Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengajak "stakeholder" atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan sinergi dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah itu, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
"Kita harus membangun komitmen bersama untuk tidak henti-hentinya berkaca dari perkembangan fiskal dan ekonomi daerah kita ini," kata Muhammad Idris, di Mamuju, Jumat.
Provinsi Sulbar, kata idris, telah berkembang selama lima belas tahun.
"Ini menandakan transisi dari usia remaja menuju usia dewasa. Dalam usia tersebut, dipahami bahwa provinsi ini mendapat tekanan ekspektasi yang begitu berat, tetapi pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulbar melalui kebijakan fiskal terus berupaya agar perekonomian daerah ini tumbuh positif, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, persepsi mengenai otonomi sering disalahartikan yang hanya diterjemahkan ke dalam dimensi politik.
"Padahal, hakikat dan asas pembentukan daerah otonomi itu harus berimbang antara keputusan politik dan dukungan untuk memperkuat dimensi administratifnya. Di sisi lain, juga terdapat sokongan kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Sulbar yang didanai oleh APBN," kata Idris.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Sulbar Endang Martininggrum mengatakan bahwa Kanwil Perbendaharaan merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran pusat maupun daerah.
"Sebagai pembina untuk pelaksanaan anggaran daerah, kami melakukan kegiatan antara lain melaksanakan pembinaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengelolaan kas daerah. Selain itu juga melakukan pembinaan pengelola dari sisi investasi pemerintah termasuk di sana ada pinjaman dan kredit program," katanya.
Pihaknya juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan data transfer, memfasilitasi informasi keuangan daerah, dan melakukan koordinasi kerja sama ekonomi dan keuangan daerah. "Saya berharap ada tingkatan sinergi, koordinasi, sinkronisasi dalam peningkatan kualitas dan pengelolaan keuangan pusat dan daerah," kata Endang.
"Kita harus membangun komitmen bersama untuk tidak henti-hentinya berkaca dari perkembangan fiskal dan ekonomi daerah kita ini," kata Muhammad Idris, di Mamuju, Jumat.
Provinsi Sulbar, kata idris, telah berkembang selama lima belas tahun.
"Ini menandakan transisi dari usia remaja menuju usia dewasa. Dalam usia tersebut, dipahami bahwa provinsi ini mendapat tekanan ekspektasi yang begitu berat, tetapi pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulbar melalui kebijakan fiskal terus berupaya agar perekonomian daerah ini tumbuh positif, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, persepsi mengenai otonomi sering disalahartikan yang hanya diterjemahkan ke dalam dimensi politik.
"Padahal, hakikat dan asas pembentukan daerah otonomi itu harus berimbang antara keputusan politik dan dukungan untuk memperkuat dimensi administratifnya. Di sisi lain, juga terdapat sokongan kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Sulbar yang didanai oleh APBN," kata Idris.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Sulbar Endang Martininggrum mengatakan bahwa Kanwil Perbendaharaan merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran pusat maupun daerah.
"Sebagai pembina untuk pelaksanaan anggaran daerah, kami melakukan kegiatan antara lain melaksanakan pembinaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengelolaan kas daerah. Selain itu juga melakukan pembinaan pengelola dari sisi investasi pemerintah termasuk di sana ada pinjaman dan kredit program," katanya.
Pihaknya juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan data transfer, memfasilitasi informasi keuangan daerah, dan melakukan koordinasi kerja sama ekonomi dan keuangan daerah. "Saya berharap ada tingkatan sinergi, koordinasi, sinkronisasi dalam peningkatan kualitas dan pengelolaan keuangan pusat dan daerah," kata Endang.