#DPR

Kumpulan berita dpr, ditemukan 11979 berita.

Mendagri: 79 RUU Kabupaten/Kota memberikan kepastian hukum

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota memberikan kepastian hukum. “Karena dasar hukum undang-undangnya, ...

Pemerintah dan DPR menyepakati 122 RUU Kabupaten/Kota dilanjutkan pada periode selanjutnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavianmewakili Pemerintah bersama Komisi II DPR RI menyepakati 122 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang belum disetujui ...

Mendagri: Pencabutan moratorium pembentukan DOB diatur oleh pemerintahan baru

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) diserahkan Pemerintahan saat ini, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, agar diatur ...

Mendagri: Laporkan ke Bawaslu jika kepala desa tidak netral

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa temuan pelanggaran kepala desa yang tidak netral selama Pilkada 2024 dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. “Ada ...

Pj Gubernur: Soft skill DPRD Sulsel ditingkatkan secara berkelanjutan

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh berpesan agar soft skill atau ragam kemampuan bersosialisasi dan komunikasi pada anggota DPRD provinsi periode 2024-2029 dapat ...

Komisi II DPR RI menyetujui 79 RUU Kabupaten/Kota dibawa ke Rapat Paripurna

Komisi II DPR RI menyetujui agar 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) soal Kabupaten/Kota pada pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya yakni Rapat Paripurna. Adapun ...

Polda Metro siapkan 4.294 personel untuk amankan unjuk rasa HTN 2024

Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.294 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa peringatan Hari Tani Nasional (HTN) Tahun 2024 di Jakarta, pada Selasa. "Kita libatkan ...

Pemprov Sulsel berharap sensus ekonomi jadi dasar kebijakan pemda

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman berharap agar sensus ekonomi (SE) menjadi dasar dalam mengambil kebijakan oleh setiap pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi. ...

Menko Polhukam panggil Dirjen Pajak terkait dugaan data NPWP bocor

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan ...

Menko Polhukam: Sebagian data NPWP yang bocor tak cocok dengan data asli pemiliknya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa berdasarkan analisa sementara, sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak atauNPWP yang bocor tidak cocok ...