Makassar (ANTARA Sulsel) - Lembaga Pemantau Demokrasi Indonesia (LPDI) mengatakan, jangan percaya lembaga survei `abal-abal` menyusul banyaknya lembaga survei bermunculan menjelang Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Barat pada 9 Desember 2015.
"Saat ini marak lembaga survei yang tidak kredibel, melihat data hasil riset kami, jadi jangan percaya sepenuhnya . Tentu ini meresahkan masyarakat di Sulbar," kata Direktur LPDI Agus Supriyanto di Makassar, Minggu.
Namun dirinya enggan menyebut lembaga apa saja yang dimaksud, tetapi pastinya lembaga survei tersebut sudah diketahui masyarakat luas disana. Kendati demikian pihaknya menghimbau masyarakat jangan mudah percaya lembaga yang tidak kredibel.
"Masyarakat sulawesi barat hanya percaya data dari lembaga survei kredibel dan akurat, mereka takkan mempercayai data lembaga survei abal-abal yang marak muncul di Sulbar menjelang pilkada," katanya
Agus juga sebagai Direktur Lingkar Strategi Indonesia ini menyebutkan dari hasil monitoring ada tiga lembaga surevi yang dipercaya kridibilitasnya sehingga menjadi rujukan masyakat seperti Lembaga Indeks Politica Indonesia (IPI), Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
Berdasarkan data LPDI masyarakat Sulbar, rata-rata responden ingin Pilkada di provinsi pecahaan Sulsel itu tanpa ada praktek kecurangan dan `money politik` serta permainan data hasil survei.
Dirinya juga mengingatkan kepada penyelanggara dalam hal ini KPU setempat harus menjamin keamanan agar tidak terjadi kerusuhan sebelum dan sesudah Pilkada serentak nanti.
Menurut dia masyarakat Sulbar diyakini tidak akan terpengaruh data dari survei abal-abal yang kini marak bermunculan dan tidak jelas metodelogi serta prestasi yang sudah didapatkan.
"Ada beberapa lembaga survei abal-bala sering meliris data tanpa menggunakan metodelogi yang benar. Hal itu tentu merugikan para calon bupati dan wakil bupati. Masyarakat meminta penyelenggara segera menertibkan lembaga survei tersebut," harapnya.
Berita Terkait
RB BRI berkolaborasi lembaga pendidikan lahirkan wirausaha muda
Selasa, 30 April 2024 0:21 Wib
LPAI serukan kepada pemerintah blokir gim daring yang mengandung kekerasan
Sabtu, 27 April 2024 19:57 Wib
Kemenkumham minta kementerian/lembaga canangkan pelayanan berbasis HAM
Rabu, 24 April 2024 19:35 Wib
Menpan RB: 38 kementerian-lembaga yang pertama dipindah ke IKN
Rabu, 17 April 2024 16:16 Wib
Presiden Jokowi perintahkan kementerian/lembaga terkait pastikan kelancaran distribusi beras ke pasar
Senin, 12 Februari 2024 14:34 Wib
LBH dan Pemkot Makassar segera terbitkan Perwali keadilan restoratif
Rabu, 7 Februari 2024 20:45 Wib
LPS memprediksi pertumbuhan ekonomi capai 5,12 persen pada 2024
Rabu, 7 Februari 2024 14:13 Wib
LBH Pers Makassar dampingi jurnalis herald.id penuhi panggilan polisi
Jumat, 26 Januari 2024 10:24 Wib