Board of Directors Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Donna Gultom menyatakan Indonesia harus meratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agar perekonomian nasional dapat ...
Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasi, ...
Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. "Apakah revisi ini ada sangkut ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah (perda) terkait pemungutan retribusi penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG). ...
Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keputusannya merevisi upah minimum ...
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan peluncuran sertifikat badan hukum untuk 1.604 badan usaha milik desa (BUMDes) dan 23 BUMDes ...
Pembentukan Bank Tanah akan menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan dapat terwujud termasuk kebutuhan akan tanah untuk pembangunan nasional bagi kepentingan umum, kata Sekretaris ...
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bakal meningkatkan investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terbukti dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi. ...
Bank Dunia menilai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) penting untuk meningkatkan dan mendukung penerimaan perpajakan. "Di sisi fiskal, Pemerintah Indonesia harus ...