Makassar (ANTARA) - Pakar Pertanian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Laode Asrul mengatakan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam meningkatkan produksi sawit nasional diantaranya memperkuat kelembagaan dan peremajaan tanaman sawit (replanting).
Prof Laode Asrul di Makassar, Selasa, sekaligus mengingat agar pihak terkait khususnya pihak pemerintah untuk tidak hanya fokus dalam persoalan teknis.
"Disini peran pemerintah begitu penting dalam mendukung pengembangan sawit nasional seperti masalah legalitas, kelembagaan, peremajaan dan sebagainya," kata Laode Asrul.
Khusus untuk peremajaan pohon kelapa sawit, menurut dia, dibutuhkan intervensi pemerintah untuk memastikan dapat dipakai secara berkesinambungan.
Menurut dia, sejauh ini tidak sedikit perusahaan perusahaan besar yang masih mengandalkan tanaman berusia tua yang tentunya tidak lagi begitu produktif.
"Jadi saya kita memang butuh peremajaan. Menyangkut kebijakan moratorium dan kelembagaan juga segera dilakukan karena kebanyakan masih mengurus teknis," ujarnya.
"Tentu pemerintah perlu melakukan diskusi dengan para mitra untuk kemajuan industri minyak sawit nasional ke depan," lanjut dia.
Kalangan petani sawit di berbagai daerah perlu untuk memperdalam hasil riset dan kajian yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit karena hal tersebut juga dinilai bakal meningkatkan tingkat kesejahteraan para petani dan anggota keluarga mereka.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar menyampaikan kepada petani sawit agar memilih bibit sawit yang berkualitas serta membuka diri untuk belajar hasil penelitian tentang kelapa sawit.
Menurut Anarulita, hal tersebut tentunya ke depannya juga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kelapa sawit yang berujung pada peningkatan perekonomian petani sawit itu sendiri.
"Jadi jangan jangan asal tanam begitu saja jika kita benar-benar mengerti teknologi sawit itu sendiri seperti apa. Kita memang harus banyak mempelajari riset tentang kelapa sawit. Belajar, belajar dan belajar supaya kita mengerti yang kita tanam ini kualitasnya bagus atau tidak," katanya.
Politisi Partai Nasdem itu juga mengemukakan bahwa program peremajaan perkebunan kelapa sawit dari pemerintah menurut adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kelapa sawit.
Dari program tersebut, lanjutnya, petani sawit yang tergabung ke dalam Koperasi Unit Desa (KUD) yang sudah terverifikasi, berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta per hektar.
Pemerintah harus gencar sosialisasi dan memberikan arahan kepada petani sehingga program replanting dan program lainnya dapat diterima dengan baik oleh petani," ucap Anarulita.
Prof Laode Asrul di Makassar, Selasa, sekaligus mengingat agar pihak terkait khususnya pihak pemerintah untuk tidak hanya fokus dalam persoalan teknis.
"Disini peran pemerintah begitu penting dalam mendukung pengembangan sawit nasional seperti masalah legalitas, kelembagaan, peremajaan dan sebagainya," kata Laode Asrul.
Khusus untuk peremajaan pohon kelapa sawit, menurut dia, dibutuhkan intervensi pemerintah untuk memastikan dapat dipakai secara berkesinambungan.
Menurut dia, sejauh ini tidak sedikit perusahaan perusahaan besar yang masih mengandalkan tanaman berusia tua yang tentunya tidak lagi begitu produktif.
"Jadi saya kita memang butuh peremajaan. Menyangkut kebijakan moratorium dan kelembagaan juga segera dilakukan karena kebanyakan masih mengurus teknis," ujarnya.
"Tentu pemerintah perlu melakukan diskusi dengan para mitra untuk kemajuan industri minyak sawit nasional ke depan," lanjut dia.
Kalangan petani sawit di berbagai daerah perlu untuk memperdalam hasil riset dan kajian yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit karena hal tersebut juga dinilai bakal meningkatkan tingkat kesejahteraan para petani dan anggota keluarga mereka.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar menyampaikan kepada petani sawit agar memilih bibit sawit yang berkualitas serta membuka diri untuk belajar hasil penelitian tentang kelapa sawit.
Menurut Anarulita, hal tersebut tentunya ke depannya juga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kelapa sawit yang berujung pada peningkatan perekonomian petani sawit itu sendiri.
"Jadi jangan jangan asal tanam begitu saja jika kita benar-benar mengerti teknologi sawit itu sendiri seperti apa. Kita memang harus banyak mempelajari riset tentang kelapa sawit. Belajar, belajar dan belajar supaya kita mengerti yang kita tanam ini kualitasnya bagus atau tidak," katanya.
Politisi Partai Nasdem itu juga mengemukakan bahwa program peremajaan perkebunan kelapa sawit dari pemerintah menurut adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kelapa sawit.
Dari program tersebut, lanjutnya, petani sawit yang tergabung ke dalam Koperasi Unit Desa (KUD) yang sudah terverifikasi, berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta per hektar.
Pemerintah harus gencar sosialisasi dan memberikan arahan kepada petani sehingga program replanting dan program lainnya dapat diterima dengan baik oleh petani," ucap Anarulita.