Pemprov Sulbar berkomitmen melakukan percepatan pencegahan korupsi
Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 dan sosialisasi program kerja MCP tahun 2024 sebagai salah satu upaya percepatan pencegahan korupsi.
"Rapat evaluasi dan sosialisasi MCP ini sebagai upaya Pemprov Sulbar melakukan percepatan pencegahan korupsi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Selasa.
Rapat MCP tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir dengan diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekda mengaku bersyukur karena bisa melakukan rapat bersama, apalagi capaian MCP Sulbar saat ini mengalami penurunan.
"Capaian MCP kita merosot jauh, dimana pada 2022 sebesar 83 persen menjadi 58 persen pada 2023 dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 75 persen," kata Muhammad Idris.
Evaluasi yang dilakukan menurut Muhammad Idris, untuk mengetahui komponen yang mempengaruhi hasil capaian MPC Sulbar.
Meskipun secara ril seluruh komponen sudah dikerjakan, namun karena adanya perubahan indikator sehingga masih ada beberapa indikator kata Sekda yang perlu dilakukan perbaikan.
"Indikator yang masih perlu perbaikan ke depan seperti, perencanaan dan penganggaran APBD serta pada sektor perizinan. Pada manajemen ASN, perlu mendapat perhatian serius karena hal itu yang membuat kita terjun dari 83 ke angka 58 persen," katanya.
Sehingga tambahnya, rapat MCP tersebut menjadi evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan menata dan menyusun program dengan baik.
"Instrumen ini menjadi penting bukan hanya sebagai pencegahan tetapi juga bagaimana manajemen sehingga penyempurnaan internal harus dilakukan yang berdampak pada pencegahan korupsi," lata Muhammad Idris.
Sementara, Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir mengatakan, pertemuan yang digelar itu sebagai bagian dari evaluasi capaian MCP 2023, sekaligus menyusun program untuk tahun 2024.
"KPK RI meluncurkan indikator MCP untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah," kata Natsir.
Menurutnya, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi.
Natsir menambahkan, perbaikan area intervensi akan terus dioptimalkan, sekaligus melalui pertemuan tersebut menjadi upaya untuk menentukan program strategis ke depan.
"Insya Allah di tahun ini dengan berbagai masukan dan hasil evaluasi berkomitmen untuk menata lebih baik," katanya.
Percepatan terkait regulasi kata Natsir, terus diupayakan, sebagai bahan penilaian MCP sebab penilaian akan mulai bergulir bulan Juli atau Agustus, kemudian setelah MCP dilanjutkan survei SPI penilaian integritas.
"Paling pokok, yang menjadi penilaian KPK adalah terkait program tematik tahun 2024, terutama pada proyek strategis Provinsi Sulbar," ujar Natsir.
"Rapat evaluasi dan sosialisasi MCP ini sebagai upaya Pemprov Sulbar melakukan percepatan pencegahan korupsi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Selasa.
Rapat MCP tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir dengan diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekda mengaku bersyukur karena bisa melakukan rapat bersama, apalagi capaian MCP Sulbar saat ini mengalami penurunan.
"Capaian MCP kita merosot jauh, dimana pada 2022 sebesar 83 persen menjadi 58 persen pada 2023 dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 75 persen," kata Muhammad Idris.
Evaluasi yang dilakukan menurut Muhammad Idris, untuk mengetahui komponen yang mempengaruhi hasil capaian MPC Sulbar.
Meskipun secara ril seluruh komponen sudah dikerjakan, namun karena adanya perubahan indikator sehingga masih ada beberapa indikator kata Sekda yang perlu dilakukan perbaikan.
"Indikator yang masih perlu perbaikan ke depan seperti, perencanaan dan penganggaran APBD serta pada sektor perizinan. Pada manajemen ASN, perlu mendapat perhatian serius karena hal itu yang membuat kita terjun dari 83 ke angka 58 persen," katanya.
Sehingga tambahnya, rapat MCP tersebut menjadi evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan menata dan menyusun program dengan baik.
"Instrumen ini menjadi penting bukan hanya sebagai pencegahan tetapi juga bagaimana manajemen sehingga penyempurnaan internal harus dilakukan yang berdampak pada pencegahan korupsi," lata Muhammad Idris.
Sementara, Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir mengatakan, pertemuan yang digelar itu sebagai bagian dari evaluasi capaian MCP 2023, sekaligus menyusun program untuk tahun 2024.
"KPK RI meluncurkan indikator MCP untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah," kata Natsir.
Menurutnya, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi.
Natsir menambahkan, perbaikan area intervensi akan terus dioptimalkan, sekaligus melalui pertemuan tersebut menjadi upaya untuk menentukan program strategis ke depan.
"Insya Allah di tahun ini dengan berbagai masukan dan hasil evaluasi berkomitmen untuk menata lebih baik," katanya.
Percepatan terkait regulasi kata Natsir, terus diupayakan, sebagai bahan penilaian MCP sebab penilaian akan mulai bergulir bulan Juli atau Agustus, kemudian setelah MCP dilanjutkan survei SPI penilaian integritas.
"Paling pokok, yang menjadi penilaian KPK adalah terkait program tematik tahun 2024, terutama pada proyek strategis Provinsi Sulbar," ujar Natsir.