Makassar (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahi piagam penghargaan dibidang implentasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta, Selasa.
Piagam penghargaan diserahkan Mendagri, Tjahjo Kumolo kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Makassar, Hadijah Iriani.
Melalui siaran persnya Kemendagri menyebutkan pemberian penghargaan dilakukan secara simbolis didampingi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hudori yang disaksikan sekitar 800 kepala daerah, sekretaris daerah, dan kepala Bappeda provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia
SIPD adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
Implementasi SIPD didasarkan pada terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang secara otomatis mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Diharapkan seluruh pemerintah daerah segera menyesuaikan dan mengikuti arah Permendagri yang baru, kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai penyerahan penghargaan tersebut.
Sementara Kepala Bappeda Makassar Hadijah Iriani menyebutkan, Makassar telah menerapkan sistem informasi pembangunan daerah yang kemudian berubah menjadi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penghargaan ini adalah keberhasilan seluruh SKPD yang pasti prestasi kota Makassar harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tentu ini tidak lepas dari arahan Penjabat Wali Kota sebagai hal utama, ucapnya.
Secara terpisah, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menyampaikan suka cita, dan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran pemerintahannya yang kembali membuktikan jika Makassar bisa berprestasi.
Alhamdulillah, penghargaan ini memacu kita semakin termotivasi untuk menjadi pemerintah yang melayani rakyatnya. Terima kasih dukungan seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah kota Makassar, sebutnya.
Sejumlah prestasi yang kini diraih, kata dia tidak boleh membuat jajaran Pemerintah Kota Makassar berpuas diri, namun harus disikapi dengan meneguhkan komitmen sebagai pelayan masyarakat.
Piagam penghargaan diserahkan Mendagri, Tjahjo Kumolo kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Makassar, Hadijah Iriani.
Melalui siaran persnya Kemendagri menyebutkan pemberian penghargaan dilakukan secara simbolis didampingi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hudori yang disaksikan sekitar 800 kepala daerah, sekretaris daerah, dan kepala Bappeda provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia
SIPD adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
Implementasi SIPD didasarkan pada terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang secara otomatis mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Diharapkan seluruh pemerintah daerah segera menyesuaikan dan mengikuti arah Permendagri yang baru, kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai penyerahan penghargaan tersebut.
Sementara Kepala Bappeda Makassar Hadijah Iriani menyebutkan, Makassar telah menerapkan sistem informasi pembangunan daerah yang kemudian berubah menjadi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penghargaan ini adalah keberhasilan seluruh SKPD yang pasti prestasi kota Makassar harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tentu ini tidak lepas dari arahan Penjabat Wali Kota sebagai hal utama, ucapnya.
Secara terpisah, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menyampaikan suka cita, dan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran pemerintahannya yang kembali membuktikan jika Makassar bisa berprestasi.
Alhamdulillah, penghargaan ini memacu kita semakin termotivasi untuk menjadi pemerintah yang melayani rakyatnya. Terima kasih dukungan seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah kota Makassar, sebutnya.
Sejumlah prestasi yang kini diraih, kata dia tidak boleh membuat jajaran Pemerintah Kota Makassar berpuas diri, namun harus disikapi dengan meneguhkan komitmen sebagai pelayan masyarakat.