Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah meminta kepada tim petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulsel untuk memperketat pengawasan pembukaan lahan berpindah-pindah yang menjadi salah satu pemicu Karhutla.
Hal itu dikemukakan Nurdin disela upacara Gelar Pasukan Penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan di Makassar, Kamis.
Menurut dia, di Sulsel masih ada pembukaan lahan berpindah karena cara itu dianggap paling murah, cukup membakar hutan atau lahan untuk menjadi areal perkebunan.
Berkaitan dengan hal itu, dia meminta agar tim Satgas dan masyarakat diminta memfokuskan diri untuk memantau aktivitas tersebut.
"Jadi masyarakat yang melintas kemudian melihat ada kebakaran hutan atau lahan, harus segera melaporkan. Pasalnya pada musim kemarau ini, banyak daun kering yang mudah terbakar," katanya sembari meminta agar yang beraktivitas di hutan tidak merokok di hutan.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan diketahui luas lahan yang terdegradasi di Indonesia mencapai 50 juta hektare. Sementara rehabilitasi hutan dan lahan rata-rata hanya 1,6 juta - 1,8 juta ha juga Ha per tahun.
Khusus di Sulsel, lanjut Nurdin, Karhutla yang terjadi tercatat 98 Ha dan luasan ini dapat bertambah jika tidak segera diantisipasi. Apabila itu terjadi maka akan kehilangan potensi SDA yang artinya untuk proses restorasi membutuhkan biaya besar dan pengerahan SDM yang besar.
"Karena itu kita berkomitmen dengan semua jajaran terkait untuk melakukan antisipasi dan penanganan Karhutla di lapangan," katanya.
Sementara itu, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi mengatakan, pihaknya secara intens dan terstruktur siap membantu tim Satgas Karhutla hingga level terendah di lapangan.
Dia mengatakan, sinergisitas semua pihak sangat penting agar empat titik api yang terdeteksi di wilayah Sulsel tidak meluas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat hingga level bawah untuk menguatkan kerjasama dalam penanganan Karhutla.
Hal itu dikemukakan Nurdin disela upacara Gelar Pasukan Penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan di Makassar, Kamis.
Menurut dia, di Sulsel masih ada pembukaan lahan berpindah karena cara itu dianggap paling murah, cukup membakar hutan atau lahan untuk menjadi areal perkebunan.
Berkaitan dengan hal itu, dia meminta agar tim Satgas dan masyarakat diminta memfokuskan diri untuk memantau aktivitas tersebut.
"Jadi masyarakat yang melintas kemudian melihat ada kebakaran hutan atau lahan, harus segera melaporkan. Pasalnya pada musim kemarau ini, banyak daun kering yang mudah terbakar," katanya sembari meminta agar yang beraktivitas di hutan tidak merokok di hutan.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan diketahui luas lahan yang terdegradasi di Indonesia mencapai 50 juta hektare. Sementara rehabilitasi hutan dan lahan rata-rata hanya 1,6 juta - 1,8 juta ha juga Ha per tahun.
Khusus di Sulsel, lanjut Nurdin, Karhutla yang terjadi tercatat 98 Ha dan luasan ini dapat bertambah jika tidak segera diantisipasi. Apabila itu terjadi maka akan kehilangan potensi SDA yang artinya untuk proses restorasi membutuhkan biaya besar dan pengerahan SDM yang besar.
"Karena itu kita berkomitmen dengan semua jajaran terkait untuk melakukan antisipasi dan penanganan Karhutla di lapangan," katanya.
Sementara itu, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi mengatakan, pihaknya secara intens dan terstruktur siap membantu tim Satgas Karhutla hingga level terendah di lapangan.
Dia mengatakan, sinergisitas semua pihak sangat penting agar empat titik api yang terdeteksi di wilayah Sulsel tidak meluas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat hingga level bawah untuk menguatkan kerjasama dalam penanganan Karhutla.