Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan berharap para calon legislatif maupun partai politik tidak membawa embel-embel kampanye saat hendak membantu korban banjir di sejumlah kabupaten kota di Sulsel.
"Kami tidak melarang siapapun, termasuk para caleg dan partai politik yang turun tangan membantu dan meringankan beban kesulitan warga, tetapi akan sangat bijak jika dalam memberi bantuan tidak diembel-embeli dengan kepentingan pribadi ataupun partai politik," tutur Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad di Makassar, Rabu.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan dalam kegiatan sosial memberi bantuan, tidak ada kegiatan yang dapat dikategorikan kampanye, apalagi sampai tindakan yang dimaknai politik uang. Mengingat kondisi sekarang ini bisa dimanfaatkan.
"Kami akan berusaha memantau semua tindakan dilakukan, dan jika ada dianggap melanggar, patut diduga melakukan kampanye dalam penyaluran bantuan atau praktik yang diduga telah dapat dimaknai politik uang, maka Bawaslu pasti akan memprosesnya," tegas dia.
Ia menyarankan silahkan memberi dan menyalurkan bantuan, tetapi sebaiknya hindari penggunaan atribut partai atau alat peraga kampanye, serta pemberian bantuan yang diikuti oleh ajakan yang dimaknai untuk memilih dirinya atau partainya pada Pemilu 2019.
"Sekali lagi, akan lebih bijak bila semua bantuan disalurkan lewat posko bantuan yang dibentuk pemerintah. Tidak membawa nama caleg ataupun parpolnya," ujarnya mengingatkan.
Pihaknya juga menyampaikan duka dan rasa keprihatinan yang mendalam, terhadap musibah yang menimpa masyarakat yang terdampak bencana banjir di beberapa wilayah Sulsel, di Makassar Gowa, Jeneponto, Maros, Pangkep dan Barru, serta daerah lainnya.
Semoga warga masyarakat yang terdampak diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan untuk tetap kuat dalam menghadapi musibah tersebut.
"Kami juga berharap segera pihak pemerintah membentuk dan menetapkan posko-posko penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak, sehingga semua pihak dapat menyalurkan bantuannya ke posko tersebut," tambahnya.
"Kami tidak melarang siapapun, termasuk para caleg dan partai politik yang turun tangan membantu dan meringankan beban kesulitan warga, tetapi akan sangat bijak jika dalam memberi bantuan tidak diembel-embeli dengan kepentingan pribadi ataupun partai politik," tutur Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad di Makassar, Rabu.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan dalam kegiatan sosial memberi bantuan, tidak ada kegiatan yang dapat dikategorikan kampanye, apalagi sampai tindakan yang dimaknai politik uang. Mengingat kondisi sekarang ini bisa dimanfaatkan.
"Kami akan berusaha memantau semua tindakan dilakukan, dan jika ada dianggap melanggar, patut diduga melakukan kampanye dalam penyaluran bantuan atau praktik yang diduga telah dapat dimaknai politik uang, maka Bawaslu pasti akan memprosesnya," tegas dia.
Ia menyarankan silahkan memberi dan menyalurkan bantuan, tetapi sebaiknya hindari penggunaan atribut partai atau alat peraga kampanye, serta pemberian bantuan yang diikuti oleh ajakan yang dimaknai untuk memilih dirinya atau partainya pada Pemilu 2019.
"Sekali lagi, akan lebih bijak bila semua bantuan disalurkan lewat posko bantuan yang dibentuk pemerintah. Tidak membawa nama caleg ataupun parpolnya," ujarnya mengingatkan.
Pihaknya juga menyampaikan duka dan rasa keprihatinan yang mendalam, terhadap musibah yang menimpa masyarakat yang terdampak bencana banjir di beberapa wilayah Sulsel, di Makassar Gowa, Jeneponto, Maros, Pangkep dan Barru, serta daerah lainnya.
Semoga warga masyarakat yang terdampak diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan untuk tetap kuat dalam menghadapi musibah tersebut.
"Kami juga berharap segera pihak pemerintah membentuk dan menetapkan posko-posko penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak, sehingga semua pihak dapat menyalurkan bantuannya ke posko tersebut," tambahnya.