Mamuju, (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menyampaikan bahwa Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dapat dijadikan sebagai ikon perubahan dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di daerah itu.
"Berdasarkan survei, Sulbar masih berada pada posisi terbawah dalam pencapaian pembangunan kependudukan," kata Muhammad Idris, di Mamuju, Kamis.
"Dengan posisi tersebut sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran untuk membudayakan bekerja secara terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Program nasional Kampung KB ini, dapat dijadikan sebagai model atau percontohan cara kerja kolektif antar OPD terkait dengan instansi vertikal dalam mempercepat penyelesaian permasalahan kependudukan," paparnya.
Ia menyatakan, Kampung KB tersebut sejalan dengan program yang dicanangkan Pemprov Sulbar dalam RPJMD 2017-2022 yakni Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa).
Sekprov berharap, ke depan sudah ada rencana aksi bersama, sehingga program `Marasa` dengan Kampung KB dapat terintegrasi dengan OPD terkait.
Terkait target pelaksanaan Kampung KB, mantan Deputi bidang Diklat LAN Republik Indonesia tersebut mengatakan, semua desa yang ada di Sulbar yang berjumlah 557, paling tidak ada satu atau bahkan dua Kampung KB di dalamnya.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Ritamariani menyampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari adanya program Kampung KB.
Permasalahan itu diantaranya, sebanyak 64 persen desa di Indonesia termasuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, jumlah penduduk miskin masih tinggi yakni 11, 13 persen dan lebih banyak di pedesaan, angka kelahiran usia 15-25 tahun masih tinggi khususnya di pedesaan dan banyaknya jimlah stunting.
"Kampung KB ini diamanahkan sebagai upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Ritamariani.
Ia menjelaskan, Kampung KB merupakan suatu wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait, dalam upaya kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
"Dulu banyak yang salah paham dengan program ini, dengan menganggap Kampung KB sebagai tempat mengundang masyarakat untuk dipasangi alat kontrasepsi. Namun setelah kami sosialisasikan akhirnya mereka sudah paham," terang Ritamariani.
Kampung KB di Sulbar kata dia, sudah dicanangkan sejak 16 Maret 2016 oleh Gubernur Sulbar pertama Anwar Adnan Saleh di Desa Tapandullu Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
"Berdasarkan survei, Sulbar masih berada pada posisi terbawah dalam pencapaian pembangunan kependudukan," kata Muhammad Idris, di Mamuju, Kamis.
"Dengan posisi tersebut sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran untuk membudayakan bekerja secara terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Program nasional Kampung KB ini, dapat dijadikan sebagai model atau percontohan cara kerja kolektif antar OPD terkait dengan instansi vertikal dalam mempercepat penyelesaian permasalahan kependudukan," paparnya.
Ia menyatakan, Kampung KB tersebut sejalan dengan program yang dicanangkan Pemprov Sulbar dalam RPJMD 2017-2022 yakni Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa).
Sekprov berharap, ke depan sudah ada rencana aksi bersama, sehingga program `Marasa` dengan Kampung KB dapat terintegrasi dengan OPD terkait.
Terkait target pelaksanaan Kampung KB, mantan Deputi bidang Diklat LAN Republik Indonesia tersebut mengatakan, semua desa yang ada di Sulbar yang berjumlah 557, paling tidak ada satu atau bahkan dua Kampung KB di dalamnya.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Ritamariani menyampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari adanya program Kampung KB.
Permasalahan itu diantaranya, sebanyak 64 persen desa di Indonesia termasuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, jumlah penduduk miskin masih tinggi yakni 11, 13 persen dan lebih banyak di pedesaan, angka kelahiran usia 15-25 tahun masih tinggi khususnya di pedesaan dan banyaknya jimlah stunting.
"Kampung KB ini diamanahkan sebagai upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Ritamariani.
Ia menjelaskan, Kampung KB merupakan suatu wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait, dalam upaya kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
"Dulu banyak yang salah paham dengan program ini, dengan menganggap Kampung KB sebagai tempat mengundang masyarakat untuk dipasangi alat kontrasepsi. Namun setelah kami sosialisasikan akhirnya mereka sudah paham," terang Ritamariani.
Kampung KB di Sulbar kata dia, sudah dicanangkan sejak 16 Maret 2016 oleh Gubernur Sulbar pertama Anwar Adnan Saleh di Desa Tapandullu Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.