Makassar (ANTARA) - Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendorong seluruh DPRD di Indonesia agar mengarahkan anggaran untuk pengembangan sekolah demi terwujudnya pemerataan sekolah.
"Sistem zonasi dan PPDB online adalah program revolusi pendidikan yang sejak beberapa tahun lalu kami kampanyekan dan Alhamdulillah sudah mulai dijalankan," kata Ketua Umum IGI Pusat Muhammad Ramli Rahim di Makassar, Rabu (26/6).
Ia mengungkapkan sejak lama sistem pendidikan di Indonesia tidak terlalu adil karena yang mendapat porsi dan perhatian hanya sekolah-sekolah tertentu saja.
Bukan cuma itu, pemerintah melalui dinas pendidikan juga mendukung adanya sekolah unggulan dan bukan unggulan sehingga ada kecenderungan para orang tua berusaha memasukkan anak-anaknya ke sekolah unggulan tersebut.
"Sudah saatnya revolusi pendidikan, tidak ada lagi sekolah unggulan dan non unggulan. Sekarang kita dorong dulu pemerintah dan DPRD agar membangun pemerataan sekolah," katanya.
Ramli menyatakan sekolah-sekolah lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan, pusat kota lebih terbelakang dibandingkan sekolah yang berada di pinggiran kota.
Karenanya dia mendorong pemerintah dan DPRD agar merevolusi sistem pendidikan dan meminta masyarakat untuk mendukung program tersebut. Salah satunya adalah sistem zonasi pendidikan.
Menurut dia konsepsi dasar dari sistem zonasi adalah membangun pemerataan kualitas pendidikan. Pelatihan demi pelatihan untuk para guru harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar kualitas para guru juga merata.
"Jadi sistemnya harus sama-sama dan berkesinambungan. Setiap guru harus dilatih terus menerus dan nantinya dengan sendirinya akan terbangun kompetisi secara alamiah," ucapnya.
"Sistem zonasi dan PPDB online adalah program revolusi pendidikan yang sejak beberapa tahun lalu kami kampanyekan dan Alhamdulillah sudah mulai dijalankan," kata Ketua Umum IGI Pusat Muhammad Ramli Rahim di Makassar, Rabu (26/6).
Ia mengungkapkan sejak lama sistem pendidikan di Indonesia tidak terlalu adil karena yang mendapat porsi dan perhatian hanya sekolah-sekolah tertentu saja.
Bukan cuma itu, pemerintah melalui dinas pendidikan juga mendukung adanya sekolah unggulan dan bukan unggulan sehingga ada kecenderungan para orang tua berusaha memasukkan anak-anaknya ke sekolah unggulan tersebut.
"Sudah saatnya revolusi pendidikan, tidak ada lagi sekolah unggulan dan non unggulan. Sekarang kita dorong dulu pemerintah dan DPRD agar membangun pemerataan sekolah," katanya.
Ramli menyatakan sekolah-sekolah lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan, pusat kota lebih terbelakang dibandingkan sekolah yang berada di pinggiran kota.
Karenanya dia mendorong pemerintah dan DPRD agar merevolusi sistem pendidikan dan meminta masyarakat untuk mendukung program tersebut. Salah satunya adalah sistem zonasi pendidikan.
Menurut dia konsepsi dasar dari sistem zonasi adalah membangun pemerataan kualitas pendidikan. Pelatihan demi pelatihan untuk para guru harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar kualitas para guru juga merata.
"Jadi sistemnya harus sama-sama dan berkesinambungan. Setiap guru harus dilatih terus menerus dan nantinya dengan sendirinya akan terbangun kompetisi secara alamiah," ucapnya.