Mamuju (Antaranews Sulsel) - Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi pemanfaatan layanan "e-Government" dan "Smart City".
Sosialisasi yang digelar di Hotel Maleo Mamuju tersebut berlangsung selama dua hari, yakni mulai 29-30 November 2018.
"Dengan berkembang teknologi informasi serta semakin kompleksnya persoalan yang terjadi di masyarakat dan kota serta tuntutan pelayanan, baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik, maka e-Government dan smart city lahir dari tuntutan yang dibutuhkan dengan tujuan terciptanya kualitas pelayanan yang baik," kata Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar Muzakkir Kulasse, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, konsep e-Government diharapkan mampu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan pelaku bisnis maupun antara pemerintah dengan pemerintah.
"Namun untuk semua elemen tersebut perlu didukung dengan infrastruktur, teknologi dan informasi," tuturnya.
"Pemprov Sulbar kini telah memiliki modal dasar dalam aspek tekonologi. Memiliki jaringan internet FO (fiber optik) yang tersambung keseluruh OPD adalah bentuk dari keseriusan kita untuk membenahi. Sehingga yang diperlukan lagi tinggal bagaimana melakukan pembenahan pada aspek lain seperti, SDM, kebijakan dan regulasi, perencanaan dan anggaran serta aspek aplikasi," terang Muzakkir.
Di masa mendatang lanjutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah telah memiliki acuan setingkat Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Tentunya, akan banyak amanat yang harus segera dilaksanakan pemda dengan terbitnya Perpres SPBE. Salah satunya adalah membentuk tim koordinasi SPBE daerah yang diketuai oleh sekretaris daerah," ujarnya.
"Kominfo telah menyiapkan website dengan domain resmi dan diharapkan semua OPD dapat mengembangkan website dengan sub domain tersebut. Namun masih ada kendala, salah satunya adalah data. Data penting karena e-Government mensyaratkan pemerintahan terbuka yang artinya adanya open data," jelas Muzakkir.
Ia mengakui, akses data tersebut saat ini masih sulit karena masih ada kesan adanya ketidakinginan berbagi data oleh OPD dengan berbagai alasan.
Selain data kendala lain yang harus dibenahi tambahnya, seperti persoalan integritas, baik proses bisnis aplikasi data infrastruktur teknologi dan non-teknologi masih harus diperjuangkan.
"Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan terungkap persoalan dan kita dapat bersama-sama merumuskan dan membangun kesepahaman terkait apa yang harus kita lakukan agar e-Goverment dapat berjalan dengan maksimal," kata Muzakkir.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi Informasi bekerjasama dengan Kemendagri, Bappenas, PUPR staf Kepresidenan telah meluncurkan program menuju 100 kota cerdas Indonesia, sekaligus memberikan penghargaan Smart City dengan sejumlah kategori melalaui rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) sejak 2017.
Dalam penilaiannya untuk ditetapkan sebagai kandidat menuju smart city, pemerintah pusat melalui berbagai evaluasi kondisi daerah berdasarkan data dan informasi daerah dari sejumlah kementerian, terkait kemampuan keuangan daerah, indeks kota hijau, indeks pembangunan berkelanjutan,daerah berkinerja tinggi, evaluasi SPBE (Kemenpan RB) dan evaluasi pemerintah pusat melalui informasi website pemda.
"Namun sayangnya, Provinsi Sulbar dan pemkab belum dapat berbicara banyak. Tahun ini Sulbar belum ditetapkan sebagai kandidat untuk menuju Smart City," katanya.
"Karena Sulbar belum diberikan kesempatan maka menjadi catatan penting adalah bagaimana daerah kita dapat melakukan sesuatu untuk memenuhi faktor kesiapan menjadi Smart City. Dalam arti kita harus mampu melakukan sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai daerah yang siap melaksanakan Smart City dan sebelum lanjut kepada pemikiran bagaimana implementasi pengembangan Smart City itu sendiri," jelas Muzakkir.
