Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergitas program dalam upaya menekan masalah kependudukan di daerah itu.
Penegasan itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulbar Djamila, pada rapat kerja daerah (Rakerda) program Kependudukukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Sulbar, di Ballroom d’Maleo Hotel and Convention Mamuju, Selasa.
"Sinergitas menjadi sangat penting dalam mengatasi tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi serta pernikahan usia anak, di Sulawesi Barat," tutur Djamila.
Ia mengajak untuk meningkatkan sinergitas program antarsektor, baik yang sifatnya nasional maupun berbasis kearifan lokal.
Pemprov Sulbar, anjut Djamila, sangat mendukung program KKBPK, sebab hal itu merupakan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Sulbar, seperti tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan usia anak dan lainnya.
Namun tambah Djamila, berbagai persoalan tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tanpa adanya perubahan pola pikir, kepedulian, spirit dan etos kerja yang tinggi.
"Melalui kerja cerdas, kerja sama dan kerja ikhlas, saya optimistis percepatan dalam penanggulangan berbagai persoalan yang ada dapat kita wujudkan," kata Djamila.
Ia menyatakan, Pemprov Sulbar juga telah memiliki program unggulan yakni Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa).
"Program KKBPK ini sejalan dengan program Marasa milik Pemprov Sulbar," ucap Djamila.
Pelaksana tugas Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas BKKBN Pusat, Ratna Juita Razak, mengemukakan, khusus program KKBPK di lini lapangan, pemerintah pusat berkomitmen membantu pemda dalam melaksanakan kewenangannya guna mendukung prioritas nasional, seperti melakukan berbagai penyaluran dana.
"Sejak 2008, disalurkan dalam bentuk DAK (dana alokasi khusus) fisik sub bidang KB, selanjutnya sejak 2016 disalurkan dalam bentuk dana bantuan operasional KB (BOKB) dan pada 2019 terdapat DAK Penugasan, yang berguna bagi penurunan kasus stunting di kabupaten," kata Ratna.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Rima Mariana mau ka bantu enyampaikan, rakerda tersebut dilakukan untuk mengevaluasi program KKBPK Sulbar 2018 dan memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi yang disusun, sehingga dapat terlaksana secara terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015-2019.
Rekerda yang mengangkat tema 'Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah, Falam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas' itu diikuti para Kepala Dinas OPD-KB kabupaten se-Sulbar dan mitra kerja terkait, yakni TNI, IBI, PKK, Polri serta kademisi di daerah itu. ***3***
Penegasan itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulbar Djamila, pada rapat kerja daerah (Rakerda) program Kependudukukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Sulbar, di Ballroom d’Maleo Hotel and Convention Mamuju, Selasa.
"Sinergitas menjadi sangat penting dalam mengatasi tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi serta pernikahan usia anak, di Sulawesi Barat," tutur Djamila.
Ia mengajak untuk meningkatkan sinergitas program antarsektor, baik yang sifatnya nasional maupun berbasis kearifan lokal.
Pemprov Sulbar, anjut Djamila, sangat mendukung program KKBPK, sebab hal itu merupakan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Sulbar, seperti tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan usia anak dan lainnya.
Namun tambah Djamila, berbagai persoalan tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tanpa adanya perubahan pola pikir, kepedulian, spirit dan etos kerja yang tinggi.
"Melalui kerja cerdas, kerja sama dan kerja ikhlas, saya optimistis percepatan dalam penanggulangan berbagai persoalan yang ada dapat kita wujudkan," kata Djamila.
Ia menyatakan, Pemprov Sulbar juga telah memiliki program unggulan yakni Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa).
"Program KKBPK ini sejalan dengan program Marasa milik Pemprov Sulbar," ucap Djamila.
Pelaksana tugas Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas BKKBN Pusat, Ratna Juita Razak, mengemukakan, khusus program KKBPK di lini lapangan, pemerintah pusat berkomitmen membantu pemda dalam melaksanakan kewenangannya guna mendukung prioritas nasional, seperti melakukan berbagai penyaluran dana.
"Sejak 2008, disalurkan dalam bentuk DAK (dana alokasi khusus) fisik sub bidang KB, selanjutnya sejak 2016 disalurkan dalam bentuk dana bantuan operasional KB (BOKB) dan pada 2019 terdapat DAK Penugasan, yang berguna bagi penurunan kasus stunting di kabupaten," kata Ratna.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Rima Mariana mau ka bantu enyampaikan, rakerda tersebut dilakukan untuk mengevaluasi program KKBPK Sulbar 2018 dan memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi yang disusun, sehingga dapat terlaksana secara terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015-2019.
Rekerda yang mengangkat tema 'Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah, Falam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas' itu diikuti para Kepala Dinas OPD-KB kabupaten se-Sulbar dan mitra kerja terkait, yakni TNI, IBI, PKK, Polri serta kademisi di daerah itu. ***3***