Makassar (ANTARA) - Ujian Nasional (UN) bukan lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia, kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim.
"Karena itu bagi kawan-kawan guru, tolong jangan lagi membantu siswa, biarkan siswa kita dapat nilai nol sebagai gambaran kemampuannya daripada merusak integritas mereka dengan cara membantunya," kata dia di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan UN saat ini tidak lagi menentukan kelulusan dan tidak pula menentukan sekolah sasaran untuk melanjutkan pendidikan.
Oleh karena itu, katanya, para tenaga pendidik atau guru diminta mengarahkan siswa agar tidak berpikir maupun berniat untuk curang dalam mengerjakan ujian itu.
Membantu siswa saat ujian, kata Ramli, bukan hanya mengelabui pengambil kebijakan tetapi juga menghancurkan integritas anak didik.
Ia menyebut tidak ada gunanya kecerdasan tinggi dan kepintaran luar biasa jika integritasnya hancur.
Ia mengharapkan siswa untuk jujur menampilkan sosok diri yang sesungguhnya dalam ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
"Tiga tahun kawan-kawan guru mencerdaskan mereka, membuat mereka pintar tapi semua itu tak berguna sama sekali jika integritasnya dihancurkan di ujung waktu," kata dia.
Selain itu, kata dia, disiplin pengawas ujian juga menjadi keniscayaan karena integritas mereka ada pada kemampuan bertindak tegas dan tidak membiarkan sesuatu yang terjadi bisa menghancurkan reputasinya.
Oleh karena itu, kata dia, demi menjaga integritas, pemerintah diminta bertindak tegas dan memberi sanksi berat bagi pelanggar UN.
"Bagi siswa, tunda kelulusannnya setahun ke depan dan pengawas tunda kenaikan pangkatnya hingga lima tahun ke depan jika bermain-main dengan integritas saat UN," pintanya.
Kecurangan, ungkap Ramli, bukan hanya berdampak jelek pada diri pribadi tetapi juga untuk daerah dan generasi selanjutnya.
Hal itu disampaikan dia berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional yang tengah berlangsung di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) atau sederajat sejak 22-25 April 2019.
Ujian Nasional tahun ini terbagi atas dua model, yakni Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).
Saat ini, baru tujuh provinsi yang mampu menyelenggarakan 100 persen UNBK SMP, yakni DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.
"Kesuksesan 100 persen UNBK ini perlu diapreseasi tetapi tentu saja mereka yang belum mampu juga sudah berupaya keras melakukannya," katanya.
Kendala geografis menjadi salah satu masalah yang belum mampu dituntaskan tetapi diharapkan upaya mengatasinya bisa meningkat dari tahun ke tahun.