Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pembina DPN Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Bambang Soesatyo meminta DPP Golkar untuk tegas terkait dengan kepengurusan SOKSI saat ini.
"SOKSI sendiri butuh kepastian dan ketegasan dari DPP Partai Golkar, SOKSI mana yang disahkan oleh DPP," kata Bambang Soesatyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikan Bamsoet, saat ditanyakan kepastian SOKSI memberikan rekomendasi kepada Airlangga Hartarto untuk maju kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024—2029.
Bamsoet mengakui SOKSI sudah melaksanakan rapat. Akan tetapi, dia belum mengetahui apa keputusan rapat tersebut.
Sebagai Ketua Dewan Pembina DPN SOKSI, Bamsoet terus mendorong untuk selalu kompak di Partai Golkar.
Sebelumnya, dua organisasi yang mendirikan Partai Golkar, yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan PPK Kosgoro 1957, juga memberikan surat dukungan kepada Airlangga. Tersisa satu organisasi pendiri yang belum memberikan dukungan adalah SOKSI.
Selain itu, lima organisasi masyarakat (ormas) bentukan Partai Golkar juga menyerahkan surat dukungan, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Pengajian Al Hidayah, serta Satkar Ulama.
Bahkam, Airlangga telah mendapatkan dukungan dari seluruh pimpinan daerah Golkar se-Indonesia untuk maju kembali sebagai ketua umum periode ketiga.
Berita Terkait
Istri Gus Dur kunjungi MPR untuk terima surat tak berlakunya TAP MPR II/2001
Minggu, 29 September 2024 18:53 Wib
Bamsoet menilai perlu adanya pembaruan perundangan soal senjata api
Rabu, 28 Agustus 2024 6:16 Wib
Bamsoet minta Polri usut dugaan peretasan akun Google Bisnis
Rabu, 14 Agustus 2024 6:58 Wib
Bamsoet : Polri harus profesional dalam bertugas
Selasa, 2 Juli 2024 6:28 Wib
MKD DPR memutuskan Bambang Soesatyo langgar kode etik
Senin, 24 Juni 2024 13:15 Wib
Ketua MPR Bambang Soesatyo tak hadiri panggilan MKD
Kamis, 20 Juni 2024 13:52 Wib
Bambang Soesatyo bantah MPR memutuskan akan memilih presiden
Sabtu, 8 Juni 2024 13:55 Wib
Ketua MPR sarankan potongan gaji para pekerja untuk Tapera ditunda
Rabu, 29 Mei 2024 13:27 Wib