Makassar (ANTARA) - Sebanyak 10 fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pandangan umum terkait Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat.
Juru Bicara Fraksi Golkar, H Abd D'Abbar Hi'az dalam pandangan fraksinya menyatakan angka serapan anggaran hingga saat ini tidak berbanding lurus dengan target yang diharapkan tercapai pada tahun 2019 ini.
"Seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, IPM, dan Gini Rasio. Selanjutnya, langkah konkrit apa untuk menjawab kondisi ini, mohon penjelasan," paparnya.
Sedangkan Pendapatan Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp20,52 miliar lebih atau naik menjadi Rp9,91 trilun lebih, pihaknya meminta penjelasan peningkatan pendapatan ini bersumber dari apa saja.
Selain itu, semakin rendahnya porsi PAGU anggaran kepada beberapa Organisasai Perangkat Daerah (OPD), serta tidak berimbangnya secara proporsional antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
"Bahkan itu pun dilakukan rasionalisasi yang tidak rasional sehingga berimplikasi kepada capaian RPJMD 2013-2023, mohon penjelasan," katanya.
Sementara Juru Bicara dari Fraksi NasDem, Desy Susanty Sutomo menyampaikan, sejauh ini dari pengamatan fraksinya, gubernur sebagai eksekusif tidak membuka ruang komunikasi dengan dengan DPRD, beberapa kali dewan mengundang untuk menghadiri sidang paripurna, tetapi gubernur tidak hadir dan hanya diwakili oleh pejabatnya.
"Seolah-olah gubernur mengatur jarak dan memandang DPRD adalah lembaga yang tidak penting. Apakah gubernur tidak mengetahui bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ataukah gubernur tahu tapi mengabaikannya," unkap Desy.
Bahkan kesepahaman dan kesepakatan untuk bersama-sama membangun Sulsel semakin retak dan bila dibiarkan akan berdampak instabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketimpangan dalam menjalankan pembangunan.
Sebelum keretakan itu semakin terbuka dan demi rakyat Sulsel, maka satu-satunya jalan adalah gubernur dan wakil gubernur kembali berbenah diri, merekatkan keretakan itu, dan membangun harmonisasi kembali dengan dewan.
Fraksi NasDem juga mempertanyakan sejumlah program gubernur dan wakil gubernur yang sebutkan jika secara makro, target pembangunan yang telah disepakati yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40-7,80 persen. Inflasi sebesar 3,0-1,0. PDRB per Kapita sebesar Rp62,97 juta.
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,97 persen. Kemiskinan sebesar 8,46 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,18 dan Gini Rasio sebesar 0,376.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Darmawansyah Muin meminta penjelasan berkaitan dengan struktur Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2019, apakah alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung sudah proporsional.
Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Fadriaty AS juga mempertanyakan kebijakan pembangunan Rumah Sakit Regional yang akan dikerjakan pada 2020, apakah ada sistem dan ketersediaan Sumber Daya Manusia-nya.
Pemangkasan anggaran pada sejumlah OPD termasuk pada OPD yang mengalami pelimpahan kewenangan dari daerah ke Provinsi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan yang juga memiliki kantor cabang di daerah.
"Seharusnya pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pada dinas tersebut untuk menunjang kinerjanya. Sebab, kami melihat dengan volume dan tantangan yang dihadapi, anggaran yang dialokasikan belum sebanding misalnya pada domain Dinas pertambangan nantinya dikelola Dinas Kehutanan," ungkap dia.
Sementara Ketua Fraksi Ummat Bersatu, Irwan Hamid, mendorong agar desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, serta berdaya tahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan penciptaan lapangan kerja di 2019 seperti disampaikan gubernur dalam Rapat Paripurna pada Rabu, 5 September 2019.
Fraksi PPP melalui Juru bicaranya Amran Aminullah menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2019 agar mendapatkan perhatian dari Gubernur dan segenap jajarannya.
"Kita berharap agar Ranperda yang nantinya menjadi kesepakatan bersama ini, dapat menjadi Perda yang benar-benar terimplementasi dengan baik sesuai dengan obsesi dan harapan kita bersama, terutama harapan segenap lapisan masyarakat." ujarnya.
Fraksi PKS melalui Juru bicaranya Andi Jahida Ilyas, menyampaikan bahwa dianggap perlu penjelasan dan jawaban dari Gubernur yakni mengharapkan agar pelaksanaan Perubahan APBD 2019 dilakukan semata-mata karena kebutuhan mendesak dan perlu serta untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap bagi hasil bagi Kabupaten/Kota.
