Makassar (AntaranewsSulsel) - Aktivis perempuan Sulsel kembali meminta kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam seleksi calon Bawaslu penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Keterwakilan Perempuan sangat penting karena kompetensi perempuan saat ini lulus sampai tahapan fit dan proper test, tidak diragukan lagi kemampuannya serta dapat bersaing dengan kompetensi laki-laki," kata Pendiri FPMP Sulsel, Nina A Basira di Makassar, Kamis.
Disebutkan aktivis perempuan akan terus mengawal dan mendorong keterwakilan perempuan, bahkan sampai di tingkat nasional.
Dia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam Timsel bertujuan untuk mendorong keterwakilan perempuan.
Hal itu menanggapi pernyataan sebelumnya oleh seorang perempuan yang mengaku aktivis perempuan, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan telah diakomodir.
Sementara itu Koordinator SPAK Sulsel, Ema Husain mengatakan kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan ketidakpahamannya mengenai afirmative action.
"Hal ini ditunjukkan karena pada beberapa kabupaten/kota, masih ada kabupaten yang tidak mengakomodir keterwakilan perempuan," ujarnya.
Oleh karena itu, aktivis perempuan telah berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk mengajak berdiskusi dalam rangka membangun pemahaman bersama sehingga dorongan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan makin optimal.
Pembina Dewi Keadilan, Lusia Palulungan juga menambahkan bahwa salah satu kelemahan dari regulasi tentang perekrutan adalah ketiadaan mekanisme teknis mengenai afirmative action.
"Di sinilah dibutuhkan komitmen dan perhatian dari Timsel untuk menyepakati seperti apa mekanisme teknisnya," tambahnya.
Misalnya salah satunya dengan memisahkan peringkat berdasarkan jenis kelamin. Ini merupakan salah satu upaya afirmative bagi perempuan. Sehingga jika ada tiga yang akan dipilih maka untuk memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan maka diambil 2 peringkat tertinggi dari daftar calon laki-laki dan satu peringkat tertinggi dari daftar calon perempuan.
Pemahaman ini penting agar semua pihak dapat mendukung keterwakilan perempuan.
"Keterwakilan Perempuan sangat penting karena kompetensi perempuan saat ini lulus sampai tahapan fit dan proper test, tidak diragukan lagi kemampuannya serta dapat bersaing dengan kompetensi laki-laki," kata Pendiri FPMP Sulsel, Nina A Basira di Makassar, Kamis.
Disebutkan aktivis perempuan akan terus mengawal dan mendorong keterwakilan perempuan, bahkan sampai di tingkat nasional.
Dia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam Timsel bertujuan untuk mendorong keterwakilan perempuan.
Hal itu menanggapi pernyataan sebelumnya oleh seorang perempuan yang mengaku aktivis perempuan, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan telah diakomodir.
Sementara itu Koordinator SPAK Sulsel, Ema Husain mengatakan kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan ketidakpahamannya mengenai afirmative action.
"Hal ini ditunjukkan karena pada beberapa kabupaten/kota, masih ada kabupaten yang tidak mengakomodir keterwakilan perempuan," ujarnya.
Oleh karena itu, aktivis perempuan telah berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk mengajak berdiskusi dalam rangka membangun pemahaman bersama sehingga dorongan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan makin optimal.
Pembina Dewi Keadilan, Lusia Palulungan juga menambahkan bahwa salah satu kelemahan dari regulasi tentang perekrutan adalah ketiadaan mekanisme teknis mengenai afirmative action.
"Di sinilah dibutuhkan komitmen dan perhatian dari Timsel untuk menyepakati seperti apa mekanisme teknisnya," tambahnya.
Misalnya salah satunya dengan memisahkan peringkat berdasarkan jenis kelamin. Ini merupakan salah satu upaya afirmative bagi perempuan. Sehingga jika ada tiga yang akan dipilih maka untuk memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan maka diambil 2 peringkat tertinggi dari daftar calon laki-laki dan satu peringkat tertinggi dari daftar calon perempuan.
Pemahaman ini penting agar semua pihak dapat mendukung keterwakilan perempuan.