Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau agar rencana penerapan cukai kantong belanja plastik hanya menjadi masa transisi bagi sektor industri untuk nantinya bisa memproduksi plastik ramah lingkungan.
"Penerapan cukai plastik hanyalah masa transisi, dan nantinya produsen plastik harus mampu (wajib) membuat produk plastik yang benar-benar bisa diurai secara cepat oleh lingkungan, apa pun produk plastiknya," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Tulus juga menambahkan bahwa setelah sektor industri berhasil memproduksi plastik ramah lingkungan secara massal, maka kebijakan cukai plastik harus dihentikan oleh pemerintah.
"Pendapatan cukai hanyalah efek samping, sebagai bentuk 'pajak dosa' (disinsentif) pada produsen dan bahkan konsumen," katanya.
Ketua YLKI itu juga mendesak kalangan pelaku usaha atau produsen untuk bertanggung jawab pada sampah plastik dari produk yang dijualnya untuk ditarik dan dikelola kembali dan meminimalkan pencemaran yang dihasilkan, sebagaimana prinsip yang dimandatkan oleh UU tentang Lingkungan Hidup dan UU tentang Persampahan.
"Pemerintah juga harus memfasilitasi pengolahan sampah plastik untuk didaur ulang menjadi produk lain yang lebih bermanfaat," ujar Tulus.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun di Indonesia.
Mengingat besarnya konsumsi sampah plastik tersebut, Sri Mulyani menyarankan agar pemerintah perlu mengkaji dampak lingkungan penggunaan plastik terutama terhadap negara.
Menkeu mengusulkan Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar terkait besaran tarif cukai kantong plastik yang akan diterapkan pemerintah melalui rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Dia menjelaskan bahwa target cukai terhadap kantong plastik juga telah ditetapkan pada undang-undang APBN 2017. Kantong plastik yang dikenakan cukai yaitu tidak mudah terurai atau tidak ramah lingkungan.
Selain itu penerapan cukai terhadap kantong plastik juga didukung surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penerapan kantong plastik berbayar serta peraturan Presiden khusus menangani sampah laut.
"Penerapan cukai plastik hanyalah masa transisi, dan nantinya produsen plastik harus mampu (wajib) membuat produk plastik yang benar-benar bisa diurai secara cepat oleh lingkungan, apa pun produk plastiknya," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Tulus juga menambahkan bahwa setelah sektor industri berhasil memproduksi plastik ramah lingkungan secara massal, maka kebijakan cukai plastik harus dihentikan oleh pemerintah.
"Pendapatan cukai hanyalah efek samping, sebagai bentuk 'pajak dosa' (disinsentif) pada produsen dan bahkan konsumen," katanya.
Ketua YLKI itu juga mendesak kalangan pelaku usaha atau produsen untuk bertanggung jawab pada sampah plastik dari produk yang dijualnya untuk ditarik dan dikelola kembali dan meminimalkan pencemaran yang dihasilkan, sebagaimana prinsip yang dimandatkan oleh UU tentang Lingkungan Hidup dan UU tentang Persampahan.
"Pemerintah juga harus memfasilitasi pengolahan sampah plastik untuk didaur ulang menjadi produk lain yang lebih bermanfaat," ujar Tulus.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun di Indonesia.
Mengingat besarnya konsumsi sampah plastik tersebut, Sri Mulyani menyarankan agar pemerintah perlu mengkaji dampak lingkungan penggunaan plastik terutama terhadap negara.
Menkeu mengusulkan Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar terkait besaran tarif cukai kantong plastik yang akan diterapkan pemerintah melalui rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Dia menjelaskan bahwa target cukai terhadap kantong plastik juga telah ditetapkan pada undang-undang APBN 2017. Kantong plastik yang dikenakan cukai yaitu tidak mudah terurai atau tidak ramah lingkungan.
Selain itu penerapan cukai terhadap kantong plastik juga didukung surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penerapan kantong plastik berbayar serta peraturan Presiden khusus menangani sampah laut.