#DISKUSI PUBLIK

Kumpulan berita diskusi publik, ditemukan 901 berita.

Menko Polhukam: RKUHP relatif siap untuk segera dijadikan undang-undang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) relatif siap untuk segera dijadikan ...

Dinas Kehutanan : 90 persen hutan mangrove di Sulsel rusak

Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan melansir sekitar 90 persen hutan mangrove di wilayah itu mengalami kerusakan yang cukup parah. "Menyikapi hal itu maka perlu pengelolaan ekosistem mangrove di ...

DKP lansir 49,6 persen potensi mangrove di Sulsel rusak

Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan melansir dari potensi mangrove Sulsel seluas 45.464,6 Haterdapat 22.550,9 Ha yang rusak atau sekitar 49,6 persen. "Kondisi itu dipengaruhi ...

Pengamat: Mendukung Prabowo maju capres 2024 pilihan logis bagi Jokowi

Pengamat politik M. Qodari mengatakan bahwa pilihan Presiden Joko Widodo untuk mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 adalah yang paling logis. ...

Kemenpan RB gelar pendampingan pengelolaan SP4N-LAPOR! tahun 2022 di Makassar

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggelar Evaluasi dan Pendampingan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) ...

Upaya menghadirkan produk hukum komprehensif melalui RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan RUU lanjutan atau "carry over" dari DPR RI periode 2014-2019 yang dibahas pada periode 2019-2024. ...

Upaya KPK menutup celah korupsi melalui survei penilaian integritas

KPK kembali menyelenggarakan survei penilaian integritas (SPI) pada 2022. Seperti tahun sebelumnya, SPIbakalmengukur tingkat dan risiko korupsi pada 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah ...

Bawaslu Sulsel dorong partisipasi aktif masyarakat terkait Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam hal pengawasan serta peningkatan jumlah pemilih sebagai tantangan demi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak ...

Ombudsman: 4 potensi malaadministrasi akses internet daerah 3T jangan sampai terjadi

Anggota Ombudsman Jemsly Hutabarat menyebutkanada empat potensi malaadministrasi terkait dengan layanan program penyediaan akses internet di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) oleh ...

Memahami RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi serta turunannya

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila. Hal ini memiliki konsekuensi aktual, yaitu semua sisi kehidupan berbangsa perlu diatur oleh undang-undang (UU). Sebagaimana diketahui UU ...