Bantaeng (Antaranews Sulsel) - Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah mengatakan pembayaran insentif tenaga medis RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, yang terjadi hanyalah 'miskomunikasi".
"Sebenarnya ada yang tidak konek antara RSUD dengan pemda dan bermula dari usulan RSUD yang ingin menjadi Badan Layanan Umum (BLU)," kata Nurdin Abdullah meluruskan persoalan insentif tenaga medis yang dikabarkan belum dibayarkan saat rapat bersama Direktur RSUD Anwar Makkatutu dr Sultan dan segenap tenaga medis rumah sakit tersebut di Bantaeng, Sabtu.
Nurdin Abdullah yang juga Gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode 2018-2023 menambahkan pemda menganggap BLU adalah kemandirian.
"Seandainya RSUD secara rutin memberi laporan keuangan kepada pemda pasti tidak akan ada masalah," ujarnya.
Bupati menghimbau kepada seluruh pihak untuk mengedepankan transparansi pengelolaan keuangan, untuk mengetahui apakah dengan status BLU, RSUD sudah mandiri 100 persen ataukah masih harus dibantu pada sektor-sektor tertentu.
"Saya selalu mengatakan, bayarlah orang sebelum keringatnya kering. Para dokter tidak usah khawatir, cukup melayani masyarakat dengan baik, urusan hak itu biar kami yang menyelesaikan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bantaeng Hj Andi Nurhayati berharap agar pihak RSUD melakukan perbaikan administrasi, serta tidak membeda-bedakan pelayanan kepada seluruh pasien.
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Bantaeng Abdul Wahab, Kepala BPKD Bantaeng H Muhammad Rasyid, Kepala Satpol PP Bantaeng Abdullah, dan Sekretaris BPKD Bantaeng Junaedi B.
"Sebenarnya ada yang tidak konek antara RSUD dengan pemda dan bermula dari usulan RSUD yang ingin menjadi Badan Layanan Umum (BLU)," kata Nurdin Abdullah meluruskan persoalan insentif tenaga medis yang dikabarkan belum dibayarkan saat rapat bersama Direktur RSUD Anwar Makkatutu dr Sultan dan segenap tenaga medis rumah sakit tersebut di Bantaeng, Sabtu.
Nurdin Abdullah yang juga Gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode 2018-2023 menambahkan pemda menganggap BLU adalah kemandirian.
"Seandainya RSUD secara rutin memberi laporan keuangan kepada pemda pasti tidak akan ada masalah," ujarnya.
Bupati menghimbau kepada seluruh pihak untuk mengedepankan transparansi pengelolaan keuangan, untuk mengetahui apakah dengan status BLU, RSUD sudah mandiri 100 persen ataukah masih harus dibantu pada sektor-sektor tertentu.
"Saya selalu mengatakan, bayarlah orang sebelum keringatnya kering. Para dokter tidak usah khawatir, cukup melayani masyarakat dengan baik, urusan hak itu biar kami yang menyelesaikan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bantaeng Hj Andi Nurhayati berharap agar pihak RSUD melakukan perbaikan administrasi, serta tidak membeda-bedakan pelayanan kepada seluruh pasien.
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Bantaeng Abdul Wahab, Kepala BPKD Bantaeng H Muhammad Rasyid, Kepala Satpol PP Bantaeng Abdullah, dan Sekretaris BPKD Bantaeng Junaedi B.