Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono menginstruksikan akselerasi perekaman KTP elektronik untuk menjamin pemenuhan hak politik masyarakat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 mendatang.
"Ada tiga daerah yang Dukcapilnya (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan kepala daerahnya akan kita panggil bertemu gubernur untuk membicarakan akselerasi perekaman e-KTP," kata Soni, di Makassar, Selasa.
Pihaknya, kata Soni, tidak ingin main-main terkait pemenuhan hak politik masyarakat tersebut.
"Jangan sampai hanya karena masalah administrasi, hak politik masyarakat tidak terpenuhi," ujarnya pula.
Pihaknya menargetkan perekaman dan penerbitan KTP elektronik ini rampung secepatnya, sebelum pileg atau pilpres mendatang.
"Targetnya sebelum jadwal Daftar Pemilih Tetap (DPT), supaya masyarakat bisa masuk dalam DPT, karena di 2019 tidak boleh lagi mencoblos dengan surat keterangan, harus dengan KTP," katanya lagi.
Salah satu cara yang dapat digunakan, kata Soni, adalah dengan metode `jemput bola` mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah.
"Yang jelas harus ada peningkatan signifikan, khususnya di tiga daerah yang perekamannya masih rendah," ujarnya.
Adapun ketiga daerah yang dimaksud, menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Sukarniaty Kondolele adalah Makassar, Jeneponto, dan Tana Toraja.
Persentase perekaman di tiga daerah itu, kata Sukarniaty, masih berada di bawah angka 74 persen. Sedangkan secara total, masih ada sekitar 800 ribu warga Sulsel yang belum melakukan perekaman.
"Kendala teknis yang dihadapi dalam perekaman dan pencetakan e-KTP, antara lain masalah tinta, peralatan yang sudah usang dan sumber daya manusia," kata dia
"Ada tiga daerah yang Dukcapilnya (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan kepala daerahnya akan kita panggil bertemu gubernur untuk membicarakan akselerasi perekaman e-KTP," kata Soni, di Makassar, Selasa.
Pihaknya, kata Soni, tidak ingin main-main terkait pemenuhan hak politik masyarakat tersebut.
"Jangan sampai hanya karena masalah administrasi, hak politik masyarakat tidak terpenuhi," ujarnya pula.
Pihaknya menargetkan perekaman dan penerbitan KTP elektronik ini rampung secepatnya, sebelum pileg atau pilpres mendatang.
"Targetnya sebelum jadwal Daftar Pemilih Tetap (DPT), supaya masyarakat bisa masuk dalam DPT, karena di 2019 tidak boleh lagi mencoblos dengan surat keterangan, harus dengan KTP," katanya lagi.
Salah satu cara yang dapat digunakan, kata Soni, adalah dengan metode `jemput bola` mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah.
"Yang jelas harus ada peningkatan signifikan, khususnya di tiga daerah yang perekamannya masih rendah," ujarnya.
Adapun ketiga daerah yang dimaksud, menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Sukarniaty Kondolele adalah Makassar, Jeneponto, dan Tana Toraja.
Persentase perekaman di tiga daerah itu, kata Sukarniaty, masih berada di bawah angka 74 persen. Sedangkan secara total, masih ada sekitar 800 ribu warga Sulsel yang belum melakukan perekaman.
"Kendala teknis yang dihadapi dalam perekaman dan pencetakan e-KTP, antara lain masalah tinta, peralatan yang sudah usang dan sumber daya manusia," kata dia