Mamuju (Antaranews Susel) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat tidak menggarap bisnis yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sehingga bisa menghambat peningkatkan kesejahteraannya.
"Kami minta agar BUMD Sulbar tidak mengelola bisnis yang sudah dikelola masyarakat, Garap bisnis baru yang intinya bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)," kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, Provinsi Sulbar merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga BUMD harus bisa mendorong tumbuhnya investasi di daerah itu.
"Sulbar berpotensi menjadi kawasan baru pertumbuhan ekonomi dan investor akan tertarik mengelola karena kekayaan alam yang melimpah diberbagai sektor, ini sangat menarik dikembangkan BUMD dengan mensinergikan pengembangan investasi yang masuk," katanya.
Sehingga ia berharap BUMD tidak boleh mengganggu bisnis masyarakat yang membuat masyarakat sulit mengembangkan bisnisnya namun membuka peluang usaha baru yang lebih besar.
Menurut dia, BUMD Sulbar harus digerakkan orang yang profesional dan pengalaman seta memiliki visi karena orientasi bisnis yang muaranya peningkatan PAD.
"Jangan dikelola mereka yang tidak mengerti pengembangan bisnis dengan memanfaatkan potensi daerah, atau hanya mau cari untung saja," katanya.
Ia mengatakan, dana yang digelontorkan untuk BUMD Sulbar cukup besar mencapai Rp60 miliar ini harus dimaksimalkan meningkatkan pendapatan daerah.
"Kami minta agar BUMD Sulbar tidak mengelola bisnis yang sudah dikelola masyarakat, Garap bisnis baru yang intinya bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)," kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, Provinsi Sulbar merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga BUMD harus bisa mendorong tumbuhnya investasi di daerah itu.
"Sulbar berpotensi menjadi kawasan baru pertumbuhan ekonomi dan investor akan tertarik mengelola karena kekayaan alam yang melimpah diberbagai sektor, ini sangat menarik dikembangkan BUMD dengan mensinergikan pengembangan investasi yang masuk," katanya.
Sehingga ia berharap BUMD tidak boleh mengganggu bisnis masyarakat yang membuat masyarakat sulit mengembangkan bisnisnya namun membuka peluang usaha baru yang lebih besar.
Menurut dia, BUMD Sulbar harus digerakkan orang yang profesional dan pengalaman seta memiliki visi karena orientasi bisnis yang muaranya peningkatan PAD.
"Jangan dikelola mereka yang tidak mengerti pengembangan bisnis dengan memanfaatkan potensi daerah, atau hanya mau cari untung saja," katanya.
Ia mengatakan, dana yang digelontorkan untuk BUMD Sulbar cukup besar mencapai Rp60 miliar ini harus dimaksimalkan meningkatkan pendapatan daerah.