Mamuju (Antaranews Sulsel) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat pada 2017 hanya 67,74 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 72,73 persen.
"Berdasarkan data BPS, IDI Sulbar pada 2017 mengalami penurunan, yakni mencapai angka 67,74 persen, jika dibanding pada 2016 sebesar 72,73 persen," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sulbar Asri, pada Sosialisasi Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar, yang berlangsung di Aula Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Selasa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan kata Asri, untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antardaerah dalam memperoleh gambaran perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.
"Juga dapat sebagai bahan evaluasi pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya," tambahnya.
Sementara, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan bahwa pembangunan sistem politik yang demokratis, diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia.
"Untuk itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, perlu juga memanfaatkan berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di pusat dan daerah secara optimal," terang Idris.
Perkembangan demokrasi di masing-masing daerah atau provinsi di Indonesia lanjut Idris, dilihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu IDI. ?
IDI tambahnya, berupaya mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
"Untuk itu IDI menyajikan gambaran demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek itu," ujarnya.
Tidak hanya itu kata Idris, IDI juga menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keselarasan antara "good governance" dengan tujuan reformasi demokrasi.
"Data tersebut dapat digunakan pemerintah serta otoritas lokal, seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya, sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analisis," papar Idris.
Terkait perkembangan hak sipil dan politik, mantan Kepala LAN Makassar ini menyebutkan, hal tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian, yakni hak untuk terbebas dari absolutisme negara, memberi jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi dan hak untuk pembangunan.
Peserta sosialisasi itu berasal dari tim pokja IDI Sulbar, Badan Kesbangpol se-Sulbar, partai politik, Ormas, toko masyarakat, media cetak dan elektronik, HMI Manakarra Sulbar serta OPD terkait.
"Berdasarkan data BPS, IDI Sulbar pada 2017 mengalami penurunan, yakni mencapai angka 67,74 persen, jika dibanding pada 2016 sebesar 72,73 persen," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sulbar Asri, pada Sosialisasi Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar, yang berlangsung di Aula Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Selasa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan kata Asri, untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antardaerah dalam memperoleh gambaran perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.
"Juga dapat sebagai bahan evaluasi pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya," tambahnya.
Sementara, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan bahwa pembangunan sistem politik yang demokratis, diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia.
"Untuk itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, perlu juga memanfaatkan berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di pusat dan daerah secara optimal," terang Idris.
Perkembangan demokrasi di masing-masing daerah atau provinsi di Indonesia lanjut Idris, dilihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu IDI. ?
IDI tambahnya, berupaya mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
"Untuk itu IDI menyajikan gambaran demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek itu," ujarnya.
Tidak hanya itu kata Idris, IDI juga menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keselarasan antara "good governance" dengan tujuan reformasi demokrasi.
"Data tersebut dapat digunakan pemerintah serta otoritas lokal, seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya, sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analisis," papar Idris.
Terkait perkembangan hak sipil dan politik, mantan Kepala LAN Makassar ini menyebutkan, hal tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian, yakni hak untuk terbebas dari absolutisme negara, memberi jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi dan hak untuk pembangunan.
Peserta sosialisasi itu berasal dari tim pokja IDI Sulbar, Badan Kesbangpol se-Sulbar, partai politik, Ormas, toko masyarakat, media cetak dan elektronik, HMI Manakarra Sulbar serta OPD terkait.