KPPU diminta Menko Marinves untuk beri pertimbangan industri avtur

Makassar (ANTARA) - Komisioner KPPU Hilman Pujana mengatakan dirinya bersama delapan komisioner lainnya usai dilantik Presiden Joko Widodo diminta untuk memberikan pertimbangan atas industri avtur di negeri ini.

"Kami telah diminta oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan pertimbangan mengenai beberapa hal termasuk industri avtur yang saat ini masih single provider," ujarnya di Makassar, Jumat.

Hilman Pujana mengatakan sejak dirinya dilantik pada 18 Januari 2024 di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, pihaknya menargetkan beberapa program kerja prioritas di 100 hari kerja dan salah satunya mengenai industri energi.

Dia menyatakan, salah satu poin pertimbangan KPPU ke pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yakni kemungkinan menyehatkan pasar industri energi dari satu pemain atau single provider menjadi multi provider.

"Kan sekarang itu posisinya single provider untuk industri avtur ini, nah kalau dibuka ruang untuk multi provider harga bisa saja bersaing. Ini salah satu pertimbangan kami dari KPPU," katanya.

Hilman yang mantan Kepala Kanwil VI KPPU menyatakan kasus monopoli perdagangan avtur ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Pada 2019, Direktur Pertamina Nicke Widyawati mengakui hal tersebut. Bahkan. BUMN migas itu menjadi satu-satunya penjual avtur di dalam negeri.

Saat ini, Pertamina membangun dan memiliki 67 depot pengisian pesawat udara di seluruh Indonesia dengan standar keamanan yang baik.

Karena sudah berlangsung cukup lama, menurut Fanshurullah, Tim KPPU akan langsung menindaklanjuti permasalahan tersebut. KPPU pun sudah memanggil pihak-pihak terkait.

"Sedang dibahas. Kami sudah panggil para pihak. Termasuk Pertamina, badan usaha swasta termasuk badan usaha niaga lainnya, termasuk asosiasi," katanya menjelaskan.