Mamuju (ANTARA) - Kementerian Perdagangan menjamin stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menjelang Ramadhan 2019.
"Memasuki Bulan Puasa ini, hasil pemantauan pasar rakyat di Mamuju menunjukkan harga kebutuhan pokok stabil. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten serta satgas pangan untuk mengawal harga dan pasokan agar ibu-ibu bisa tenang menyambut Bulan Puasa dan Lebaran," ujar Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi di Mamuju, Kamis.
Kepastian itu katanya, diperoleh setelah melakukan pemantauan harga di pasar rakyat dan menghadiri rapat koordinasi selama 24-25 April 2019 di daerah itu, untuk memastikan harga dan pasokan kebutuhan pokok di Mamuju aman sebelum Ramadhan.
Dari hasil pemantauan itu tercatat bahwa harga di Pasar Regional dan Sentral Mamuju untuk beras medium Bulog Rp8.700/kilogram, beras premium Rp10.000-11.800/kilogram, minyak goreng kemasan Rp11.000-Rp13.000/liter, gula pasir Rp12.000/kilogram, cabai merah keriting Rp25.000/kilogram, dan telur ayam ras Rp24.000/kilogram.
Pasokan beras di gudang Bulog Subdivre Mamuju, katanya, mencapai 997 ton dan akan mendapat tambahan sekitar 1.000-1.500 ton,
"Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Lebaran, bahkan sampai 15 bulan ke depan," ujar Sutriono Edi.
Saat mengunjungi tiga ritel modern di Mamuju, ia menyarankan kepada ritel modern untuk memasang spanduk/"standing banner" yang memuat informasi ketersediaan beras, minyak goreng kemasan sederhana, gula, dan daging beku sesuai harga eceran tertinggi.
Saat rapat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2019 di Hotel Maleo Mamuju, pada Kamis siang, Sutriono Edi mengatakan rakor tersebut bagian dari rangkaian kegiatan tindak lanjut arahan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Rakornas HBKN di Bandung, 20 Maret 2019.
Dalam rakornas tersebut, katanya, menteri menjelaskan bahwa salah satu mandat Presiden Republik Indonesia, yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri.
Selain itu, kata dia, telah dijelaskan tentang empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN tahun ini, yakni penguatan regulasi berupa peraturan presiden terkait dengan penempatan dan penyimpanan bahan pokok penting, harga acuan dan HET beras, harga khusus, pendaftaran pelaku usaha distribusi bapok, penataan dan pembinaan gudang, serta pencantuman label kemasan beras.
"Kami yakin dengan adanya koordinasi yang solid didukung penguasaan teknologi dalam bentuk Sistem Informasi Harga Barang Pokok yang baru saja diluncurkan Kementerian Perdagangan, masyarakat dapat melihat harga di pasar rakyat secara transparan, tidak hanya di pasar daerah Sulawes Barat, tetapi juga pasar rakyat daerah lainnya ," katanya.
Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Eselon I Kemendag bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta satgas pangan di seluruh Indonesia.
Langkah itu, kata Sutriono, untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bahan kebutuhan pokok.
"Kita harap kerja sama ini dapat mengantisipasi kenaikan permintaan, apalagi saat ini sudah menjelang Bulan Puasa dan Lebaran. Kita akan memastikan kecukupan pasokan dan harga yang stabil di Sulawesi Barat," katanya.
Langkah ketiga, kata dia, penatalaksanaan melalui rakor dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha, fasilitasi dengan BUMN dan pelaku usaha, serta penugasan Bulog.
Selain itu, katanya, melalui upaya khusus, yaitu penetrasi ke pasar rakyat dan ritel modern. Berdasarkan hasil pemantauan periode 25 April 2019, harga bapok di Mamuju relatif stabil.
Dalam rakor itu, Sutrono Edi menyampaikan bahwa seluruh instansi bekerja sama menjalankan kebijakan mengenai HET beras untuk pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya sesuai Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
"Diperlukan koridor hukum yang jelas sehingga para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika para pelaku usaha kedapatan melakukan penimbunan atau hal-hal yang melanggar regulasi, tentu nanti kami akan bersinergi dengan pemda/instansi setempat untuk melakukan teguran bahkan hingga pencabutan izin usaha," katanya.
Rakor HBKN 2019 di Mamuju dibuka Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Barat Muhammad Idris dengan dihadiri satgas pangan, Bulog, Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perdagangan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, para agen, distributor, dan para pelaku usaha.
