Makassar (ANTARA) - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau 150 kepala SMK se-Kota Makassar untuk mendaftarkan para siswa masing-masing menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
"Di sekolah saja mereka rentan mengalami kecelakaan, apalagi jika berada di luar sekolah seperti saat magang. Karena itu, mereka harus diberi perlindungan," ujar Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sulsel Hery Sumiharto saat sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan di Makassar, Selasa.
Ia berharap, pihak BPJS Ketenagakerjaan langsung menyosialisasikan programnya ke sekolah serta orang tua siswa.
"Kalau ASN punya BPJS Kesehatan. Tapi dengan ikut BPJS Ketenagakerjaan, maka semua programnya sudah terkaver. Kita membayar untuk mendapatkan 'benefit' (keunguntan) yang lebih bagus," ungkapnya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Akhrianto mengatakan keberadaan siswa magang di suatu perusahaan seyogyanya diberi perlindungan kerja oleh perusahaan.
"Namun, karena terkendala anggaran, sehingga kita tidak bisa berharap ke perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh ketika anak-anak kita ikut BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar Dodit Isdiyono mengatakan pihaknya bukan hanya melakukan perlindungan kepada lembaga formal, namun juga kepada lembaga nonformal.
"Kami punya empat program, tapi kami menyarankan kepada kepsek (kepala sekolah) yang hadir hari ini untuk menggunakan dua program kami, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) dan Jaminan Kematian (JKM)," katanya.
Program tersebut dinilai Dodit berguna bagi siswa yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebab adanya risiko dialami mereka saat berada di luar ruangan.
"Dua program ini bisa diikuti oleh non-ASN hingga Desember. Nanti 2020, kami akan jelaskan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)," ujarnya.
"Di sekolah saja mereka rentan mengalami kecelakaan, apalagi jika berada di luar sekolah seperti saat magang. Karena itu, mereka harus diberi perlindungan," ujar Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sulsel Hery Sumiharto saat sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan di Makassar, Selasa.
Ia berharap, pihak BPJS Ketenagakerjaan langsung menyosialisasikan programnya ke sekolah serta orang tua siswa.
"Kalau ASN punya BPJS Kesehatan. Tapi dengan ikut BPJS Ketenagakerjaan, maka semua programnya sudah terkaver. Kita membayar untuk mendapatkan 'benefit' (keunguntan) yang lebih bagus," ungkapnya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Akhrianto mengatakan keberadaan siswa magang di suatu perusahaan seyogyanya diberi perlindungan kerja oleh perusahaan.
"Namun, karena terkendala anggaran, sehingga kita tidak bisa berharap ke perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh ketika anak-anak kita ikut BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar Dodit Isdiyono mengatakan pihaknya bukan hanya melakukan perlindungan kepada lembaga formal, namun juga kepada lembaga nonformal.
"Kami punya empat program, tapi kami menyarankan kepada kepsek (kepala sekolah) yang hadir hari ini untuk menggunakan dua program kami, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) dan Jaminan Kematian (JKM)," katanya.
Program tersebut dinilai Dodit berguna bagi siswa yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebab adanya risiko dialami mereka saat berada di luar ruangan.
"Dua program ini bisa diikuti oleh non-ASN hingga Desember. Nanti 2020, kami akan jelaskan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)," ujarnya.