Malili (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melakukan diskusi bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo terkait pengelolaan keuangan agar kebih optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya berharap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan sungkan untuk berdiskusi dan bersilaturahmi dengan jajaran pejabat KPPN Palopo," kata Bupati Luwu Timur Thoriq Husler saat menerima audiens Kepala KPPN Palopo Yohanis Mendila di rumah jabatan Bupati Lutim, Malili, Jumat.
Bupati Luwu Timur pada kegiatan tersebut didampingi beberapa Kepala OPD Lutim antara lain Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Inspektorat, BPKD dan DPPKB.
Sementara itu, Kepala KPPN Palopo Yohanis Mendila yang baru dilantik oleh Menteri Keuangan tiga bulan lalu mengatakan audiensi ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus menyampaikan tugas pokok selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yakni melakukan tugas pengelolaan APBN di wilayah kerjanya meliputi Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara.
"Sebagai Kepala KPPN yang baru dilantik wajib mengunjungi daerah di wilayah kerjanya untuk berkomunikasi, sinergi, pada semua kabupaten untuk memastikan penyaluran dan pengelolaan APBN dapat terlaksana tepat waktu dan tepat jumlah," kata Yohanis.
Yohanis menambahkan, KPPN juga melakukan tugas eselon I Kementerian Keuangan lainnya yang tidak terdapat kantor daerahnya, salah satunya seperti penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang menjadi tugas pokok Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
"Saya berharap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan sungkan untuk berdiskusi dan bersilaturahmi dengan jajaran pejabat KPPN Palopo," kata Bupati Luwu Timur Thoriq Husler saat menerima audiens Kepala KPPN Palopo Yohanis Mendila di rumah jabatan Bupati Lutim, Malili, Jumat.
Bupati Luwu Timur pada kegiatan tersebut didampingi beberapa Kepala OPD Lutim antara lain Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Inspektorat, BPKD dan DPPKB.
Sementara itu, Kepala KPPN Palopo Yohanis Mendila yang baru dilantik oleh Menteri Keuangan tiga bulan lalu mengatakan audiensi ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus menyampaikan tugas pokok selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yakni melakukan tugas pengelolaan APBN di wilayah kerjanya meliputi Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara.
"Sebagai Kepala KPPN yang baru dilantik wajib mengunjungi daerah di wilayah kerjanya untuk berkomunikasi, sinergi, pada semua kabupaten untuk memastikan penyaluran dan pengelolaan APBN dapat terlaksana tepat waktu dan tepat jumlah," kata Yohanis.
Yohanis menambahkan, KPPN juga melakukan tugas eselon I Kementerian Keuangan lainnya yang tidak terdapat kantor daerahnya, salah satunya seperti penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang menjadi tugas pokok Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.