Makbon, Sorong (ANTARA) - Konsulat Jenderal (Konjen) Australia Richard Mathews mengunjungi wilayah dampingan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK) di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang menerapkan aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK).
"Kami sangat mengapresiasi para kader dan pendamping yang sudah membatu pengaplikasian SAIK berbasis data ini di Distrik Makbon," kata Mathews disela kunjungannya di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa.
Pada kesempatan tersebut, Konjen Australia melihat langsung pengoperasian SAIK dan berbincang-bincang langsung dengan penggagas, operator dan pemerintah setempat dalam mendukung administrasi pemerintahan di kecamatan atau distrik.
Sistem aplikasi ini sudah terintegrasi dengan data demografi penduduk, kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan warga setempat. Aplikasi yang dikembangkan oleh KOMPAK landasan ini terbuka untuk umum untuk melihat datanya.
Dampak langsung yang dirasakan warga dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi kependudukan misalnya akta kelahiran, Nomor Induk Kesiswaan (NIK) dan sebagainya sudah menggunakan data SAIK sebagai acuan.
Baca juga: Potret peradaban Islam Australia warnai MIWF 2019
Hal itu dibenarkan Kepala Distrik Makbon, Pither Sampe pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, sejak pendataan penduduk yang melibatkan para kader binaan KOMPAK Landasan dengan menggunakan aplikasi yang melalui off line dan online ini pada 2017, sangat terbantu dalam membuat kebijakan terutama dalam penggunaan dana desa ataupun dana otonomi khusus.
"Program di lapangan akan lebih tepat sasaran karena menggunakan data yang dapat dijamin keakuratannya, apalagi pihak kader terus melakukan pembaharuan data sesuai kondisi di lapangan," katanya.
Dia mengatakan, sebelum ada SAIK pihak pemerintah di level bawah biasanya kesulitan dalam memberikan data kependudukan terkait jumlah penduduk, kategori umur, kondisi sosial dan ekonomi penduduk di lapangan, karena tidak adanya data yang tersedia.
"Kalau pun ada data, itu sudah lama tidak diperbaharui, jadi untuk membuat kebijakan yang tepat dan efisien sangat sulit," ujarnya.
Sementara itu, Fasilitator yang melatih para kader Raimon Su mengatakan, awalnya cukup sulit memberikan pelajaran dan pemahaman penggunaan laptop dan menginput data masuk dalam aplikasi SAIK. Namun seiring dengan waktu akhirnya kader-kader yang sudah dilatih itu sudah dapat melakukan presentasi hasil pendataan kepada kepala kampung, aparat distrik hingga ke level pemerintahan di atasnya.
"Apalagi data yang disajikan melalui SAIK itu terjamin keakuratannya dengan sejumlah indikator di lapangan yang diterapkan," katanya.
Baca juga: Konjen Australia selenggarakan FSAI serentak
"Kami sangat mengapresiasi para kader dan pendamping yang sudah membatu pengaplikasian SAIK berbasis data ini di Distrik Makbon," kata Mathews disela kunjungannya di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa.
Pada kesempatan tersebut, Konjen Australia melihat langsung pengoperasian SAIK dan berbincang-bincang langsung dengan penggagas, operator dan pemerintah setempat dalam mendukung administrasi pemerintahan di kecamatan atau distrik.
Sistem aplikasi ini sudah terintegrasi dengan data demografi penduduk, kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan warga setempat. Aplikasi yang dikembangkan oleh KOMPAK landasan ini terbuka untuk umum untuk melihat datanya.
Dampak langsung yang dirasakan warga dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi kependudukan misalnya akta kelahiran, Nomor Induk Kesiswaan (NIK) dan sebagainya sudah menggunakan data SAIK sebagai acuan.
Baca juga: Potret peradaban Islam Australia warnai MIWF 2019
Hal itu dibenarkan Kepala Distrik Makbon, Pither Sampe pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, sejak pendataan penduduk yang melibatkan para kader binaan KOMPAK Landasan dengan menggunakan aplikasi yang melalui off line dan online ini pada 2017, sangat terbantu dalam membuat kebijakan terutama dalam penggunaan dana desa ataupun dana otonomi khusus.
"Program di lapangan akan lebih tepat sasaran karena menggunakan data yang dapat dijamin keakuratannya, apalagi pihak kader terus melakukan pembaharuan data sesuai kondisi di lapangan," katanya.
Dia mengatakan, sebelum ada SAIK pihak pemerintah di level bawah biasanya kesulitan dalam memberikan data kependudukan terkait jumlah penduduk, kategori umur, kondisi sosial dan ekonomi penduduk di lapangan, karena tidak adanya data yang tersedia.
"Kalau pun ada data, itu sudah lama tidak diperbaharui, jadi untuk membuat kebijakan yang tepat dan efisien sangat sulit," ujarnya.
Sementara itu, Fasilitator yang melatih para kader Raimon Su mengatakan, awalnya cukup sulit memberikan pelajaran dan pemahaman penggunaan laptop dan menginput data masuk dalam aplikasi SAIK. Namun seiring dengan waktu akhirnya kader-kader yang sudah dilatih itu sudah dapat melakukan presentasi hasil pendataan kepada kepala kampung, aparat distrik hingga ke level pemerintahan di atasnya.
"Apalagi data yang disajikan melalui SAIK itu terjamin keakuratannya dengan sejumlah indikator di lapangan yang diterapkan," katanya.
Baca juga: Konjen Australia selenggarakan FSAI serentak