Mamuju (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar mengharapkan masyarakat di daerah itu dapat memahami hukum tertentu.
"Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat dapat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi di kehidupan sehari-hari," kata Enny Anggraeni Anwar, pada lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Sulbar, yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar di Aditorium Lantai IV kantor gubernur setempat, Senin.
"Lomba Kadarkum ini adalah kegiatan positif. Nilai dari kegiatan ini bukan pada piala atau hadiahnya, melainkan ajang menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita," tambahnya.
Penerangan dan penyuluhan hukum lanjutnya, menjadi tugas dari kalangan aparat hukum pada umumnya, dan khusus mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat.
Wagub menyampaikan bahwa dalam menyikapi pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia yang akan ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov Sulbar perlu melakukan pembenahan di segala sektor, sebagai kota pendukung serta dalam menghadapi era industri 4.0.
Ia juga menyampaikan bahwa dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah daerah menghadapi tentangan global karena daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi.
"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulbar dan kabupaten harus terus mengupayakan pertumbuhan desa dan kelurahan sadar hukum ke depan yang diselaraskan dengan kebutuhan tuntutan perkembangan zaman," terangnya.
"Sama yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenkum HAM bahwa kita akan menjadi daerah penyanggah ibukota negara sehingga banyak hal yang bisa dilakukan kepada masyarakat dan ibukota negara ke depan," ujar Enny Anggraeni Anwar.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulbar Harun Sulianto mengatakan, lomba Kadarkum, merupakan bentuk sinergi Kanwil Kemenkum HAM bersama Pemprov Sulbar yang menjadi tugas utama Kanwil HAM dalam mewujudkan terbentuknya pemenuhan hukum, pelayanan hukum dan sinergi yang harmonis.
Sehingga lanjutnya, diharapkan tercipta dan terbangun sinergitas yang kuat dari pemerintah kabupaten dan terwujud harmonisasi hukum yang merupakan salah satu misi yang sangat membanggakan bagi Kanwil Kemenkum HAM Sulbar.
"Lomba kadarkum ini merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum," kata Harun Sulianto.
Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum lanjut Harun Sulianto, merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu dengan yang lain.
"Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat dapat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi di kehidupan sehari-hari," kata Enny Anggraeni Anwar, pada lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Sulbar, yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar di Aditorium Lantai IV kantor gubernur setempat, Senin.
"Lomba Kadarkum ini adalah kegiatan positif. Nilai dari kegiatan ini bukan pada piala atau hadiahnya, melainkan ajang menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita," tambahnya.
Penerangan dan penyuluhan hukum lanjutnya, menjadi tugas dari kalangan aparat hukum pada umumnya, dan khusus mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat.
Wagub menyampaikan bahwa dalam menyikapi pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia yang akan ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov Sulbar perlu melakukan pembenahan di segala sektor, sebagai kota pendukung serta dalam menghadapi era industri 4.0.
Ia juga menyampaikan bahwa dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah daerah menghadapi tentangan global karena daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi.
"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulbar dan kabupaten harus terus mengupayakan pertumbuhan desa dan kelurahan sadar hukum ke depan yang diselaraskan dengan kebutuhan tuntutan perkembangan zaman," terangnya.
"Sama yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenkum HAM bahwa kita akan menjadi daerah penyanggah ibukota negara sehingga banyak hal yang bisa dilakukan kepada masyarakat dan ibukota negara ke depan," ujar Enny Anggraeni Anwar.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulbar Harun Sulianto mengatakan, lomba Kadarkum, merupakan bentuk sinergi Kanwil Kemenkum HAM bersama Pemprov Sulbar yang menjadi tugas utama Kanwil HAM dalam mewujudkan terbentuknya pemenuhan hukum, pelayanan hukum dan sinergi yang harmonis.
Sehingga lanjutnya, diharapkan tercipta dan terbangun sinergitas yang kuat dari pemerintah kabupaten dan terwujud harmonisasi hukum yang merupakan salah satu misi yang sangat membanggakan bagi Kanwil Kemenkum HAM Sulbar.
"Lomba kadarkum ini merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum," kata Harun Sulianto.
Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum lanjut Harun Sulianto, merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu dengan yang lain.