PKS berpandangan bahwa alokasi belanja tidak langsung perlu dikurangi dengan meningkatkan belanja langsung khususnya belanja modal, agar hal ini menjadi perhatian.
"Mohon penjelasan Gubernur terkait tanggungjawab pengelolaan hutan dan kelautan perikanan yang menjadi kewajiban akan tetapi memiliki anggaran yang masih rendah, khususnya polisi hutan. Kami mengharapkan agar hal ini menjadi perhatian bersama," katanya.
Selain itu, mohon penjelasan atas pengelolaan pariwisata agar k egiatan l event di Takabonerate (Selayar ) dan Tana Toraja tetap mendapat perhatian khusus. Apalagi eventnya rutin terlaksana di bulan November dan Desember.
Langkah-apa yang akan dilakukan Pemrov Sulsel dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya dalam Pembangunan Manusia yang mana angka kemiskinan sebesar 8,78 persen, mohon penjelasan.
Fraksi PDI-P melalui Juru bicaranya H.Abdullah Tappareng mempertanyakan lima komponen prioritas pembangunan gubernur dan wakil gubernur yakni Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman,
Selanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air melalui pelestarian lingkungan. Dan stabilitas ketentraman dan ketertiban mendukung pemilu.
"Persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah adanya temuan BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel tahun 2018, ini harus diantisipasi agar Anggaran tersebut tetap sasaran. Strategi apa yang harus di lakukan Pemrov agar tidak terjadi lagi temuan dari hasil auditnya, mohon penjelasan," tuturnya.
Fraksi PAN melalui Juru bicaranya Irfan AB mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada gubernur terkait dengan rencana Penyetaraan Modal Kepada PT BPD Sulselbar serta Penyetaraan Modal kepada BUMD. Alokasi anggaran pada APBD Pokok 2019 dari Rp200 miliar turun menjadi Rp51 miliar pada APBD Perubahan.
"Ini menunjukkan bahwa perencanaan Pembiayaan untuk BUMD belum terlalu profesional. kami mengharapkan agar APBD Perubahan ini tetap konsisten menjalankan amanah RPJMD karena telah menjadi panduan bersama dalam menjalankan roda pembangunan Pemrov selama lima tahun," ucapnya.
Juru Bicara Fraksi Golkar, H Abd D'Abbar Hi'az dalam pandangan fraksinya menyatakan angka serapan anggaran hingga saat ini tidak berbanding lurus dengan target yang diharapkan tercapai pada tahun 2019 ini.
"Seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, IPM, dan Gini Rasio. Selanjutnya, langkah konkrit apa untuk menjawab kondisi ini, mohon penjelasan," paparnya.
Sedangkan Pendapatan Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp20,52 miliar lebih atau naik menjadi Rp9,91 trilun lebih, pihaknya meminta penjelasan peningkatan pendapatan ini bersumber dari apa saja.
Selain itu, semakin rendahnya porsi PAGU anggaran kepada beberapa Organisasai Perangkat Daerah (OPD), serta tidak berimbangnya secara proporsional antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
"Bahkan itu pun dilakukan rasionalisasi yang tidak rasional sehingga berimplikasi kepada capaian RPJMD 2013-2023, mohon penjelasan," katanya.
Sementara Juru Bicara dari Fraksi NasDem, Desy Susanty Sutomo menyampaikan, sejauh ini dari pengamatan fraksinya, gubernur sebagai eksekusif tidak membuka ruang komunikasi dengan dengan DPRD, beberapa kali dewan mengundang untuk menghadiri sidang paripurna, tetapi gubernur tidak hadir dan hanya diwakili oleh pejabatnya.
"Seolah-olah gubernur mengatur jarak dan memandang DPRD adalah lembaga yang tidak penting. Apakah gubernur tidak mengetahui bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ataukah gubernur tahu tapi mengabaikannya," unkap Desy.
Bahkan kesepahaman dan kesepakatan untuk bersama-sama membangun Sulsel semakin retak dan bila dibiarkan akan berdampak instabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketimpangan dalam menjalankan pembangunan.
Sebelum keretakan itu semakin terbuka dan demi rakyat Sulsel, maka satu-satunya jalan adalah gubernur dan wakil gubernur kembali berbenah diri, merekatkan keretakan itu, dan membangun harmonisasi kembali dengan dewan.
