Makassar (Antaranews Sulsel) - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menggandeng Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapildalduk-KB) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018.
"Kami menggandeng Disdukcapildalduk-KB dan Dinsos untuk memverifikasi beberapa berkas yang akan digunakan untuk PPDB," kata Kepala Disdik Sulsel, Irman Yasin Limpo usai penandatangan kerja sama antara ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut di Makassar, Sulsel, Senin.
Ia mengatakan, menggandeng Disdukcapildalduk-KB untuk kepentingan proses verifikasi kartu keluarga dan melihat calon peserta didik yang tinggal di sekitar sekolah, untuk PPDB jalur domisili. "Calon peserta didik ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), makanya proses verifikasi kartu keluarga dibutuhkan," kata dia.
Sementara kerja sama dengan Dinsos dilakukan untuk memverifikasi siswa miskin untuk jalur afirmasi. Pihaknya, kata dia, akan menggunakan data base PKH (Program Keluarga Harapan) sekitar 402 ribu keluarga di Sulsel.
Lebih lanjut ia mengatakan tahun ini, jalur PPDB tingkat SMA terbagi dua yaitu sistem zonasi (90 persen) dan nonzonasi (10) persen. Sistem zonasi ini terbagi tiga, mulai dari jalur domisili (50 persen), afirmasi (20 persen) dan akademik (20 persen).?
"Khusus jalur non zonasi ini terbagi dua yaitu jalur prestasi (5 persen), prestasinya bisa olahraga yang terverifikasi di Koni seperti PON. Bisa juga untuk lomba keagamaan, seperti MTQ. Kita sementara juga usulkan hafidz Alquran yang hafal 15-30 juz langsung lulus," jelasnya.?
Jalur khusus lain diperuntukkan bagi anak-anak TNI, Polri dan ASN yang dipindahtugaskan ke Sulsel. Termasuk bagi para transmigrasi yang baru pindah ke Luwu Timur.?
Tahun ini, kata Irman, dari seluruh SMA negeri yang ada di Sulsel hanya mampu menampung 77 persen lulusan SMP, sisanya diharapkan bisa tertampung di SMA swasta dan SMK. "Khusus SMK, sistem PPDB nya tak memakai zonasi," ujarnya.
"Kami menggandeng Disdukcapildalduk-KB dan Dinsos untuk memverifikasi beberapa berkas yang akan digunakan untuk PPDB," kata Kepala Disdik Sulsel, Irman Yasin Limpo usai penandatangan kerja sama antara ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut di Makassar, Sulsel, Senin.
Ia mengatakan, menggandeng Disdukcapildalduk-KB untuk kepentingan proses verifikasi kartu keluarga dan melihat calon peserta didik yang tinggal di sekitar sekolah, untuk PPDB jalur domisili. "Calon peserta didik ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), makanya proses verifikasi kartu keluarga dibutuhkan," kata dia.
Sementara kerja sama dengan Dinsos dilakukan untuk memverifikasi siswa miskin untuk jalur afirmasi. Pihaknya, kata dia, akan menggunakan data base PKH (Program Keluarga Harapan) sekitar 402 ribu keluarga di Sulsel.
Lebih lanjut ia mengatakan tahun ini, jalur PPDB tingkat SMA terbagi dua yaitu sistem zonasi (90 persen) dan nonzonasi (10) persen. Sistem zonasi ini terbagi tiga, mulai dari jalur domisili (50 persen), afirmasi (20 persen) dan akademik (20 persen).?
"Khusus jalur non zonasi ini terbagi dua yaitu jalur prestasi (5 persen), prestasinya bisa olahraga yang terverifikasi di Koni seperti PON. Bisa juga untuk lomba keagamaan, seperti MTQ. Kita sementara juga usulkan hafidz Alquran yang hafal 15-30 juz langsung lulus," jelasnya.?
Jalur khusus lain diperuntukkan bagi anak-anak TNI, Polri dan ASN yang dipindahtugaskan ke Sulsel. Termasuk bagi para transmigrasi yang baru pindah ke Luwu Timur.?
Tahun ini, kata Irman, dari seluruh SMA negeri yang ada di Sulsel hanya mampu menampung 77 persen lulusan SMP, sisanya diharapkan bisa tertampung di SMA swasta dan SMK. "Khusus SMK, sistem PPDB nya tak memakai zonasi," ujarnya.