"Memasuki Bulan Puasa ini, hasil pemantauan pasar rakyat di Mamuju menunjukkan harga kebutuhan pokok stabil. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten serta satgas pangan untuk mengawal harga dan pasokan agar ibu-ibu bisa tenang menyambut Bulan Puasa dan Lebaran," ujar Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi di Mamuju, Kamis.
Kepastian itu katanya, diperoleh setelah melakukan pemantauan harga di pasar rakyat dan menghadiri rapat koordinasi selama 24-25 April 2019 di daerah itu, untuk memastikan harga dan pasokan kebutuhan pokok di Mamuju aman sebelum Ramadhan.
Dari hasil pemantauan itu tercatat bahwa harga di Pasar Regional dan Sentral Mamuju untuk beras medium Bulog Rp8.700/kilogram, beras premium Rp10.000-11.800/kilogram, minyak goreng kemasan Rp11.000-Rp13.000/liter, gula pasir Rp12.000/kilogram, cabai merah keriting Rp25.000/kilogram, dan telur ayam ras Rp24.000/kilogram.
Pasokan beras di gudang Bulog Subdivre Mamuju, katanya, mencapai 997 ton dan akan mendapat tambahan sekitar 1.000-1.500 ton,
"Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Lebaran, bahkan sampai 15 bulan ke depan," ujar Sutriono Edi.
Saat mengunjungi tiga ritel modern di Mamuju, ia menyarankan kepada ritel modern untuk memasang spanduk/"standing banner" yang memuat informasi ketersediaan beras, minyak goreng kemasan sederhana, gula, dan daging beku sesuai harga eceran tertinggi.
Saat rapat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2019 di Hotel Maleo Mamuju, pada Kamis siang, Sutriono Edi mengatakan rakor tersebut bagian dari rangkaian kegiatan tindak lanjut arahan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Rakornas HBKN di Bandung, 20 Maret 2019.
Dalam rakornas tersebut, katanya, menteri menjelaskan bahwa salah satu mandat Presiden Republik Indonesia, yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri.
Selain itu, kata dia, telah dijelaskan tentang empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN tahun ini, yakni penguatan regulasi berupa peraturan presiden terkait dengan penempatan dan penyimpanan bahan pokok penting, harga acuan dan HET beras, harga khusus, pendaftaran pelaku usaha distribusi bapok, penataan dan pembinaan gudang, serta pencantuman label kemasan beras.
"Kami yakin dengan adanya koordinasi yang solid didukung penguasaan teknologi dalam bentuk Sistem Informasi Harga Barang Pokok yang baru saja diluncurkan Kementerian Perdagangan, masyarakat dapat melihat harga di pasar rakyat secara transparan, tidak hanya di pasar daerah Sulawes Barat, tetapi juga pasar rakyat daerah lainnya ," katanya.
Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Eselon I Kemendag bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta satgas pangan di seluruh Indonesia.
Langkah itu, kata Sutriono, untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bahan kebutuhan pokok.
"Kita harap kerja sama ini dapat mengantisipasi kenaikan permintaan, apalagi saat ini sudah menjelang Bulan Puasa dan Lebaran. Kita akan memastikan kecukupan pasokan dan harga yang stabil di Sulawesi Barat," katanya.
Langkah ketiga, kata dia, penatalaksanaan melalui rakor dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha, fasilitasi dengan BUMN dan pelaku usaha, serta penugasan Bulog.
Selain itu, katanya, melalui upaya khusus, yaitu penetrasi ke pasar rakyat dan ritel modern. Berdasarkan hasil pemantauan periode 25 April 2019, harga bapok di Mamuju relatif stabil.
Dalam rakor itu, Sutrono Edi menyampaikan bahwa seluruh instansi bekerja sama menjalankan kebijakan mengenai HET beras untuk pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya sesuai Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
"Diperlukan koridor hukum yang jelas sehingga para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika para pelaku usaha kedapatan melakukan penimbunan atau hal-hal yang melanggar regulasi, tentu nanti kami akan bersinergi dengan pemda/instansi setempat untuk melakukan teguran bahkan hingga pencabutan izin usaha," katanya.
Rakor HBKN 2019 di Mamuju dibuka Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Barat Muhammad Idris dengan dihadiri satgas pangan, Bulog, Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perdagangan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, para agen, distributor, dan para pelaku usaha.