Fraksi NasDem juga mempertanyakan sejumlah program gubernur dan wakil gubernur yang sebutkan jika secara makro, target pembangunan yang telah disepakati yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40-7,80 persen. Inflasi sebesar 3,0-1,0. PDRB per Kapita sebesar Rp62,97 juta.
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,97 persen. Kemiskinan sebesar 8,46 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,18 dan Gini Rasio sebesar 0,376.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Darmawansyah Muin meminta penjelasan berkaitan dengan struktur Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2019, apakah alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung sudah proporsional.
Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Fadriaty AS juga mempertanyakan kebijakan pembangunan Rumah Sakit Regional yang akan dikerjakan pada 2020, apakah ada sistem dan ketersediaan Sumber Daya Manusia-nya.
Pemangkasan anggaran pada sejumlah OPD termasuk pada OPD yang mengalami pelimpahan kewenangan dari daerah ke Provinsi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan yang juga memiliki kantor cabang di daerah.
"Seharusnya pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pada dinas tersebut untuk menunjang kinerjanya. Sebab, kami melihat dengan volume dan tantangan yang dihadapi, anggaran yang dialokasikan belum sebanding misalnya pada domain Dinas pertambangan nantinya dikelola Dinas Kehutanan," ungkap dia.
Sementara Ketua Fraksi Ummat Bersatu, Irwan Hamid, mendorong agar desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, serta berdaya tahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan penciptaan lapangan kerja di 2019 seperti disampaikan gubernur dalam Rapat Paripurna pada Rabu, 5 September 2019.
Fraksi PPP melalui Juru bicaranya Amran Aminullah menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2019 agar mendapatkan perhatian dari Gubernur dan segenap jajarannya.
"Kita berharap agar Ranperda yang nantinya menjadi kesepakatan bersama ini, dapat menjadi Perda yang benar-benar terimplementasi dengan baik sesuai dengan obsesi dan harapan kita bersama, terutama harapan segenap lapisan masyarakat." ujarnya.
Fraksi PKS melalui Juru bicaranya Andi Jahida Ilyas, menyampaikan bahwa dianggap perlu penjelasan dan jawaban dari Gubernur yakni mengharapkan agar pelaksanaan Perubahan APBD 2019 dilakukan semata-mata karena kebutuhan mendesak dan perlu serta untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap bagi hasil bagi Kabupaten/Kota.
PKS berpandangan bahwa alokasi belanja tidak langsung perlu dikurangi dengan meningkatkan belanja langsung khususnya belanja modal, agar hal ini menjadi perhatian.
"Mohon penjelasan Gubernur terkait tanggungjawab pengelolaan hutan dan kelautan perikanan yang menjadi kewajiban akan tetapi memiliki anggaran yang masih rendah, khususnya polisi hutan. Kami mengharapkan agar hal ini menjadi perhatian bersama," katanya.
Selain itu, mohon penjelasan atas pengelolaan pariwisata agar k egiatan l event di Takabonerate (Selayar ) dan Tana Toraja tetap mendapat perhatian khusus. Apalagi eventnya rutin terlaksana di bulan November dan Desember.
Langkah-apa yang akan dilakukan Pemrov Sulsel dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya dalam Pembangunan Manusia yang mana angka kemiskinan sebesar 8,78 persen, mohon penjelasan.
Fraksi PDI-P melalui Juru bicaranya H.Abdullah Tappareng mempertanyakan lima komponen prioritas pembangunan gubernur dan wakil gubernur yakni Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman,
Selanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air melalui pelestarian lingkungan. Dan stabilitas ketentraman dan ketertiban mendukung pemilu.
"Persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah adanya temuan BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel tahun 2018, ini harus diantisipasi agar Anggaran tersebut tetap sasaran. Strategi apa yang harus di lakukan Pemrov agar tidak terjadi lagi temuan dari hasil auditnya, mohon penjelasan," tuturnya.
Fraksi PAN melalui Juru bicaranya Irfan AB mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada gubernur terkait dengan rencana Penyetaraan Modal Kepada PT BPD Sulselbar serta Penyetaraan Modal kepada BUMD. Alokasi anggaran pada APBD Pokok 2019 dari Rp200 miliar turun menjadi Rp51 miliar pada APBD Perubahan.
"Ini menunjukkan bahwa perencanaan Pembiayaan untuk BUMD belum terlalu profesional. kami mengharapkan agar APBD Perubahan ini tetap konsisten menjalankan amanah RPJMD karena telah menjadi panduan bersama dalam menjalankan roda pembangunan Pemrov selama lima tahun," ucapnya.