Makassar (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang baru dilantik Presiden Joko Widodo diingatkan untuk kembali menerapkan Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengatur keberadaan dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat.
"Kami berharap Gubernur Sulsel baru memperhatikan lembaga BPBD, sejak dibentuk 2015 lalu, Pemprov dinilai tidak bertanggungjawab, padahal pelaku industri lainnya ikut berjuang agar lembaga promosi ini berjalan sesuai amanat Undang-undang Kepariwisataan," ujar Direktur Eksekutif BPPD Sulsel Hendra Nick Arthur di Makassar, Kamis.
Menurut dia, kegagalan implementasi amanah Undang-undang ini sudah lama berlangsung. Perwakilan badan unsur pelaksana BPPD Provinsi Sulsel yang telah bekerja setelah dikukuhkan 29 Agustus 2018 juga tidak melihat adanya perhatian anggaran pada lembaga tersebut.
Perwakilan unsur industri media dan komunitas penulis pariwisata dalam kepengurusan BPPD Sulsel berharap agar persoalan pembiayaan yang terjadi di lingkungan badan promosi daerah bisa dituntaskan tahun ini.
"Kenapa kita tidak berkaca dengan kesuksesan badan promosi pariwisata di Lombok, NTB. Mereka berhasil menggerakkan pelaku industri mengangkat halal tourism di daerah mereka. Bali yang selama ini berjaya, terpaksa tunduk dengan terobosan pelaku industri dan Pemda NTB melalui koordinasi badan promosi daerahnya," papar Hendra.
Pihaknya menyayangkan masih ada dominan ego sektoral baik dikalangan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulsel maupun pelaku industri pariwisata di daerah Sulsel.
Chief Marketing Officer (CMO) PT Kabar Grup Indonesia itu mengemukakan, seharusnya Pemprov mampu merangkul pelaku industri dan akademisi. Demikian pun sebaliknya, pelaku industri juga harus membuka diri. Bukannya saling mencari kesalahan.
"Mereka harus duduk bersama. Mencari solusi agar badan promosi daerah bisa menjadi gerakan kekuatan ekonomi baru," ujar eks jurnalis Kantor Berita Indonesia ANTARA ini.
Selain itu, sektor kepariwisataan daerah, lanjut dia, merupakan satu-satunya dunia usaha yang memiliki ketahanan krisis ditengah goncangan ekonomi nasional termasuk pelemahan nilai tukar rupiah menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Hanya sektor pariwisata yang bisa menggerakkan ekonomi daerah. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja baru bahkan mendorong peredaran uang melalui belanja Wisman agar menghabiskan mata uang asing mereka dalam bentuk rupiah. Ini kan yang dibutuhkan negara," tutur mantan jurnalis media Bisnis Indonesia ini.
Dirinya berharap pemimpin Sulsel yang baru dilantik bisa memikirkan kondisi kepariwisataan daerah terutama keterpurukan badan promosi daerah selama tiga tahun terakhir akibat tidak memperoleh dukungan pembiayaan daerah.
"Saya percaya Gubernur Nurdin Abdullah dan pasangannya mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Semoga ini bukan janji politik saja. Persoalan kepariwisataan Sulsel yang jadi program prioritas Gubernur definitif harus dituntaskan. Kami butuh perubahan pak Prof," ujarnya mengingatkan.
Hendra berharap, pemimpin Sulsel yang baru tidak hanya fokus menyiapkan plafon anggaran daerah melainkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif khususnya di sektor kepariwisataan daerah.
Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif Unsur Pelaksana BPPD Provinsi Sulsel, Kamaruddin Azis, agar keberadaan BPPD Sulsel tetap diperjuangkan, karena sudah waktunya segenap pemangku kepentingan di kabupaten kota bersungguh-sungguh membenahi sumber daya wisatanya.
"Memoles destinasi, memperbaiki konektivitas antardaerah hingga penyiapan strategi promosi daerah. Yang pasti, saatnya saling bantu, mendorong kerjasama antar pelaku wisata seperti pengusaha hotel dan restoran, jasa travel, operator wisata, penyelam hingga komunitas pemerhati wisata bahari,? tambah alumni Kelautan Unhas itu.
Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, merupakan Hub di Kawasan Timur Indonesia. Artinya, peluang bisnis kepariwisataan akan sangat terbuka dan berpeluang jadi sumber devisa terutama lokasi-lokasi wisata strategis.
"Daerah destinasi seperti Bulukumba, Pangkep, Selayar, Luwu, Luwu Timur, Toraja hingga Toraja Utara punya potensu. bila daerah ini bisa berbenah, dipastikan pemangku kepentingan terutama masyarakat di lokasi wisata akan merasakan dampak ekonomi seperti mendapatkan uang dolar,"tambah aktivis blogger Sulsel tersebut.
