PU Buka Jalan Darurat Akses Maumere-Larantuka

Jumat, 14 Februari 2014 13:21 WIB

"Kami sudah minta disiapkan jalan alternatif. Akses antarwilayah tidak boleh terganggu karena jalan ataupun jembatan terputus, apalagi di jalur jalan negara," kata Andre Koreh di Kupang, Jumat, terkait langkah yang diambil menyusul ambruknya jembatan

Kupang (ANTARA Sulsel) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andre Koreh mengatakan telah melakukan koordinasi dengan PPP wilayah Flores untuk membuka jalan darurat, agar akses jalan negara Maumere-Laratuka PP tidak terganggu.

"Kami sudah minta disiapkan jalan alternatif. Akses antarwilayah tidak boleh terganggu karena jalan ataupun jembatan terputus, apalagi di jalur jalan negara," kata Andre Koreh di Kupang, Jumat, terkait langkah yang diambil menyusul ambruknya jembatan di kawasan sekitar Waigete, Maumere akibat banjir bandang.

Hujan deras yang turun di sekitar Gunung Egon, Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, dan Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, telah menyebabkan banjir bandang yang melanda tiga desa.

Banjir bandang juga merusak tanaman pertanian warga serta menyebabkan jembatan Waigete yang menghubungkan Maumere-Larantuka ambruk, sehingga mengganggu akses antarwilayah-wilayah di Pulau Flores, khususnya ke arah Timur Flores, katanya.

Mengenai kerusakan infrastruktur akibat bencana, dia mengatakan sejauh ini belum ada laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam di daerah itu.

Laporan lengkap mengenai kerusakan infrastruktur kemungkinan langsung disampaikan dari daerah ke Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), kata Andre Koreh.

"Kalau laporan secara formal dari daerah tidak disampaikan ke Dinas PU. Kemungkinan langsung di BPBD," katanya.

Walaupun tidak ada laporan kata dia, pihaknya selalu memantau kondisi di seluruh wilayah NTT dan mengambil tindakan darurat.

Menurut dia, sejak Desember 2013, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama para satker yang ada di daerah-daerah, untuk kepentingan penanganan kondisi darurat di daerah, jika terjadi banjir atau tanah longsor yang menghambat akses transportasi.

Dalam rapat tersebut sudah ada penegasan bahwa, tidak boleh ada akses yang terganggu akibat terputusnya jalan dan jembatan, karena akan menggangu roda perekonomian daerah.

Artinya, kalau ada bencana alam yang memutuskan badan jalan atau jembatan atau menutup badan jalan, maka segera diambil tindakan, tanpa harus menunggu perintah dari provinsi, kata Andre Koreh menambahkan.

"Jadi kami sudah melakukan antisipasi. Dinas PU punya satker di daerah, kita minta supaya kalau ada jalan atau jembatan yang terganggu, supaya diambil tindakan," katanya. Farochah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.