Makassar (ANTARA) - Pemerhati masalah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Muh Akbar Alim di Makassar mengatakan, pemerintah harus memiliki rencana konkret untuk memastikan peranserta LSM dan organisasi komunitas dalam respon penanggulangan HIV/AIDS.
"Siapa pun presiden yang terpilih nanti, harus memiliki rencana dan agenda konkret dalam pelibatan LSM atau komunitas dalam merespon penanggulangan HIV/AIDS, " kata Akbar yang tergabung dalam Aliansi Penganggaran HIV/AIDS di Makassar, Senin.
Hal tersebut dinilai penting, karena program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita besarnya dalam memastikan pemenuhan akses universal terhadap pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat khususnya kepada kelompok berisiko tinggi (populasi kunci).
Upaya ini dilakukan dengan memastikan semua intervensi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan berkualitas, di antaranya; memastikan layanan kesehatan yang terintegrasi, adanya lingkungan kondusif bagi kelompok populasi kunci, berbasiskan hak asasi manusia dan sensitif gender, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
"Pemerintah dan LSM atau komunitas tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama," katanya.
Diakui, program penanggulangan HIV dan AIDS saat ini telah berjalan dengan dukungan pendanaan dalam negeri serta bantuan luar negeri yang masih berkontribusi besar pada upaya pencegahan.
Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan anggaran sejak tahun 2009, dan telah berhasil meningkatkan sebesar 12 persen pada tahun 2014 (World Bank. Health Finance System Assessment. 2016. Jakarta) khususnya pada penyediaan ART, dimana komponen pencegahan serta dukungan pada LSM dan organisasi komunitas masih belum mendapat porsi dalam alokasi anggaran.
Di lain pihak, kondisi perekonomian Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok G20 dan Middle Income Country menyebabkan Indonesia harus mulai bersiap diri untuk mempersiapkan transisi ketika dianggap sudah tidak eligible lagi menerima dana bantuan asing.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Akbar yang juga Direktur Gaya Celebes, pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya rencana konkret dalam memastikan peran serta LSM serta organisasi komunitas dalam respon penanggulangan HIV dan AIDS dapat terus berjalan dan mendapatkan dukungan pendanaan dari dalam negeri.
Tantangan lainnya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk program ini, dimana maraknya dorongan dari beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu telah menyebabkan pemerintah membuat kebijakan yang kontra produktif terhadap program khususnya dalam upaya meningkatkan akses terhadap kelompok populasi kunci yang bebas stigma serta perlakuan diskriminatif.
Beberapa kebijakan tersebut telah dirasakan dampaknya dalam program penanggulangan HIV dan AIDS, di antaranya pembubaran lokalisasi yang diusung oleh pemerintah di tingkat nasional dan berlanjut sampai ke kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Akbar, dampak dari kebijakan yang belum berpihak ini juga mempengaruhi proses penyebaran informasi pada populasi kunci, sehingga kesadaran kelompok ini untuk berperan aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS menjadi terhambat yang berdampak pula pada rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.
"Siapa pun presiden yang terpilih nanti, harus memiliki rencana dan agenda konkret dalam pelibatan LSM atau komunitas dalam merespon penanggulangan HIV/AIDS, " kata Akbar yang tergabung dalam Aliansi Penganggaran HIV/AIDS di Makassar, Senin.
Hal tersebut dinilai penting, karena program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita besarnya dalam memastikan pemenuhan akses universal terhadap pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat khususnya kepada kelompok berisiko tinggi (populasi kunci).
Upaya ini dilakukan dengan memastikan semua intervensi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan berkualitas, di antaranya; memastikan layanan kesehatan yang terintegrasi, adanya lingkungan kondusif bagi kelompok populasi kunci, berbasiskan hak asasi manusia dan sensitif gender, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
"Pemerintah dan LSM atau komunitas tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama," katanya.
Diakui, program penanggulangan HIV dan AIDS saat ini telah berjalan dengan dukungan pendanaan dalam negeri serta bantuan luar negeri yang masih berkontribusi besar pada upaya pencegahan.
Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan anggaran sejak tahun 2009, dan telah berhasil meningkatkan sebesar 12 persen pada tahun 2014 (World Bank. Health Finance System Assessment. 2016. Jakarta) khususnya pada penyediaan ART, dimana komponen pencegahan serta dukungan pada LSM dan organisasi komunitas masih belum mendapat porsi dalam alokasi anggaran.
Di lain pihak, kondisi perekonomian Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok G20 dan Middle Income Country menyebabkan Indonesia harus mulai bersiap diri untuk mempersiapkan transisi ketika dianggap sudah tidak eligible lagi menerima dana bantuan asing.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Akbar yang juga Direktur Gaya Celebes, pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya rencana konkret dalam memastikan peran serta LSM serta organisasi komunitas dalam respon penanggulangan HIV dan AIDS dapat terus berjalan dan mendapatkan dukungan pendanaan dari dalam negeri.
Tantangan lainnya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk program ini, dimana maraknya dorongan dari beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu telah menyebabkan pemerintah membuat kebijakan yang kontra produktif terhadap program khususnya dalam upaya meningkatkan akses terhadap kelompok populasi kunci yang bebas stigma serta perlakuan diskriminatif.
Beberapa kebijakan tersebut telah dirasakan dampaknya dalam program penanggulangan HIV dan AIDS, di antaranya pembubaran lokalisasi yang diusung oleh pemerintah di tingkat nasional dan berlanjut sampai ke kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Akbar, dampak dari kebijakan yang belum berpihak ini juga mempengaruhi proses penyebaran informasi pada populasi kunci, sehingga kesadaran kelompok ini untuk berperan aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS menjadi terhambat yang berdampak pula pada rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.