Makassar (ANTARA) - Produksi kakao di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menurun dari 196.700 ribu ton tahun 2011 menjadi 124.770 ribu ton pada 2018. Tahun 2019 produksi kakao diperkirakan terus menurun hingga mencapai 110.000 ribu ton. (Lihat gambar grafik).
Tentu turunnya produksi kakao pada dekade ini melahirkan pertanyaan bagi kita semua apakah program akselerasi peningkatan produksi kakao berjalan mulus dan mencapai sasarannya. Ataukah program tersebut perlu program pendamping atau penunjang lainnya.
Pencapaian program akselerasi peningkatan produksi dan mutu yang akan datang mampu meningkatkan produktivitas dan luas areal tanaman kakao. Namun, di antara kedua parameter tersebut, peningkatan produktivitas merupakan parameter kunci.
Dengan luas areal yang sama sampai dengan sekarang ini yaitu sekitar 210.620 hektar (ha), apabila hasil biji kering mencapai satu ton per hektar, maka produksi biji kering 210.620 ton, atau 85.850 ton biji kering lebih tinggi dari tingkat produksi sekarang.
Apabila produktivitas hanya mencapai 610 kilogram per hektar, maka hasil biji 85.862 ton, dengan luasan 310.620 hektar yang sama akan mencapai 128.100 ton, atau 82.520 ribu ton lebih rendah dari potensi produksi dengan asumsi produktivitas satu ton per hektar.
Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas memang menjadi tantangan utama. Apakah realistis untuk merencanakan peningkatan produktivitas biji kakao menjadi 1,0 ton per hektar. Para pakar di bidang kakao akan mampu menjawab pertanyaan ini dengan baik. Memang meningkatkan produktivitas dari 610 kilogram per hektar menjadi 1.000 kilogram per hektar merupakan peningkatan yang tinggi, yaitu peningkatan sebesar 39,0 persen.
Tetapi apabila dipandang dari sudut potensi riil kakao menghasilkan gula biji kering dapat mencapai 1.500 kilogram per hektar atau lebih, maka peningkatan dari 610 kilogram per hektar menjadi 1.000 kilogram per hektar biji kakao bukanlah hal yang berada di luar jangkauan.
Faktor apa yang terpenting dalam upaya meningkatkan produktivitas ini? Secara sederhana, hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan produktivitas adalah faktor manajemen dan teknologi. Dalam hal ini kita mengenal istilah “best management practices (BMP)”.
Negara Pantai Gading dan negara-negara penghasil biji kakao lain dituntut untuk menerapkan hal ini. Apakah Indonesia memiliki standar “best management practices” dalam pengembangan perkakaoannya? Apabila ada, apakah standar ini sudah diterapkan? Kalau sudah, mengapa produksi kakao masih rendah? Kalau belum, mengapa belum dibuat dan diterapkan? Apakah memang karena tingginya tingkat serangan tanaman tua, serangan penggerek buah kakao dan penyakit busuk buah, harus menjadi alasan utama, padahal BMP belum diterapkan?
Pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang senada tentu perlu mendapatkan penjelasan dari para pengambil kebijaksanaan dan para pengelola kebijakan perkakaoan di Sulawesi Selatan. Berbagai sudut pandang dapat dijadikan titik tolak analisis, tetapi satu sudut pandang, yaitu apakah standar “best management practices” sudah dibuat dan sudah ditetapkan, merupakan satu sudut pandang yang memerlukan jawaban.
Program akselerasi peningkatan produksi dan mutu kakao Sulawesi Selatan tetap dan terarah tampaknya perlu dimulai dengan melihat hal tersebut.
*Prof. Laode Asrul adalah Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar
Tentu turunnya produksi kakao pada dekade ini melahirkan pertanyaan bagi kita semua apakah program akselerasi peningkatan produksi kakao berjalan mulus dan mencapai sasarannya. Ataukah program tersebut perlu program pendamping atau penunjang lainnya.
Pencapaian program akselerasi peningkatan produksi dan mutu yang akan datang mampu meningkatkan produktivitas dan luas areal tanaman kakao. Namun, di antara kedua parameter tersebut, peningkatan produktivitas merupakan parameter kunci.
Dengan luas areal yang sama sampai dengan sekarang ini yaitu sekitar 210.620 hektar (ha), apabila hasil biji kering mencapai satu ton per hektar, maka produksi biji kering 210.620 ton, atau 85.850 ton biji kering lebih tinggi dari tingkat produksi sekarang.
Apabila produktivitas hanya mencapai 610 kilogram per hektar, maka hasil biji 85.862 ton, dengan luasan 310.620 hektar yang sama akan mencapai 128.100 ton, atau 82.520 ribu ton lebih rendah dari potensi produksi dengan asumsi produktivitas satu ton per hektar.
Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas memang menjadi tantangan utama. Apakah realistis untuk merencanakan peningkatan produktivitas biji kakao menjadi 1,0 ton per hektar. Para pakar di bidang kakao akan mampu menjawab pertanyaan ini dengan baik. Memang meningkatkan produktivitas dari 610 kilogram per hektar menjadi 1.000 kilogram per hektar merupakan peningkatan yang tinggi, yaitu peningkatan sebesar 39,0 persen.
Tetapi apabila dipandang dari sudut potensi riil kakao menghasilkan gula biji kering dapat mencapai 1.500 kilogram per hektar atau lebih, maka peningkatan dari 610 kilogram per hektar menjadi 1.000 kilogram per hektar biji kakao bukanlah hal yang berada di luar jangkauan.
Faktor apa yang terpenting dalam upaya meningkatkan produktivitas ini? Secara sederhana, hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan produktivitas adalah faktor manajemen dan teknologi. Dalam hal ini kita mengenal istilah “best management practices (BMP)”.
Negara Pantai Gading dan negara-negara penghasil biji kakao lain dituntut untuk menerapkan hal ini. Apakah Indonesia memiliki standar “best management practices” dalam pengembangan perkakaoannya? Apabila ada, apakah standar ini sudah diterapkan? Kalau sudah, mengapa produksi kakao masih rendah? Kalau belum, mengapa belum dibuat dan diterapkan? Apakah memang karena tingginya tingkat serangan tanaman tua, serangan penggerek buah kakao dan penyakit busuk buah, harus menjadi alasan utama, padahal BMP belum diterapkan?
Pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang senada tentu perlu mendapatkan penjelasan dari para pengambil kebijaksanaan dan para pengelola kebijakan perkakaoan di Sulawesi Selatan. Berbagai sudut pandang dapat dijadikan titik tolak analisis, tetapi satu sudut pandang, yaitu apakah standar “best management practices” sudah dibuat dan sudah ditetapkan, merupakan satu sudut pandang yang memerlukan jawaban.
Program akselerasi peningkatan produksi dan mutu kakao Sulawesi Selatan tetap dan terarah tampaknya perlu dimulai dengan melihat hal tersebut.
*Prof. Laode Asrul adalah Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar