Makassar (Antaranews Sulsel) - Puluhan ribu jamaah umroh biro travel Abu Tour secara nasional ternyata belum diberangkatkan bahkan ada yang menunggu hingga tahun 2020, itupun belum bisa dipastikan keberangkatannya.
"Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Agama sebanyak 86.720 orang jamaah seluruh Indonesia belum diberangkatkan, dan paling banyak daerah Sulsel," beber Kabid Haji dan Umrih Kemenag Sulsel Kaswad Sartono saat Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Menurutnya, data tersebut sudah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data para jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia mendaftar umroh melalui travel Abu Tour.
Selain itu, jamaah paling banyak ditemukan di wilayah Sulawesi atau seperdua dari jumlah total jamaah masuk dalam data Kemenag setelah dilakukan perincian. Kaswad mengatakan Kemenang memberikan antensi khusus pada travel tersebut sembari mencari jalan keluarnya.
Direktur Pengawasan Keuangan OJK Region 6 Sulampua Dani Surya Sinaga yang juga dipanggil dalam rapat itu menyatakan, dalam kasus ini OJK tidak punya kapasitas mengingat persoalan ini terjadi disektor swasta dan tidak berhubungan dengan jasa keuangan.
Sementara Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Yudiawan Wubisono pada kesempatan itu mengemukakan, saat ini sudah melapor 80 orang. Khusus jamaah Sulsel datanya sebanyak 4.173 orang jamaah.
Sedangkan untuk pemeriksaan bahan penyelidikan, telah dipanggil 44 orang, termasuk agen, karyawan serta pemilik langsung. Aset telah disita yang tidak bergerak sebanyak 34 unit rumah, bangunan juga lahan, serta 32 unit harta bergerak seperti mobil dan lainnya.
Bila dihitung nilai aset tersebut hanya diatas 100 miliar lebih, sementara anggaran yang dikelola dan masuk ke travel dimaksud diatas Rp1 trilun. Meski demikian pihaknya sudah melakukan penyelidikan sampai pada gelar perkara.
"Banyak bertanya kenapa Polda tidak langsung menetapkannya, meskipun sudah dilakukam sesuai prosedur, ini karena ada pertimbangan lain, yakni meredam gejolak di masyarakat hingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan. Hari ini detik ini pun bisa kita lakukan itu, tapi semua dipertimbangkan," paparnya.
Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan pemilik Abu Tour juga koperatif, Polda bersama pihak terkait seperti Kemenang dan perbankan tetap bersinergi satu sama lain agar bisa sama-sama mencari jalan keluar, mengingat jamaah sangat banyak.
Dalam rapat itu, pemilik Travel Abu Tour, Muhammad Hamsah Mamba berdalih bahwa dari seluruh jamaah 80 persen adalah jamaah yang sudah berangkat umroh atau limit order. Mereka menikmati subsidi silang dijalankan travel, sehingga dana subdisi banyak terkuras.
Hamsah mengungkapkan bila dihitung penuh keseluruhan jamaah berjumlah 96 ribuan atau mendekati 100 ribu orang dengan pengelolaan keuangan mencapai Rp1,2 triliun lebih. Skenarionya akan diberangkatkan hingga 2020 mendatang.
Mengenai dengan jumlah agen tersebar di sejumlah daerah, kata dia, sebanyak 1.500 orang, sehingga dengan banyaknya agen tersebut, dirinya tidak menyangka jamaah mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
"Tadinya tujuan promo umroh Rp11 juta-Rp14 jutaan untuk menarik market, rugi lima tahun tapi bisa untung setelah itu, namun kejadiannya berbeda. Saat ini saya fokus bagaimana memberangkatkan jamaah buka mencari lagi jamaah, investor pun terus saya dekati untuk membantu," ucap dia.
Meski keuangan tidak stabil, meskipun jamaah meminta refaund atau pengembalian uang, lanjutnya, percuma karena tidak sesuai dengan harapan, kendati semua aset perusahaan disita atau dijual tentu tidak bisa mengembalikan uang jamaah secara utuh, makanya dikeluarkan Maklumat.
"Saya saat ini terus berusaha menyakinkan investor tentang potensi bisnis, dan saya sudah berjanji akan memberangkatkan semua jamaah, kalaupun itu bisa ditukar dengan nyawa, dan masalah selesai saya ikhlas," ujarnya pasrah.
Saat ditanya dikemanakan ratusan miliar uang jamaah tersebut, Hamsah tidak bisa menjelaskan secara terperinci karena semua sudah tercampur aduk dengan masalah lainnya.
Sedangkan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid menyebutkan berdasarkan laporan diterima saat ini yang sudah membayar tambahan Rp15 juta sesuai tetuang dalam Maklumat Abu Tour sebanyak 2.600 orang.
