Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono memerintahkan kepada Pelaksana Tugas Wali Kota Makassar Syamsu Rizal untuk melantik dan mengembalikan jabatan para pejabat eselon II dan III yang selama ini dibebastugaskan.
"Saya sudah perintahkan kepada pak Plt Wali Kota Makassar agar segera menyusun dan mengisi jabatan yang kosong itu. Yang paling mendesak jabatan eselon II," ujar Soni Sumarsono di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, pengisian jabatan kosong dan pengembalian jabatan ke posisi semula atau setara eselonnya harus dilakukan selambat-lambatnya pekan depan.
Soni mengaku jika di negara hukum ini, tidak seorang pun warga yang tidak tunduk pada perintah hukum dan undang-undang, apalagi perintah komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) aagar mengembalikan jabatan para pejabat yang telah dibebastugaskan.
Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal setelah mendapatkan perintah itu, memastikan akan menjalankan perintah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memerintahkan agar pejabat yang sebelumnya dibebastugaskan (non job) agar dikembalikan ke jabatannya yang semula atau setara.
"Ini yang sedang mau kita rapatkan dulu dan kita tidak mau ada masalah baru lagi," ujar Deng Ical -- sapaan akrab Syamsu Rizal.
Adapun beberapa pejabat eselon dua yang tersisa dari 18 orang dibebastugaskan dari jabatannya sejak tahun 2015-2016 di Pemerintah Kota Makassar yakni Sittiara Kinang yang sebelumnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar.
Pejabat lainnya yakni Mahmud BM yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Makassar dan Takdir Alim Bachri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom).
Deng Ical mengatakan, saat ini di Pemkot Makassar memang terjadi kekosongan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah banyaknya pejabat yang ditinggal pensiun dan banyaknya juga pejabat diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kekosongan jabatan itu meliputi jabatan struktural eselon II, III dan IV. Namun, yang paling mendesak adalah jabatan eselon II dan III.
Ia mengaku, pengisian jabatan dengan menempatkan kembali pejabat-pejabat ini ke jabatannya tetap memperhatikan hasil assesment yang pernah dilakukan tahun 2015 saat lelang jabatan.
"Inilah semua formasi jabatannya yang kita bahas dengan Mendagri. Saya sudah bertemu dengan pak menteri melaporkan mengenai banyaknya jabatan kosong sekaligus meminta saran serta petunjuk untuk pengisian jabatan itu," katanya.
"Saya sudah perintahkan kepada pak Plt Wali Kota Makassar agar segera menyusun dan mengisi jabatan yang kosong itu. Yang paling mendesak jabatan eselon II," ujar Soni Sumarsono di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, pengisian jabatan kosong dan pengembalian jabatan ke posisi semula atau setara eselonnya harus dilakukan selambat-lambatnya pekan depan.
Soni mengaku jika di negara hukum ini, tidak seorang pun warga yang tidak tunduk pada perintah hukum dan undang-undang, apalagi perintah komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) aagar mengembalikan jabatan para pejabat yang telah dibebastugaskan.
Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal setelah mendapatkan perintah itu, memastikan akan menjalankan perintah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memerintahkan agar pejabat yang sebelumnya dibebastugaskan (non job) agar dikembalikan ke jabatannya yang semula atau setara.
"Ini yang sedang mau kita rapatkan dulu dan kita tidak mau ada masalah baru lagi," ujar Deng Ical -- sapaan akrab Syamsu Rizal.
Adapun beberapa pejabat eselon dua yang tersisa dari 18 orang dibebastugaskan dari jabatannya sejak tahun 2015-2016 di Pemerintah Kota Makassar yakni Sittiara Kinang yang sebelumnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar.
Pejabat lainnya yakni Mahmud BM yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Makassar dan Takdir Alim Bachri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom).
Deng Ical mengatakan, saat ini di Pemkot Makassar memang terjadi kekosongan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah banyaknya pejabat yang ditinggal pensiun dan banyaknya juga pejabat diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kekosongan jabatan itu meliputi jabatan struktural eselon II, III dan IV. Namun, yang paling mendesak adalah jabatan eselon II dan III.
Ia mengaku, pengisian jabatan dengan menempatkan kembali pejabat-pejabat ini ke jabatannya tetap memperhatikan hasil assesment yang pernah dilakukan tahun 2015 saat lelang jabatan.
"Inilah semua formasi jabatannya yang kita bahas dengan Mendagri. Saya sudah bertemu dengan pak menteri melaporkan mengenai banyaknya jabatan kosong sekaligus meminta saran serta petunjuk untuk pengisian jabatan itu," katanya.