BPKP Akui WTP Belum Tentu Bebas Korupsi
Makassar (ANTARA News) - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Eddy Mulyadi Soepardi menyatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemerintah bukan jaminan bebas korupsi.
"Jadi opini yang menyatakan penerima WTP itu sudah bebas dari korupsi sangat keliru karena belum tentu peraih WTP itu tidak tersangkut dengan perbuatan korupsi," ujarnya dalam seminar Pemberantasan Korupsi Melalui Koordinasi dan Supervisi di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, audit yang dilakukan pihak badan pemeriksa keuangan itu merupakan audit secara acak atau sampling, kemudian dikeluarkan opini.
Bahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkannya itu bukan jaminan bebas korupsi.
"Meskipun WTP bagus, hal itu bukan jaminan tidak ada korupsi. Banyak BUMN di Jakarta yang WTP tapi ditangkap. Jadi jangan terlalu bangga karena WTP," kata dia.
Sementara di Sulawesi Selatan, ada lima daerah yang masih meraih opini Tanpa Memberi Pendapat (TMP) atau disclaimer dari 25 pemerintah daerah.
Lima laporan keuangan daerah yang tercatat disclaimer itu diantaranya Kabupaten Jeneponto, Selayar, Takalar, Tana Toraja, dan Kota Palopo.
Sedangkan daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP hanya LPKD Gubernur Sulsel dan LKPD Bupati Luwu Timur.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat masih ada 67 pemerintah daerah yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), data opini WTP itu diperoleh dari hasil pemeriksaan 463 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2011 milik pemerintah daerah di Indonesia .
Sementara yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada 344 pemerintah daerah. Bahkan ada 47 daerah yang BPK berikan opini Tanpa Memberi Pendapat (TMP) atau disclaimer.
"Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) masih jauh lebih baik karena tidak ada korupsi. Berbeda dengan WTP yang tidak menjamin ada korupsi. Yang bagus WTP dan tidak ada korupsi," tegasnya. (T.KR-MH/Z002)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
