Makassar (ANTARA News) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel transparan terkait penggunaan anggaran APBD terutama untuk pembinaan para atlet.
"Maka dari itu diminta transparannya memberikan dana pembinaan pada atlet, sebab menurut kabar tidak semua atlet mendapat kucuran dana pembinaan," kata Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga di Makassar, Senin.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan di DPRD sehingga diperlukan formulasi baru agar persoalan tersebut tidak berlanjut secara terus menerus hingga merugikan atlet apalagi yang berprestasi
Mengenai adanya wacana pembubaran KONI Sulsel, menurutnya itu bukan solusi tapi bagaimana dirumuskan pengelolaan anggaraanya, sebab selama ini penyampaian laporan penggunaan anggaran KONI tidak konsisten selama ini.
"Jangan dibubarkan, sebaliknya dicarikan formulasi baru. KONI itu adalah induk dari cabang olahraga jadi tidak bisa dibubarkan seenaknya saja, ada aturan juga mengingat kepada mereka pengurus," lanjut politisi Golkar itu.
Mengenai dengan penganggaran KONI di APBD Pokok 2019, sebutnya belum diketahui kemana arahnya, apakah masuk dalam dana hibah atau dimasukkan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel.
Terkait dengan pembahasan anggaran itu, tambahnya berada Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel. Bila nantinya diberikan dalam bentuk hibah, ia mengusulkan harus dalam bentuk berita acara ditandatangani antara pengurus KONI dan masing-masing cabang olahraga.
Sebab, didalamnya tertuang besaran dana pembinaan setiap cabang olahraga sehingga tidak lagi sesuka hati pengurusn KONI Sulsel memberikan dana pembinaan kepada mereka kelak.
Sedangkan bila nantinya dikelola oleh Dispora maka pengelolaan berdasar pada Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi)-nya dan akan jelas pertanggungjawabannya.
"Kalau memang itu diserahkan ke Dispora maka itu harus berdasarkan tupoksi yang melekat pada Dispora tentang item penggunaan anggarannya. Kalaupun kembali dikelola KONI Sulsel harus ada berita acara dibuktikan dengan tandatangan semua pihak terkait," tambah dia. Dikonfirmasi secara terpisah Ketua KONI Sulsel, Elong Candra membantah bahwa KONI tidak transparan dalam memberikan dana pembinaan kepada atlet di setiap cabang olahraga.
"Saya pikir kami sudah transparan. Kami sudah umumkan segala macamnya. Tapi, memang saya akui agak ketat memberikan dana pembinaan itu. Setiap cabang olahraga tentu berbeda-beda porsinya, tidak mungkin diratakan cabang olahraga yang berprestasi dan kurang berprestasi," jelasnya.
Sementara untuk Pekan Olahraga Daerah (Porda) di Kabupaten Pinrang, Sulsel belum lama ini dilaksanakan, pihaknya sedang membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran termasuk ?pemberian bonus bagi atlet berprestasi.
"Sudah ada pertanggungjawabannya, ini sementara dibuat. Begitupun dengan Dispora Kabupaten dan di Sulsel mereka sudah buat. Kalaupun ada lebih anggarannya kami akan kembalikan," tegasnya.
Saat ditanya berapa jumlah anggaran yang diusulkan pada APBD Pokok 2019, dia menyatakan tidak tahu persis berapa besarannya, karena sejauh ini belum diketahui apakah masuk dalam dana hibah atau melalui Dispora Sulsel.
Sebelumnya, Komisi E DPRD Sulsel telah menggangarkan Rp30 miliar untuk pelaksanaan Porda ke XIV di Pinrang. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Sulsel, dengan rincian Rp20 miliar diperuntukan membiayai operasional even dan Rp10 miliar untuk official.
Sedangkan anggaran KONI 2017 diberikan sebesar Rp32 miliar, tetapi masih ada yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1,5 miliar. Hal ini pun menjadi kendala saat mengusulan anggaran untuk Porda di Pinrang.
