Makassar (Antaranrws Sulsel) - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Musaffar Syah optimistis event "Lovely December" tetap terselenggara meski sebelumnya Gubernur Sulsel Terpilih Nurdin Abdullah hendak membatalkan event pariwisata tahunan di Toraja tersebut.
"Kami optimistis akan tetap terselenggara, karena event ini sudah masuk dalam 100 event Kalender Pariwisata Nasional," kata Musaffar di Makassar, Minggu.
Karena masuk dalam Kalender Pariwisata Nasional, kata dia, pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran untuk mempromosikan event tersebut secara global.
"Apa lagi beberapa event pendahuluan yang merupakan rangkaian dari Lovely December sudah dilakukan seperti `Toraja International Festival` dan Festival Film Toraja," ujarnya.
Ia mengatakan penyelenggaraan festival ini juga sudah dianggarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tahun lalu misalnya, kata dia, Pemprov Sulsel menghibahkan anggaran masing-masing Rp1 miliar untuk Kabupaten Toraja, dan Toraja Utara untuk mendukung penyelenggaraan event tersebut.
Di sisi lain, menurut dia, event ini sudah menjadi "trade mark" tersendiri bagi Toraja, dan mampu menarik minat banyak wisatawan sehingga sangat disayangkan apa bila tidak diselenggarakan.
"Kita lihat saja bagaimana macetnya jalan menuju Toraja saat puncak `Lovely Desember,` ini salah satu indikator," kata dia.
Sebumnya, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono juga menyarankan agar event pariwisata "Lovely Toraja" tidak dibatalkan karena memiliki konsekuensi jangka panjang.
"Jangan secara lokal dihentikan tanpa koordinasi Kementerian Pariwisata karena event ini secara nasional baru saja diluncurkan pada bulan Juli lalu," kata Soni.
Apalagi, kata dia, pihak Pemprov Sulsel juga telah menandatangani pernyataan komitmen untuk menggelar event tersebut.
"Sekali agenda nasional dibatalkan maka selamanya akan dibatalkan, tidak akan masuk lagi, kita harus menjaga citra di mata dunia," tambahnya.
Meski demikian, kata dia, jika sesuai arahan gubernur terpilih event tersebut diminta untuk dibatalkan maka koordinasi harus dilakukan dengan Kementerian Pariwisata.
"Kalau waktunya nanti, harus ada penjelasan secara tertulis alasannya apa sehingga dibatalkan," kata dia.
"Kami optimistis akan tetap terselenggara, karena event ini sudah masuk dalam 100 event Kalender Pariwisata Nasional," kata Musaffar di Makassar, Minggu.
Karena masuk dalam Kalender Pariwisata Nasional, kata dia, pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran untuk mempromosikan event tersebut secara global.
"Apa lagi beberapa event pendahuluan yang merupakan rangkaian dari Lovely December sudah dilakukan seperti `Toraja International Festival` dan Festival Film Toraja," ujarnya.
Ia mengatakan penyelenggaraan festival ini juga sudah dianggarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tahun lalu misalnya, kata dia, Pemprov Sulsel menghibahkan anggaran masing-masing Rp1 miliar untuk Kabupaten Toraja, dan Toraja Utara untuk mendukung penyelenggaraan event tersebut.
Di sisi lain, menurut dia, event ini sudah menjadi "trade mark" tersendiri bagi Toraja, dan mampu menarik minat banyak wisatawan sehingga sangat disayangkan apa bila tidak diselenggarakan.
"Kita lihat saja bagaimana macetnya jalan menuju Toraja saat puncak `Lovely Desember,` ini salah satu indikator," kata dia.
Sebumnya, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono juga menyarankan agar event pariwisata "Lovely Toraja" tidak dibatalkan karena memiliki konsekuensi jangka panjang.
"Jangan secara lokal dihentikan tanpa koordinasi Kementerian Pariwisata karena event ini secara nasional baru saja diluncurkan pada bulan Juli lalu," kata Soni.
Apalagi, kata dia, pihak Pemprov Sulsel juga telah menandatangani pernyataan komitmen untuk menggelar event tersebut.
"Sekali agenda nasional dibatalkan maka selamanya akan dibatalkan, tidak akan masuk lagi, kita harus menjaga citra di mata dunia," tambahnya.
Meski demikian, kata dia, jika sesuai arahan gubernur terpilih event tersebut diminta untuk dibatalkan maka koordinasi harus dilakukan dengan Kementerian Pariwisata.
"Kalau waktunya nanti, harus ada penjelasan secara tertulis alasannya apa sehingga dibatalkan," kata dia.