Pemeritah Kota Makassar bersama Pengadilan Negeri Makassar melakukan kerja sama dengan meneken atau menandatangai pencanangan zona integritas guna menciptakan wilayah bebas korupsi.
"Kerja sama ini adalah hal luar biasa, zona integritas akan membuat kota ini akan lebih cepat menuju bebas korupsi. Ini merupakan suatu kerja sama dan inovasi yang baik, " tutur Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di ruang Sidang Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejari Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar serta Komandan Kodim 1408/BS.
Pria disapa akrab Danny Pomanto itu mengatakan tujuan penandatanganan tersebut merupakan salah satu cara agar menuju wilayah yang bebas korupsi dan lebih transparan.
Zona integritas tersebut, kata dia, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meminimalisir perilaku korupsi serta dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Sebab, saat ini sinergitas antara penegak hukum dengan pemerintah telah terkoneksi dengan baik.
"Nantinya, Dandim juga nantinya bikin untuk monitoring keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan barangkali dengan begini setiap penduduk berbeda tingkatan kriminalnya. Yang menentukan itu kan semuanya pengadilan. Jadi penting sekali untuk Makassar," paparnya.
Sementara Ketua PN Makassar Tito Suhud pada kesempatan itu menyebutkan pencanangan zona integritas untuk mendorong reformasi birokrasi dalam penataan agar bisa lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya Zona Integritas tersebut, lanjutnya, mengantisipasi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
"Kita bertekad mewujudkan hal itu agar indeks kepuasan masyarakat Makassar terhadap ?penerapan hukum bisa terus ditingkatkan," tambahnya.
"Kerja sama ini adalah hal luar biasa, zona integritas akan membuat kota ini akan lebih cepat menuju bebas korupsi. Ini merupakan suatu kerja sama dan inovasi yang baik, " tutur Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di ruang Sidang Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejari Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar serta Komandan Kodim 1408/BS.
Pria disapa akrab Danny Pomanto itu mengatakan tujuan penandatanganan tersebut merupakan salah satu cara agar menuju wilayah yang bebas korupsi dan lebih transparan.
Zona integritas tersebut, kata dia, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meminimalisir perilaku korupsi serta dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Sebab, saat ini sinergitas antara penegak hukum dengan pemerintah telah terkoneksi dengan baik.
"Nantinya, Dandim juga nantinya bikin untuk monitoring keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan barangkali dengan begini setiap penduduk berbeda tingkatan kriminalnya. Yang menentukan itu kan semuanya pengadilan. Jadi penting sekali untuk Makassar," paparnya.
Sementara Ketua PN Makassar Tito Suhud pada kesempatan itu menyebutkan pencanangan zona integritas untuk mendorong reformasi birokrasi dalam penataan agar bisa lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya Zona Integritas tersebut, lanjutnya, mengantisipasi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
"Kita bertekad mewujudkan hal itu agar indeks kepuasan masyarakat Makassar terhadap ?penerapan hukum bisa terus ditingkatkan," tambahnya.