Makassar (ANTARA) - Komisi B Bidang Perekonomian, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemrov Sulsel, Hiswana Migas dan PT Pertamina guna menyikapi serta membahas terkait penyebab kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram dalam beberapa pekan terakhir di Sulsel.
"Berdasarkan laporan dan temuan banyak penggunaan gas Elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran," kata Ketua DPD VII Hiswana Migas Sulawesi Hasbidin HS dalam Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (12/8).
Dari laporan tersebut sejumlah petani kini menggunakan gas 3 kilogram dulunya 12 kilogram untuk memompa air di irigasinya, dengan beralasan lebih ringan dibawa. Tidak hanya itu, malah digunakan nelayan secara berlebihan sebagai bahan bakar mesin kapal mereka.
"Pengusaha Loudry (cuci pakaian) juga masih menggunakan tabung gas 3 kilogram untuk mengeringkan pakaian. Belum lagi beberapa restoran masih menggunakannya padahal itu disubsidi. Sedangkan ada juga nelayan di Bone biasanya membawa beberapa tabung melaut sebagai bahan bakar kapalnya" kata dia.
Menurut dia, penyalahgunaan elpiji juga diduga dilakukan oknum pengusaha restoran dan rumah makan yang memborong gas tersebut, sehingga berpengaruh kepada masyarakat sampai pada ketersediaan pasokan semakin berkurang, padahal itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.
Sementara Pejabat sementara (Pjs) Manager Komunikasi dan CSR MOR VII Pertamina Sulawesi, Ahad Rahedi mengungkapkan, untuk kewenangan Pertamina bagi LPG 3 kilogram hanya pada level pangkalan dan agen, selanjutnya mereka yang mendistribusikan langsung kepada masyarakat
Sedangkan peran pengecer sebagai penyambung jalur distribusi dari agen maupun pangkalan ke masyarakat, sehingga diduga dari situlah ada orang yang sengaja bermain. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat bila menemukan hal seperti itu segera dilaporkan.
"Kami telah meredam adanya persoalan ini dengan menyiapkan penambahan fakultatif 9,9 persen sebagai bentuk antisipasi kami untuk permintaan konsumen," papar Ahad
Pertamina bahkan telah melakukan Operasi Pasar bulan ini dari 4, 8, dan 9 Agustus pada sejumlah daerah di Sulsel menjelang Idul Adha, pihaknya pun sudah melakukan operasi pasar secara penuh dengan menginstruksikan kepada seluruh agen dan pangkalan.
“Kami saat ini menargetkan penambahan pangkalan baru bekerja sama dengan BUMDes di tingkat pedesaan agar distribusi LPG tepat sasaran," katanya.
Anggota komisi B DPRD Sulsel, Yusran Paris menyikapi persoalan itu meminta Disperindag dan Hiswana Migas segera menindak tegas pelaku usaha yang masih menggunakan LPG 3 kilogram untuk kepentingan usahanya, tetapi malah merugikan orang banyak.
“Kami berharap segara ada langkah tegas dan tepat mengatasi persoalan ini, sebab sudah ada temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti bersama. Dari kelangkaan itu sangat berdampak besar ke masyarakat," ucap Yusran politisi dari PAN itu menegaskan.
"Berdasarkan laporan dan temuan banyak penggunaan gas Elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran," kata Ketua DPD VII Hiswana Migas Sulawesi Hasbidin HS dalam Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (12/8).
Dari laporan tersebut sejumlah petani kini menggunakan gas 3 kilogram dulunya 12 kilogram untuk memompa air di irigasinya, dengan beralasan lebih ringan dibawa. Tidak hanya itu, malah digunakan nelayan secara berlebihan sebagai bahan bakar mesin kapal mereka.
"Pengusaha Loudry (cuci pakaian) juga masih menggunakan tabung gas 3 kilogram untuk mengeringkan pakaian. Belum lagi beberapa restoran masih menggunakannya padahal itu disubsidi. Sedangkan ada juga nelayan di Bone biasanya membawa beberapa tabung melaut sebagai bahan bakar kapalnya" kata dia.
Menurut dia, penyalahgunaan elpiji juga diduga dilakukan oknum pengusaha restoran dan rumah makan yang memborong gas tersebut, sehingga berpengaruh kepada masyarakat sampai pada ketersediaan pasokan semakin berkurang, padahal itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.
Sementara Pejabat sementara (Pjs) Manager Komunikasi dan CSR MOR VII Pertamina Sulawesi, Ahad Rahedi mengungkapkan, untuk kewenangan Pertamina bagi LPG 3 kilogram hanya pada level pangkalan dan agen, selanjutnya mereka yang mendistribusikan langsung kepada masyarakat
Sedangkan peran pengecer sebagai penyambung jalur distribusi dari agen maupun pangkalan ke masyarakat, sehingga diduga dari situlah ada orang yang sengaja bermain. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat bila menemukan hal seperti itu segera dilaporkan.
"Kami telah meredam adanya persoalan ini dengan menyiapkan penambahan fakultatif 9,9 persen sebagai bentuk antisipasi kami untuk permintaan konsumen," papar Ahad
Pertamina bahkan telah melakukan Operasi Pasar bulan ini dari 4, 8, dan 9 Agustus pada sejumlah daerah di Sulsel menjelang Idul Adha, pihaknya pun sudah melakukan operasi pasar secara penuh dengan menginstruksikan kepada seluruh agen dan pangkalan.
“Kami saat ini menargetkan penambahan pangkalan baru bekerja sama dengan BUMDes di tingkat pedesaan agar distribusi LPG tepat sasaran," katanya.
Anggota komisi B DPRD Sulsel, Yusran Paris menyikapi persoalan itu meminta Disperindag dan Hiswana Migas segera menindak tegas pelaku usaha yang masih menggunakan LPG 3 kilogram untuk kepentingan usahanya, tetapi malah merugikan orang banyak.
“Kami berharap segara ada langkah tegas dan tepat mengatasi persoalan ini, sebab sudah ada temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti bersama. Dari kelangkaan itu sangat berdampak besar ke masyarakat," ucap Yusran politisi dari PAN itu menegaskan.