Sosialisasi yang digelar di Hotel Maleo Mamuju tersebut berlangsung selama dua hari, yakni mulai 29-30 November 2018.
"Dengan berkembang teknologi informasi serta semakin kompleksnya persoalan yang terjadi di masyarakat dan kota serta tuntutan pelayanan, baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik, maka e-Government dan smart city lahir dari tuntutan yang dibutuhkan dengan tujuan terciptanya kualitas pelayanan yang baik," kata Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar Muzakkir Kulasse, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, konsep e-Government diharapkan mampu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan pelaku bisnis maupun antara pemerintah dengan pemerintah.
"Namun untuk semua elemen tersebut perlu didukung dengan infrastruktur, teknologi dan informasi," tuturnya.
"Pemprov Sulbar kini telah memiliki modal dasar dalam aspek tekonologi. Memiliki jaringan internet FO (fiber optik) yang tersambung keseluruh OPD adalah bentuk dari keseriusan kita untuk membenahi. Sehingga yang diperlukan lagi tinggal bagaimana melakukan pembenahan pada aspek lain seperti, SDM, kebijakan dan regulasi, perencanaan dan anggaran serta aspek aplikasi," terang Muzakkir.
Di masa mendatang lanjutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah telah memiliki acuan setingkat Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Tentunya, akan banyak amanat yang harus segera dilaksanakan pemda dengan terbitnya Perpres SPBE. Salah satunya adalah membentuk tim koordinasi SPBE daerah yang diketuai oleh sekretaris daerah," ujarnya.
"Kominfo telah menyiapkan website dengan domain resmi dan diharapkan semua OPD dapat mengembangkan website dengan sub domain tersebut. Namun masih ada kendala, salah satunya adalah data. Data penting karena e-Government mensyaratkan pemerintahan terbuka yang artinya adanya open data," jelas Muzakkir.
Ia mengakui, akses data tersebut saat ini masih sulit karena masih ada kesan adanya ketidakinginan berbagi data oleh OPD dengan berbagai alasan.
Selain data kendala lain yang harus dibenahi tambahnya, seperti persoalan integritas, baik proses bisnis aplikasi data infrastruktur teknologi dan non-teknologi masih harus diperjuangkan.
"Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan terungkap persoalan dan kita dapat bersama-sama merumuskan dan membangun kesepahaman terkait apa yang harus kita lakukan agar e-Goverment dapat berjalan dengan maksimal," kata Muzakkir.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi Informasi bekerjasama dengan Kemendagri, Bappenas, PUPR staf Kepresidenan telah meluncurkan program menuju 100 kota cerdas Indonesia, sekaligus memberikan penghargaan Smart City dengan sejumlah kategori melalaui rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) sejak 2017.
Dalam penilaiannya untuk ditetapkan sebagai kandidat menuju smart city, pemerintah pusat melalui berbagai evaluasi kondisi daerah berdasarkan data dan informasi daerah dari sejumlah kementerian, terkait kemampuan keuangan daerah, indeks kota hijau, indeks pembangunan berkelanjutan,daerah berkinerja tinggi, evaluasi SPBE (Kemenpan RB) dan evaluasi pemerintah pusat melalui informasi website pemda.
"Namun sayangnya, Provinsi Sulbar dan pemkab belum dapat berbicara banyak. Tahun ini Sulbar belum ditetapkan sebagai kandidat untuk menuju Smart City," katanya.
"Karena Sulbar belum diberikan kesempatan maka menjadi catatan penting adalah bagaimana daerah kita dapat melakukan sesuatu untuk memenuhi faktor kesiapan menjadi Smart City. Dalam arti kita harus mampu melakukan sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai daerah yang siap melaksanakan Smart City dan sebelum lanjut kepada pemikiran bagaimana implementasi pengembangan Smart City itu sendiri," jelas Muzakkir.