Mamuju (ANTARA) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amsal Malik meminta Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD setempat bersinergi melaksanakan pembangunan.
"Kemajuan daerah Sulbar akan terwujud jika pemerintah daerah dan DPRD bersinergi dan berjalan beriringan," kata Amsal Malik, dalam acara Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Pemerintah Daerah 2020 yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sulbar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, sangat mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dan DPRD Sulbar dalam melaksanakan pembangunan.
"Jangan ada persaingan untuk menjadi yang terbaik tetapi bekerja bersama bersaing dengan daerah lain," kata Amsal.
Menurut dia, setiap provinsi di Indonesia wajib memiliki kotamadya, dan Pemprov Sulbar jangan berkecil hati tentang itu karena daerah ini bukan satu-satunya yang belum memiliki Kota dan nantinya akan terwujud.
"Pemerintah ingin menghasilkan pemangunan untuk Sulbar, tidak ada hal yang tidak mungkin jika pemerintah dan DPRD berjalan berdampingan," katanya.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar juga mengatakan harapan agar kedepan sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, selalu bekerja berdampingan demi memajukan daerah ini.
"Kehadiran Dirjen Otoda Kemendagri dapat memberikan pengarahan terkait pemekaran wilayah otonomi baru di Sulbar, yakni Kabupaten Balanipa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar, dan peningkatan statys kotamadya Mamuju serta kebijakan otonomi daerah di Sulbar," katanya.
"Kemajuan daerah Sulbar akan terwujud jika pemerintah daerah dan DPRD bersinergi dan berjalan beriringan," kata Amsal Malik, dalam acara Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Pemerintah Daerah 2020 yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sulbar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, sangat mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dan DPRD Sulbar dalam melaksanakan pembangunan.
"Jangan ada persaingan untuk menjadi yang terbaik tetapi bekerja bersama bersaing dengan daerah lain," kata Amsal.
Menurut dia, setiap provinsi di Indonesia wajib memiliki kotamadya, dan Pemprov Sulbar jangan berkecil hati tentang itu karena daerah ini bukan satu-satunya yang belum memiliki Kota dan nantinya akan terwujud.
"Pemerintah ingin menghasilkan pemangunan untuk Sulbar, tidak ada hal yang tidak mungkin jika pemerintah dan DPRD berjalan berdampingan," katanya.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar juga mengatakan harapan agar kedepan sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, selalu bekerja berdampingan demi memajukan daerah ini.
"Kehadiran Dirjen Otoda Kemendagri dapat memberikan pengarahan terkait pemekaran wilayah otonomi baru di Sulbar, yakni Kabupaten Balanipa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar, dan peningkatan statys kotamadya Mamuju serta kebijakan otonomi daerah di Sulbar," katanya.