Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) dalam setiap penyelenggaraan statistik.
Hal itu ditandai penandatanganan komitmen bersama antara BPS Provinsi dan kabupaten se-Sulbar, Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik serta Bappeda.
Penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris itu berlangsung pada rapat koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia, di Mamuju, Rabu.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menekankan, dalam melakukan setiap pekerjaan, semua institusi yang ada di Sulbar harus berpedoman pada satu data.
"Apapun yang dikerjakan, oleh sektor apa pun dan institusi manapun yang ada di Sulbar, tidak boleh keluar dari data yang ada," tambah Muhammad Idris.
Ia berharap, penandatanganan komitmen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat agenda dan rencana bersama antara Kominfo, BPS dan Bappeda dalam bentuk masterplan yang jangka waktunya satu tahun, demi memperkuat data.
"Saya mohon komitmen ini masuk ke dalam komitmen afektif yang tidak hanya bertanda tangan, tetapi ada tindak lanjut dari komitmen itu. Maka dari itu, Kominfo, BPS dan Bappeda harus punya agenda yang ditandai rencana bersama," jelasnya.
"Itulah maknanya penandatanganan komitmen, yang artinya ada perjanjian bersama untuk sama-sama memulai menyelesaikan persoalan yang selama ini belum pernah kita lakukan dengan baik," lanjut Muhammad Idris.
Untuk menjadikan Sulbar sebagai provinsi terdepan terhadap kebijakan pengelolaan satu data, Idris menyatakan Kominfo, BPS dan Bappeda akan bahu-membahu untuk memastikan Sulbar harus mendahului provinsi lain.
"Sulbar tidak hanya akan menyelenggarakan kebijakan satu data, namun harus leading mendahului yang lain. Untuk itu, kita akan bahu-membahu bersama BPS, Kominfo, Bappeda untuk memastikan hal itu. Kita targetkan pada 2020, harus on the track dengan capaian lebih tinggi dari provinsi lain. Misalnya provinsi lain 70 persen, kita mau 80 persen," terang Muhammad Idris.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar Win Rizal mengatakan, penandatanganan komitmen bersama tersebut, sebagai momentum awal untuk mewujudkan satu data di Sulbar yang kerangka besarnya, terwujudnya sistem statistik nasional.
"Dengan komitmen itu, kepedulian terhadap data semakin tinggi, yang artinya semua sektor baik di level pimpinan daerah, OPD akan bahu membahu dan peduli terhadap data. Kita berharap komitmen ini dapat berjalan secara berkesinambungan," jelas Win Rizal.
Ia mengatakan, selama ini kepedulian terhadap data masih sangat kurang, bahkan data dianggap sebagai pelengkap saja.
"Selama ini data seolah-olah sebagai pelengkap, data dipakai saat membuat laporan, perencanaan. Nah sekarang ini saatnya harus ada kepedulian terhadap data, dengan setiap ada perubahan yang terjadi, harus record dalam bentuk data," tambah Win Rizal.
Hal itu ditandai penandatanganan komitmen bersama antara BPS Provinsi dan kabupaten se-Sulbar, Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik serta Bappeda.
Penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris itu berlangsung pada rapat koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia, di Mamuju, Rabu.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menekankan, dalam melakukan setiap pekerjaan, semua institusi yang ada di Sulbar harus berpedoman pada satu data.
"Apapun yang dikerjakan, oleh sektor apa pun dan institusi manapun yang ada di Sulbar, tidak boleh keluar dari data yang ada," tambah Muhammad Idris.
Ia berharap, penandatanganan komitmen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat agenda dan rencana bersama antara Kominfo, BPS dan Bappeda dalam bentuk masterplan yang jangka waktunya satu tahun, demi memperkuat data.
"Saya mohon komitmen ini masuk ke dalam komitmen afektif yang tidak hanya bertanda tangan, tetapi ada tindak lanjut dari komitmen itu. Maka dari itu, Kominfo, BPS dan Bappeda harus punya agenda yang ditandai rencana bersama," jelasnya.
"Itulah maknanya penandatanganan komitmen, yang artinya ada perjanjian bersama untuk sama-sama memulai menyelesaikan persoalan yang selama ini belum pernah kita lakukan dengan baik," lanjut Muhammad Idris.
Untuk menjadikan Sulbar sebagai provinsi terdepan terhadap kebijakan pengelolaan satu data, Idris menyatakan Kominfo, BPS dan Bappeda akan bahu-membahu untuk memastikan Sulbar harus mendahului provinsi lain.
"Sulbar tidak hanya akan menyelenggarakan kebijakan satu data, namun harus leading mendahului yang lain. Untuk itu, kita akan bahu-membahu bersama BPS, Kominfo, Bappeda untuk memastikan hal itu. Kita targetkan pada 2020, harus on the track dengan capaian lebih tinggi dari provinsi lain. Misalnya provinsi lain 70 persen, kita mau 80 persen," terang Muhammad Idris.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar Win Rizal mengatakan, penandatanganan komitmen bersama tersebut, sebagai momentum awal untuk mewujudkan satu data di Sulbar yang kerangka besarnya, terwujudnya sistem statistik nasional.
"Dengan komitmen itu, kepedulian terhadap data semakin tinggi, yang artinya semua sektor baik di level pimpinan daerah, OPD akan bahu membahu dan peduli terhadap data. Kita berharap komitmen ini dapat berjalan secara berkesinambungan," jelas Win Rizal.
Ia mengatakan, selama ini kepedulian terhadap data masih sangat kurang, bahkan data dianggap sebagai pelengkap saja.
"Selama ini data seolah-olah sebagai pelengkap, data dipakai saat membuat laporan, perencanaan. Nah sekarang ini saatnya harus ada kepedulian terhadap data, dengan setiap ada perubahan yang terjadi, harus record dalam bentuk data," tambah Win Rizal.