Mamuju (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemantauan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Sulbar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim bersama dua anggota legislatif Sukri Umar dan Hatta Kainang memantau pelaksanaan SPBE di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulbar di Mamuju,Rabu.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengatakan tujuan pemantauan tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi terkait pembangunan SPBE sekaligus juga ingin mendapatkan informasi soal rencana pembangunan SPBE di masa mendatang.
"Kami pantau ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan SPBE dan juga kesiapan sumber daya manusia dan rencana kerja dalam rangka percepatan SPBE," katanya.
Menurut dia, infrastruktur dan SDM adalah salah satu pendukung utama dan menentukan pelayanan pemerintahan.
Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan pembangunan dan percepatan di bidang elektronik goverment (e-goverment) merupakan suatu keharusan, apalagi sistem tersebut kini telah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran Dana Intensif Daerah (DID) ke daerah.
"Kalau pembangunan e goverment meningkat, maka dana DID yang diterima Sulbar tidak akan terjun turun lagi, tetspi sebaliknya akan meningkat," ujar Sukri Umar.
Sementara itu, Kepala Diskominfoper Provinsi Sulbar, Safaruddin mengatakan, kondisi faktual saat ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun dengan dukungan, sinergitas eksekutif dan legislatif, diharapkan pengembangan dan percepatan SPBE ini dapat terlaksana sesuai rencana.
"Pembangunan SPBE ini masih sangat lamban, sehingga Sulbar masuk dalam kategori rendah, dan indek SPBE Sulbar 1,4 dengan nilai tertinggi 5. Ini akan menjadi motivasi kami untuk lebih maju," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim bersama dua anggota legislatif Sukri Umar dan Hatta Kainang memantau pelaksanaan SPBE di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulbar di Mamuju,Rabu.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengatakan tujuan pemantauan tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi terkait pembangunan SPBE sekaligus juga ingin mendapatkan informasi soal rencana pembangunan SPBE di masa mendatang.
"Kami pantau ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan SPBE dan juga kesiapan sumber daya manusia dan rencana kerja dalam rangka percepatan SPBE," katanya.
Menurut dia, infrastruktur dan SDM adalah salah satu pendukung utama dan menentukan pelayanan pemerintahan.
Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan pembangunan dan percepatan di bidang elektronik goverment (e-goverment) merupakan suatu keharusan, apalagi sistem tersebut kini telah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran Dana Intensif Daerah (DID) ke daerah.
"Kalau pembangunan e goverment meningkat, maka dana DID yang diterima Sulbar tidak akan terjun turun lagi, tetspi sebaliknya akan meningkat," ujar Sukri Umar.
Sementara itu, Kepala Diskominfoper Provinsi Sulbar, Safaruddin mengatakan, kondisi faktual saat ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun dengan dukungan, sinergitas eksekutif dan legislatif, diharapkan pengembangan dan percepatan SPBE ini dapat terlaksana sesuai rencana.
"Pembangunan SPBE ini masih sangat lamban, sehingga Sulbar masuk dalam kategori rendah, dan indek SPBE Sulbar 1,4 dengan nilai tertinggi 5. Ini akan menjadi motivasi kami untuk lebih maju," katanya.