Mamuju (ANTARA News) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengakui masih kekurangan tenaga teknis mediator ketenagakerjaan yang ada di wilayah itu.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Sulbar, Armon, usai mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi dan penyusunan program tahun 2011 di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, kurangnya mediator di bidang ketenagakerjaan ini berimplikasi terhadap buruknya masalah tenaga kerja karena kurangnya sosialisasi di masyarakat dan perusahaan pemberi kerja.
"Tanpa ada tenaga teknis mediator ketenagakerjaan, maka niscaya persoalan tenaga kerja di Sulbar akan tetap semrawut," ungkapnya.
Disnakertrans Sulbar pada tahun anggaran 2011, katanya, akan mengusulkan ke pusat agar memberi kesempatan terhadap calon tenaga tekhnis ketenagakerjaan untuk mengikuti Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di Jakarta.
"Kami berharap, pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar memberikan kesempatan kepada calon tenaga teknis untuk mengikuti Pusdiklat untuk memenuhi kurangnya tenaga teknis sebagai mediator tenaga kerja yang ada di Sulbar," pintanya.
Ia mengatakan, kabupaten Mamasa, Majene, Mamuju Utara dan Majene belum memiliki tenaga teknis mediator ketenagakerjaan yang profesional di bidangnya, sehingga dipandang perlu untuk segera mendorong calon mediator tersebut diikutkan dalam Pusdiklat ketenagakerjaan.
Kerja sama antara Disnakertrans dan Pusdiklat, kata dia, akan dimasukkan dalam penyusunan program tahun depan, sehingga daerah ini kelak juga memiliki tenaga teknis mediator ketenagakerjaan.
"Tahun depan kami akan mencoba mengusulkan minimal dua orang yang akan kita kirim untuk mengikuti Pusdiklat di Jakarta," kata dia. (T.KR-ACO/Z002)
Hal ini dikatakan Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Sulbar, Armon, usai mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi dan penyusunan program tahun 2011 di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, kurangnya mediator di bidang ketenagakerjaan ini berimplikasi terhadap buruknya masalah tenaga kerja karena kurangnya sosialisasi di masyarakat dan perusahaan pemberi kerja.
"Tanpa ada tenaga teknis mediator ketenagakerjaan, maka niscaya persoalan tenaga kerja di Sulbar akan tetap semrawut," ungkapnya.
Disnakertrans Sulbar pada tahun anggaran 2011, katanya, akan mengusulkan ke pusat agar memberi kesempatan terhadap calon tenaga tekhnis ketenagakerjaan untuk mengikuti Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di Jakarta.
"Kami berharap, pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar memberikan kesempatan kepada calon tenaga teknis untuk mengikuti Pusdiklat untuk memenuhi kurangnya tenaga teknis sebagai mediator tenaga kerja yang ada di Sulbar," pintanya.
Ia mengatakan, kabupaten Mamasa, Majene, Mamuju Utara dan Majene belum memiliki tenaga teknis mediator ketenagakerjaan yang profesional di bidangnya, sehingga dipandang perlu untuk segera mendorong calon mediator tersebut diikutkan dalam Pusdiklat ketenagakerjaan.
Kerja sama antara Disnakertrans dan Pusdiklat, kata dia, akan dimasukkan dalam penyusunan program tahun depan, sehingga daerah ini kelak juga memiliki tenaga teknis mediator ketenagakerjaan.
"Tahun depan kami akan mencoba mengusulkan minimal dua orang yang akan kita kirim untuk mengikuti Pusdiklat di Jakarta," kata dia. (T.KR-ACO/Z002)