Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat meresmikan peta jalan (roadmap) perencanaan terpadu penanganan kawasan kumuh berbasis masyarakat, sebagai upaya menciptakan kawasan bebas dari pemukiman kumuh.
Peluncuran sekaligus penandatanganan nota kerjasama dukungan teknis penyelenggaraan pembangunan daerah bersama Universitas Sulawesi Barat dan LPMP Sulbar itu, dilaksanakan di kantor Bappeda Majene, Selasa.
Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, penanganan kawasan kumuh untuk tahun anggaran 2019 ini, telah diarahkan dalam pembangunan infrastruktur permukiman.
"Arah kebijakan lainnya dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kawasan kumuh baru. Untuk itu dibutuhkan strategi kebijakan, yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai suatu inovasi yang terukur dan terintegrasi dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Majene," kata Fahmi Massiara.
Strategi inovatif lanjut Bupati, merupakan rumusan arah kebijakan serta program kegiatan yang telah disusun secara sistematis mencakup pemenuhan kebutuhan dasar penanganan kawasan kumuh.
"Untuk itulah dilakukan kolaborasi semua OPD dan organisasi lintas sektoral yang terangkum dalam sebuah Roadmap perencanaan terpadu penanganan kawasan kumuh berbasis masyarakat di Kabupaten Majene. Insya Allah kita luncurkan pada hari ini," kata Fahmi Massiara.
Bupati berharap, dalam perjanjian kesepakatan bersama Universitas Sulawesi Barat, Bappeda dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penjamin Mutu (LPMP) Sulbar, turut memberikan sumbangsih kepada pemerintah daerah.
"Diantaranya, pengabdian masyarakat yang relevan sesuai kebutuhan program pembangunan wilayah yang berorientasi kepada teknologi kerakyatan dengan kewirausahaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah pembangunan daerah, kajian penelitian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah serta kegiatan terkait dalam bidang kemasyarakatan," kata Fahmi Massiara.
Perjanjian kerjasama tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan kegiatan dan kebijakan dengan berdasar kepada hasil studi dan analisis yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ada beberapa segmen kota yang dianggap kumuh, diantaranya Ondongan, Tanangan dan Rangas termasuk daerah Pa’leo yang akan disentuh.
"Hal inilah yang diharapkan kepada Unsulbar agar bisa menjadi pendampingan dalam penanganan kawasan kumuh," katanya.
Sementara, Rektor Unsulbar Dr Akhsan Djalaluddin menyambut baik kerjasama tersebut, khususnya penanganan sampah dan kekumuhan.
"Bahkan tanpa diminta pun kami siap terjun langsung ke lapangan. Kami telah melakukan Green Expedision (Ekspedisi Hijau) dalam rangka penanganan pohon melalui reboisasi, karena saat ini sungai yang mengaliri Kota Majene sudah sangat kecil airnya," ujar Aksan.
Ia mengusulkan agar mahasiswa Unsulbar membuat UKM sampah dengan bekerjasama dengan Pemda.
"Dari ribuan mahasiswa yang ada di Unsulbar, mereka juga menjadi produsen sampah dan sampah plastik tersebut dapat diolah lagi," tutur Aksan.*
Peluncuran sekaligus penandatanganan nota kerjasama dukungan teknis penyelenggaraan pembangunan daerah bersama Universitas Sulawesi Barat dan LPMP Sulbar itu, dilaksanakan di kantor Bappeda Majene, Selasa.
Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, penanganan kawasan kumuh untuk tahun anggaran 2019 ini, telah diarahkan dalam pembangunan infrastruktur permukiman.
"Arah kebijakan lainnya dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kawasan kumuh baru. Untuk itu dibutuhkan strategi kebijakan, yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai suatu inovasi yang terukur dan terintegrasi dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Majene," kata Fahmi Massiara.
Strategi inovatif lanjut Bupati, merupakan rumusan arah kebijakan serta program kegiatan yang telah disusun secara sistematis mencakup pemenuhan kebutuhan dasar penanganan kawasan kumuh.
"Untuk itulah dilakukan kolaborasi semua OPD dan organisasi lintas sektoral yang terangkum dalam sebuah Roadmap perencanaan terpadu penanganan kawasan kumuh berbasis masyarakat di Kabupaten Majene. Insya Allah kita luncurkan pada hari ini," kata Fahmi Massiara.
Bupati berharap, dalam perjanjian kesepakatan bersama Universitas Sulawesi Barat, Bappeda dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penjamin Mutu (LPMP) Sulbar, turut memberikan sumbangsih kepada pemerintah daerah.
"Diantaranya, pengabdian masyarakat yang relevan sesuai kebutuhan program pembangunan wilayah yang berorientasi kepada teknologi kerakyatan dengan kewirausahaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah pembangunan daerah, kajian penelitian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah serta kegiatan terkait dalam bidang kemasyarakatan," kata Fahmi Massiara.
Perjanjian kerjasama tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan kegiatan dan kebijakan dengan berdasar kepada hasil studi dan analisis yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ada beberapa segmen kota yang dianggap kumuh, diantaranya Ondongan, Tanangan dan Rangas termasuk daerah Pa’leo yang akan disentuh.
"Hal inilah yang diharapkan kepada Unsulbar agar bisa menjadi pendampingan dalam penanganan kawasan kumuh," katanya.
Sementara, Rektor Unsulbar Dr Akhsan Djalaluddin menyambut baik kerjasama tersebut, khususnya penanganan sampah dan kekumuhan.
"Bahkan tanpa diminta pun kami siap terjun langsung ke lapangan. Kami telah melakukan Green Expedision (Ekspedisi Hijau) dalam rangka penanganan pohon melalui reboisasi, karena saat ini sungai yang mengaliri Kota Majene sudah sangat kecil airnya," ujar Aksan.
Ia mengusulkan agar mahasiswa Unsulbar membuat UKM sampah dengan bekerjasama dengan Pemda.
"Dari ribuan mahasiswa yang ada di Unsulbar, mereka juga menjadi produsen sampah dan sampah plastik tersebut dapat diolah lagi," tutur Aksan.*