Makassar (Antaranews Sulsel) - Pelaksana Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono telah menyiapkan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terlibat mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada 27 Juni 2018.
"Saya janji, setiap kali ada pelanggaran netralitas ASN, setelah dibahas di Bawaslu, Panwaslu serta mendapat rekomendasi dari Komite ASN, akan saya berikan sanksi, teguran satu, teguran dua maupun pemberhentian sementara. Saya tegas masalah netralitas," katanya usai rapat paripurna di DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Menurut dia, penegasan netralitas ASN telah diatur jelas bukan hanya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Peraturan Pemerintah, sehingga bila ditemukan ASN berpolitik jelas sanksinya.
Mengenai mekanisme bagi setiap ASN atau PNS yang melakukan pelanggaran, laporannya telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) di kabupaten kota, selanjutnya direkomendasikan ke Komite ASN.
Dari Komite ASN akan diteruskan kepada pejabat pembuat kepegawaian dalam hal ini BKN atau BKD, lalu diteruskan ke Gubernur selanjutnya diserahkan kepada Mendagri untuk dijatuhi sanksi.
Berdasarkan pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral berdasarkan pasal 15 ayat (1).
Pada aturan lain di Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Sejauh ini, Bawaslu Sulsel telah memproses beberapa kasus pelanggaran ASN ikut mendukung dan mengkampanyekan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, setelah menerima laporan dari masyarakat.
Pilkada gubernur Sulsel diikuti empat pasang calon, yakni Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar nomor urut satu, Agus Arifin Nu`mang-Tanri Bali Lamo (AAN-TBL) dengan nomor urut dua, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) nomor urut tiga dan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) nomor urut empat.
"Saya janji, setiap kali ada pelanggaran netralitas ASN, setelah dibahas di Bawaslu, Panwaslu serta mendapat rekomendasi dari Komite ASN, akan saya berikan sanksi, teguran satu, teguran dua maupun pemberhentian sementara. Saya tegas masalah netralitas," katanya usai rapat paripurna di DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Menurut dia, penegasan netralitas ASN telah diatur jelas bukan hanya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Peraturan Pemerintah, sehingga bila ditemukan ASN berpolitik jelas sanksinya.
Mengenai mekanisme bagi setiap ASN atau PNS yang melakukan pelanggaran, laporannya telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) di kabupaten kota, selanjutnya direkomendasikan ke Komite ASN.
Dari Komite ASN akan diteruskan kepada pejabat pembuat kepegawaian dalam hal ini BKN atau BKD, lalu diteruskan ke Gubernur selanjutnya diserahkan kepada Mendagri untuk dijatuhi sanksi.
Berdasarkan pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral berdasarkan pasal 15 ayat (1).
Pada aturan lain di Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Sejauh ini, Bawaslu Sulsel telah memproses beberapa kasus pelanggaran ASN ikut mendukung dan mengkampanyekan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, setelah menerima laporan dari masyarakat.
Pilkada gubernur Sulsel diikuti empat pasang calon, yakni Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar nomor urut satu, Agus Arifin Nu`mang-Tanri Bali Lamo (AAN-TBL) dengan nomor urut dua, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) nomor urut tiga dan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) nomor urut empat.