"Kami berharap Gubernur Sulsel baru memperhatikan lembaga BPBD, sejak dibentuk 2015 lalu, Pemprov dinilai tidak bertanggungjawab, padahal pelaku industri lainnya ikut berjuang agar lembaga promosi ini berjalan sesuai amanat Undang-undang Kepariwisataan," ujar Direktur Eksekutif BPPD Sulsel Hendra Nick Arthur di Makassar, Kamis.
Menurut dia, kegagalan implementasi amanah Undang-undang ini sudah lama berlangsung. Perwakilan badan unsur pelaksana BPPD Provinsi Sulsel yang telah bekerja setelah dikukuhkan 29 Agustus 2018 juga tidak melihat adanya perhatian anggaran pada lembaga tersebut.
Perwakilan unsur industri media dan komunitas penulis pariwisata dalam kepengurusan BPPD Sulsel berharap agar persoalan pembiayaan yang terjadi di lingkungan badan promosi daerah bisa dituntaskan tahun ini.
"Kenapa kita tidak berkaca dengan kesuksesan badan promosi pariwisata di Lombok, NTB. Mereka berhasil menggerakkan pelaku industri mengangkat halal tourism di daerah mereka. Bali yang selama ini berjaya, terpaksa tunduk dengan terobosan pelaku industri dan Pemda NTB melalui koordinasi badan promosi daerahnya," papar Hendra.
Pihaknya menyayangkan masih ada dominan ego sektoral baik dikalangan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulsel maupun pelaku industri pariwisata di daerah Sulsel.
Chief Marketing Officer (CMO) PT Kabar Grup Indonesia itu mengemukakan, seharusnya Pemprov mampu merangkul pelaku industri dan akademisi. Demikian pun sebaliknya, pelaku industri juga harus membuka diri. Bukannya saling mencari kesalahan.
"Mereka harus duduk bersama. Mencari solusi agar badan promosi daerah bisa menjadi gerakan kekuatan ekonomi baru," ujar eks jurnalis Kantor Berita Indonesia ANTARA ini.
Selain itu, sektor kepariwisataan daerah, lanjut dia, merupakan satu-satunya dunia usaha yang memiliki ketahanan krisis ditengah goncangan ekonomi nasional termasuk pelemahan nilai tukar rupiah menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Hanya sektor pariwisata yang bisa menggerakkan ekonomi daerah. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja baru bahkan mendorong peredaran uang melalui belanja Wisman agar menghabiskan mata uang asing mereka dalam bentuk rupiah. Ini kan yang dibutuhkan negara," tutur mantan jurnalis media Bisnis Indonesia ini.
Dirinya berharap pemimpin Sulsel yang baru dilantik bisa memikirkan kondisi kepariwisataan daerah terutama keterpurukan badan promosi daerah selama tiga tahun terakhir akibat tidak memperoleh dukungan pembiayaan daerah.
"Saya percaya Gubernur Nurdin Abdullah dan pasangannya mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Semoga ini bukan janji politik saja. Persoalan kepariwisataan Sulsel yang jadi program prioritas Gubernur definitif harus dituntaskan. Kami butuh perubahan pak Prof," ujarnya mengingatkan.
Hendra berharap, pemimpin Sulsel yang baru tidak hanya fokus menyiapkan plafon anggaran daerah melainkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif khususnya di sektor kepariwisataan daerah.
Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif Unsur Pelaksana BPPD Provinsi Sulsel, Kamaruddin Azis, agar keberadaan BPPD Sulsel tetap diperjuangkan, karena sudah waktunya segenap pemangku kepentingan di kabupaten kota bersungguh-sungguh membenahi sumber daya wisatanya.
"Memoles destinasi, memperbaiki konektivitas antardaerah hingga penyiapan strategi promosi daerah. Yang pasti, saatnya saling bantu, mendorong kerjasama antar pelaku wisata seperti pengusaha hotel dan restoran, jasa travel, operator wisata, penyelam hingga komunitas pemerhati wisata bahari,? tambah alumni Kelautan Unhas itu.
Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, merupakan Hub di Kawasan Timur Indonesia. Artinya, peluang bisnis kepariwisataan akan sangat terbuka dan berpeluang jadi sumber devisa terutama lokasi-lokasi wisata strategis.
"Daerah destinasi seperti Bulukumba, Pangkep, Selayar, Luwu, Luwu Timur, Toraja hingga Toraja Utara punya potensu. bila daerah ini bisa berbenah, dipastikan pemangku kepentingan terutama masyarakat di lokasi wisata akan merasakan dampak ekonomi seperti mendapatkan uang dolar,"tambah aktivis blogger Sulsel tersebut.