Mamuju (ANTARA) - Selama lima bulan para guru berstatus guru tidak tetap (GTT) di Provinsi Sulawesi Barat mengaku tidak diberikan gaji layak pemerintah setempat.
"Hal melatar belakangi ratusan guru GTT di Sulbar melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sulbar, salah satunya karena gaji tidak layak," kata salah seorang perwakilan GTT Sulbar, Awaluddin Hercules saat melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulbar di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah setempat dinilai belum memberikan gaji layak kepada ratusan GTT di Sulbar padahal telah menunaikan tugas memberikan pendidikan kepada siswa.
Menurut dia, terdapat guru hanya menerima gaji Rp150 ribu perbulan sejak bulan Juli sampai Desember 2018 padahal semestinya diberikan gaji sebesar Rp5 juta oleh pemerintah.
"Anggaran sudah disediakan di APBD Sulbar namun mengapa guru tidak menerima gaji secara layak dan manusiawi, dan semestinya," katanya.
Oleh karenanya ia berharap DPRD Sulbar segera memperjuangkan nasib para guru GTT di Sulbar agar menerima upah mereka sesuai dengan semestinya.
"Kami harap DPRD memperjuangkan nasib kami guru GTT agar gaji kami yang belum dibayar layak dan manusiawi serta adil dapat kami terima," katanya.
Menanggapi itu anggota DPRD Sulbar Sukri berjanji akan memperjuangkan nasib PTT dengan melakukan rapat pimpinan dan segera memanggil pemerintah Sulbar untuk membahas masalah GTT tersebut.
"Masalah ini akan dibahas pada 15 Januari 2019, dan pemerintah akan diminta hadir menyelesaikan masalah ini, serta perwakilan GTT dan kami berjanji akan memperjuangkan hak para GTT," ujarnya.
"Hal melatar belakangi ratusan guru GTT di Sulbar melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sulbar, salah satunya karena gaji tidak layak," kata salah seorang perwakilan GTT Sulbar, Awaluddin Hercules saat melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulbar di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah setempat dinilai belum memberikan gaji layak kepada ratusan GTT di Sulbar padahal telah menunaikan tugas memberikan pendidikan kepada siswa.
Menurut dia, terdapat guru hanya menerima gaji Rp150 ribu perbulan sejak bulan Juli sampai Desember 2018 padahal semestinya diberikan gaji sebesar Rp5 juta oleh pemerintah.
"Anggaran sudah disediakan di APBD Sulbar namun mengapa guru tidak menerima gaji secara layak dan manusiawi, dan semestinya," katanya.
Oleh karenanya ia berharap DPRD Sulbar segera memperjuangkan nasib para guru GTT di Sulbar agar menerima upah mereka sesuai dengan semestinya.
"Kami harap DPRD memperjuangkan nasib kami guru GTT agar gaji kami yang belum dibayar layak dan manusiawi serta adil dapat kami terima," katanya.
Menanggapi itu anggota DPRD Sulbar Sukri berjanji akan memperjuangkan nasib PTT dengan melakukan rapat pimpinan dan segera memanggil pemerintah Sulbar untuk membahas masalah GTT tersebut.
"Masalah ini akan dibahas pada 15 Januari 2019, dan pemerintah akan diminta hadir menyelesaikan masalah ini, serta perwakilan GTT dan kami berjanji akan memperjuangkan hak para GTT," ujarnya.