Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono menyarankan agenda pariwisata nasional Lovely Toraja 2018 tidak dibatalkan atau ditunda secara sepihak oleh pemerintah daerah.
"Jangan secara dihentikan tanpa berkoordinasi Kementerian Pariwisata karena `event" secara nasional baru saja diluncurkan pada bulan Juli lalu," kata Soni di Makassar, Rabu.
Saran tersebut disampaikan Soni merespons kabar bahwa Gubernur Sulsel terpilih Prof Nurdin Abdullah berecana untuk menunda pelaksanaan "event" pariwisata Lovely Toraja tahun ini.
Menurut Soni, Lovely Toraja bersama Festival F8 dan Festival Phinisi telah dimasukkan ke kalender pariwisata nasional, dan ini berarti promosi secara internasional terkait event tersebut telah berjalan.
Apa lagi, kata dia, pihak Pemprov Sulsel juga telah menandatangani pernyataan komitmen untuk menggelar `event` tersebut.
"Sekali agenda nasional dibatalkan maka selamanya akan dibatalkan, tidak akan masuk lagi, kita harus menjaga citra di mata dunia," tambahnya.
Meski demikian, kata dia, jika gubernur terpilih meminta "event" tersebut dibatalkan, maka koordinasi harus dilakukan dengan Kementerian Pariwisata.
"Kalau waktunya nanti, harus ada penjelasan secara tertulis alasannya apa sehingga dibatalkan," kata dia.
"Jangan secara dihentikan tanpa berkoordinasi Kementerian Pariwisata karena `event" secara nasional baru saja diluncurkan pada bulan Juli lalu," kata Soni di Makassar, Rabu.
Saran tersebut disampaikan Soni merespons kabar bahwa Gubernur Sulsel terpilih Prof Nurdin Abdullah berecana untuk menunda pelaksanaan "event" pariwisata Lovely Toraja tahun ini.
Menurut Soni, Lovely Toraja bersama Festival F8 dan Festival Phinisi telah dimasukkan ke kalender pariwisata nasional, dan ini berarti promosi secara internasional terkait event tersebut telah berjalan.
Apa lagi, kata dia, pihak Pemprov Sulsel juga telah menandatangani pernyataan komitmen untuk menggelar `event` tersebut.
"Sekali agenda nasional dibatalkan maka selamanya akan dibatalkan, tidak akan masuk lagi, kita harus menjaga citra di mata dunia," tambahnya.
Meski demikian, kata dia, jika gubernur terpilih meminta "event" tersebut dibatalkan, maka koordinasi harus dilakukan dengan Kementerian Pariwisata.
"Kalau waktunya nanti, harus ada penjelasan secara tertulis alasannya apa sehingga dibatalkan," kata dia.