"Itupun yang sudah membayar biaya tambahan sampai saat ini masih daftar tunggu dan belum jelas keberangkatannya, makanya diperjelas. Kami Komisi E akan merapatkan secara internal untuk segera dikeluarkan rekomendasi," tambahnya.
"Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Agama sebanyak 86.720 orang jamaah seluruh Indonesia belum diberangkatkan, dan paling banyak daerah Sulsel," beber Kabid Haji dan Umrih Kemenag Sulsel Kaswad Sartono saat Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Menurutnya, data tersebut sudah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data para jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia mendaftar umroh melalui travel Abu Tour.
Selain itu, jamaah paling banyak ditemukan di wilayah Sulawesi atau seperdua dari jumlah total jamaah masuk dalam data Kemenag setelah dilakukan perincian. Kaswad mengatakan Kemenang memberikan antensi khusus pada travel tersebut sembari mencari jalan keluarnya.
Direktur Pengawasan Keuangan OJK Region 6 Sulampua Dani Surya Sinaga yang juga dipanggil dalam rapat itu menyatakan, dalam kasus ini OJK tidak punya kapasitas mengingat persoalan ini terjadi disektor swasta dan tidak berhubungan dengan jasa keuangan.
Sementara Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Yudiawan Wubisono pada kesempatan itu mengemukakan, saat ini sudah melapor 80 orang. Khusus jamaah Sulsel datanya sebanyak 4.173 orang jamaah.
Sedangkan untuk pemeriksaan bahan penyelidikan, telah dipanggil 44 orang, termasuk agen, karyawan serta pemilik langsung. Aset telah disita yang tidak bergerak sebanyak 34 unit rumah, bangunan juga lahan, serta 32 unit harta bergerak seperti mobil dan lainnya.
Bila dihitung nilai aset tersebut hanya diatas 100 miliar lebih, sementara anggaran yang dikelola dan masuk ke travel dimaksud diatas Rp1 trilun. Meski demikian pihaknya sudah melakukan penyelidikan sampai pada gelar perkara.
"Banyak bertanya kenapa Polda tidak langsung menetapkannya, meskipun sudah dilakukam sesuai prosedur, ini karena ada pertimbangan lain, yakni meredam gejolak di masyarakat hingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan. Hari ini detik ini pun bisa kita lakukan itu, tapi semua dipertimbangkan," paparnya.
Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan pemilik Abu Tour juga koperatif, Polda bersama pihak terkait seperti Kemenang dan perbankan tetap bersinergi satu sama lain agar bisa sama-sama mencari jalan keluar, mengingat jamaah sangat banyak.
Dalam rapat itu, pemilik Travel Abu Tour, Muhammad Hamsah Mamba berdalih bahwa dari seluruh jamaah 80 persen adalah jamaah yang sudah berangkat umroh atau limit order. Mereka menikmati subsidi silang dijalankan travel, sehingga dana subdisi banyak terkuras.
Hamsah mengungkapkan bila dihitung penuh keseluruhan jamaah berjumlah 96 ribuan atau mendekati 100 ribu orang dengan pengelolaan keuangan mencapai Rp1,2 triliun lebih. Skenarionya akan diberangkatkan hingga 2020 mendatang.
Mengenai dengan jumlah agen tersebar di sejumlah daerah, kata dia, sebanyak 1.500 orang, sehingga dengan banyaknya agen tersebut, dirinya tidak menyangka jamaah mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
"Tadinya tujuan promo umroh Rp11 juta-Rp14 jutaan untuk menarik market, rugi lima tahun tapi bisa untung setelah itu, namun kejadiannya berbeda. Saat ini saya fokus bagaimana memberangkatkan jamaah buka mencari lagi jamaah, investor pun terus saya dekati untuk membantu," ucap dia.
Meski keuangan tidak stabil, meskipun jamaah meminta refaund atau pengembalian uang, lanjutnya, percuma karena tidak sesuai dengan harapan, kendati semua aset perusahaan disita atau dijual tentu tidak bisa mengembalikan uang jamaah secara utuh, makanya dikeluarkan Maklumat.
"Saya saat ini terus berusaha menyakinkan investor tentang potensi bisnis, dan saya sudah berjanji akan memberangkatkan semua jamaah, kalaupun itu bisa ditukar dengan nyawa, dan masalah selesai saya ikhlas," ujarnya pasrah.
Saat ditanya dikemanakan ratusan miliar uang jamaah tersebut, Hamsah tidak bisa menjelaskan secara terperinci karena semua sudah tercampur aduk dengan masalah lainnya.
Sedangkan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid menyebutkan berdasarkan laporan diterima saat ini yang sudah membayar tambahan Rp15 juta sesuai tetuang dalam Maklumat Abu Tour sebanyak 2.600 orang.
"Itupun yang sudah membayar biaya tambahan sampai saat ini masih daftar tunggu dan belum jelas keberangkatannya, makanya diperjelas. Kami Komisi E akan merapatkan secara internal untuk segera dikeluarkan rekomendasi," tambahnya.