"Maka dari itu diminta transparannya memberikan dana pembinaan pada atlet, sebab menurut kabar tidak semua atlet mendapat kucuran dana pembinaan," kata Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga di Makassar, Senin.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan di DPRD sehingga diperlukan formulasi baru agar persoalan tersebut tidak berlanjut secara terus menerus hingga merugikan atlet apalagi yang berprestasi
Mengenai adanya wacana pembubaran KONI Sulsel, menurutnya itu bukan solusi tapi bagaimana dirumuskan pengelolaan anggaraanya, sebab selama ini penyampaian laporan penggunaan anggaran KONI tidak konsisten selama ini.
"Jangan dibubarkan, sebaliknya dicarikan formulasi baru. KONI itu adalah induk dari cabang olahraga jadi tidak bisa dibubarkan seenaknya saja, ada aturan juga mengingat kepada mereka pengurus," lanjut politisi Golkar itu.
Mengenai dengan penganggaran KONI di APBD Pokok 2019, sebutnya belum diketahui kemana arahnya, apakah masuk dalam dana hibah atau dimasukkan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel.
Terkait dengan pembahasan anggaran itu, tambahnya berada Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel. Bila nantinya diberikan dalam bentuk hibah, ia mengusulkan harus dalam bentuk berita acara ditandatangani antara pengurus KONI dan masing-masing cabang olahraga.
Sebab, didalamnya tertuang besaran dana pembinaan setiap cabang olahraga sehingga tidak lagi sesuka hati pengurusn KONI Sulsel memberikan dana pembinaan kepada mereka kelak.
Sedangkan bila nantinya dikelola oleh Dispora maka pengelolaan berdasar pada Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi)-nya dan akan jelas pertanggungjawabannya.
"Kalau memang itu diserahkan ke Dispora maka itu harus berdasarkan tupoksi yang melekat pada Dispora tentang item penggunaan anggarannya. Kalaupun kembali dikelola KONI Sulsel harus ada berita acara dibuktikan dengan tandatangan semua pihak terkait," tambah dia. Dikonfirmasi secara terpisah Ketua KONI Sulsel, Elong Candra membantah bahwa KONI tidak transparan dalam memberikan dana pembinaan kepada atlet di setiap cabang olahraga.
"Saya pikir kami sudah transparan. Kami sudah umumkan segala macamnya. Tapi, memang saya akui agak ketat memberikan dana pembinaan itu. Setiap cabang olahraga tentu berbeda-beda porsinya, tidak mungkin diratakan cabang olahraga yang berprestasi dan kurang berprestasi," jelasnya.
Sementara untuk Pekan Olahraga Daerah (Porda) di Kabupaten Pinrang, Sulsel belum lama ini dilaksanakan, pihaknya sedang membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran termasuk ?pemberian bonus bagi atlet berprestasi.
"Sudah ada pertanggungjawabannya, ini sementara dibuat. Begitupun dengan Dispora Kabupaten dan di Sulsel mereka sudah buat. Kalaupun ada lebih anggarannya kami akan kembalikan," tegasnya.
Saat ditanya berapa jumlah anggaran yang diusulkan pada APBD Pokok 2019, dia menyatakan tidak tahu persis berapa besarannya, karena sejauh ini belum diketahui apakah masuk dalam dana hibah atau melalui Dispora Sulsel.
Sebelumnya, Komisi E DPRD Sulsel telah menggangarkan Rp30 miliar untuk pelaksanaan Porda ke XIV di Pinrang. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Sulsel, dengan rincian Rp20 miliar diperuntukan membiayai operasional even dan Rp10 miliar untuk official.
Sedangkan anggaran KONI 2017 diberikan sebesar Rp32 miliar, tetapi masih ada yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1,5 miliar. Hal ini pun menjadi kendala saat mengusulan anggaran untuk Porda di Pinrang.