Makassar (Antaranews Sulsel) - Rencana Deklarasi Ganti Presiden 2019 oleh Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (12/8), belum memiliki izin.
"Sampai hari ini saya belum terima surat pemberitahuannya, tidak ada yang masuk," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Dicky Sondani di Makassar, Selasa.
Menurut dia, meski rencana itu telah beredar di media massa, media daring (online), dan media sosial, secara administrasi pihaknya belum menerima surat dari kelompok tersebut untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Selain itu, kepolisian juga belum menerima laporan secara tertulis. Pasalnya, kata Dicky Sondani, setiap izin keramaian atau aksi harus ada kajian apakah itu membahayakan atau tidak.
"Kalau suratnya masuk, tentu dikaji dahulu. Kalau itu berdampak negatif, dipertimbangkan. Jika tidak membahayakan, diperbolehkan. Permohonan itu diajukan 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan," katanya.
Menjawab pertanyaan penyelenggara tetap ngotot mengadakan kegiatan tersebut, Dicky menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan represif.
"Kalau tidak memiliki izin, dibubarkan. Hal ini sesuai dengan aturan dan protap kepolisian. Saya anggap itu kegiatan ilegal," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua FUIB Sulsel sekaligus bertindak sebagai Ketua Panitia Deklarasi Ganti Presiden 2019, Mukhtar Daeng Lau, menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas serta masyarakat di Makassar untuk hadir mengikuti deklarasi tersebut.
Bahkan, deklarator nasional 2019 Ganti Presiden, seperti Neno Warisman dan musisi John Sang Alang, dikabarkan hadir pada acara tersebut.
Neno Warisman menyatakan kesediaannya hadir dengan menyampaikan melalui video di saluran YouTube mengajak warga Sulsel bergabung.
Selain itu, Mukhtar meminta komponen masyarakat di Sulsel ikut mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.
Ia berdalih deklarasi tersebut bukan pesanan dari tokoh partai politik tertentu serta tidak berseberangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
"Deklarasi ini sebagai panggilan nurani dalam menyongsong nilai keumatan serta keutuhan NKRI berkemajuan. Panitia tetap melaksanakan kegiatan ini apa pun tantangan dan rintangannya. Deklarasi ini dari aspirasi masyarakat," katanya.
"Sampai hari ini saya belum terima surat pemberitahuannya, tidak ada yang masuk," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Dicky Sondani di Makassar, Selasa.
Menurut dia, meski rencana itu telah beredar di media massa, media daring (online), dan media sosial, secara administrasi pihaknya belum menerima surat dari kelompok tersebut untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Selain itu, kepolisian juga belum menerima laporan secara tertulis. Pasalnya, kata Dicky Sondani, setiap izin keramaian atau aksi harus ada kajian apakah itu membahayakan atau tidak.
"Kalau suratnya masuk, tentu dikaji dahulu. Kalau itu berdampak negatif, dipertimbangkan. Jika tidak membahayakan, diperbolehkan. Permohonan itu diajukan 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan," katanya.
Menjawab pertanyaan penyelenggara tetap ngotot mengadakan kegiatan tersebut, Dicky menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan represif.
"Kalau tidak memiliki izin, dibubarkan. Hal ini sesuai dengan aturan dan protap kepolisian. Saya anggap itu kegiatan ilegal," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua FUIB Sulsel sekaligus bertindak sebagai Ketua Panitia Deklarasi Ganti Presiden 2019, Mukhtar Daeng Lau, menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas serta masyarakat di Makassar untuk hadir mengikuti deklarasi tersebut.
Bahkan, deklarator nasional 2019 Ganti Presiden, seperti Neno Warisman dan musisi John Sang Alang, dikabarkan hadir pada acara tersebut.
Neno Warisman menyatakan kesediaannya hadir dengan menyampaikan melalui video di saluran YouTube mengajak warga Sulsel bergabung.
Selain itu, Mukhtar meminta komponen masyarakat di Sulsel ikut mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.
Ia berdalih deklarasi tersebut bukan pesanan dari tokoh partai politik tertentu serta tidak berseberangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
"Deklarasi ini sebagai panggilan nurani dalam menyongsong nilai keumatan serta keutuhan NKRI berkemajuan. Panitia tetap melaksanakan kegiatan ini apa pun tantangan dan rintangannya. Deklarasi ini dari aspirasi masyarakat," katanya.